Sedangkan, angkutan online sama sekali tidak melakukan itu.
Sekretaris DPC Organda Kabupaten Bogor Muhamad Yusup mengaku kecewa terhadap sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor yang dianggap telat merespons adanya keluhan banyak sopir angkot. Ini menyusul makin banyaknya angkutan online yang beroperasi tanpa adanya pengendalian khusus dari pemerintah daerah (pemda).
Akibatnya, muncul gejolak di tingkat bawah yang mendesak pihaknya melakukan aksi mogok massal pada 20 Maret. Keinginan itu sulit dibendung, apalagi dengan kondisi makin berkurangnya penghasilan.
“Kami sudah rapat dengan pengurus jalur. Dan, Februari lalu kami sudah membicarakan ini ke Polres Bogor dan DLLAJ. Harapannya ini bisa ditindaklanjuti dalam forum Bakorlantas. Tapi sampai sekarang tidak ada respons,” sesal Yusup.
(rez/c/feb/dit)
SUMBER :Harian Metropolitan