Konvensi Rakyat Bisa Memuliakan Parpol dan Mengangkat Martabat Rakyat

[caption id="" align="alignnone" width="493" caption="KH. Salahuddin Wahid di tengah-tengan rakyat (Sumber url: sayangi.com. Foto: antara)"][/caption] CALON Presiden (Capres) yang kini sedang dimunculkan, baik melalui konvensi maupun penunjukan langsung (PL) dari internal partai politik (parpol), itu seluruhnya masih belum sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat. Hal tersebut diungkapkan Abdul Muis Syam selaku Ketua Presidium Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) Prov. Gorontalo kepada Majalah Perubahan. “Sungguh kita sangat...sangat dan sangat bodoh jika akhirnya kembali harus memilih capres-capres yang dimunculkan dari hasil konvensi atau penunjukan langsung oleh parpol korup. Namun saya berharap kita bisa menolak kebodohan itu sedini mungkin,” ujar Muis (sapaan akrab Abdul Muis Syam), di sekretariat MKRI Gorontalo, Senin malam (18/11/2013). Muis yang juga mantan wartawan Harian Fajar Makassar (Jawa Pos Grup) itu memberi gambaran sederhana sebagai alasannya menolak capres dari hasil konvensi atau PL parpol korup. Yakni, bahwa rakyat kita saat ini memang sangat “haus” mencari pemimpin (pasangan presiden). Tetapi, rakyat harus pandai-pandai mengetahui mana air yang bisa diminum dan mana yang tidak bisa diteguk. “Dari dulu kita memang sangat ‘haus’ dengan pemimpin yang mampu menyegarkan ekonomi bangsa. Namun kita jangan lagi mau meminum air dari gelas atau wadah yang kotor. Meski airnya bersih, tapi jika gelas atau wadahnya sudah dipenuhi kotoran, maka air itu akan ikut menjadi kotor dan sangat tak layak untuk diminum. Yang terjadi sampai hari ini kan yaa.. begitu, kita selalu saja disuguhkan ‘air’ yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan harapan rakyat,” tutur Muis. Sebaliknya, lanjut Muis, meski gelas atau wadahnya dinilai bersih tetapi jika ‘airnya’ kotor, maka tentu juga tetap tidak layak untuk diminum. Sehingga itu, Muis mengajak, jika rakyat kita benar-benar mau mendapatkan ‘kesegaran’ maka mulailah dari sekarang untuk bergotong-royong mencari sumber air bersih untuk disalurkan ke wadah yang bersih pula. “Jika ini yang terjadi, maka saya yakin, Indonesia menjadi negara yang segar bugar,” ujar Muis. Tetapi apabila, kata Muis lagi, pada Pemilu 2014 mendatang rakyat masih tetap berminat untuk “meminum air (kotor) dari  gelas mewah namun diketahui juga kotor”, maka rakyat sendiri pulalah yang harus menanggung akibatnya, yakni kembali lagi “sakit perut” selama 5 tahun. “Sehingga itu, rakyat jangan sampai kembali meminum mentah-mentah air yang disuguhkan dari gelas-gelas kotor,” tegas Muis seraya menyebutnyakan bahwa air dalam hal ini adalah figur-figur capres, dan parpol adalah ibarat sebuah gelasnya. Sebagai solusi, Muis memandang, konvensi rakyat adalah sangatlah tepat sebagai penghapus dahaga rakyat yang saat ini memang sedang sangat haus  pemimpin yang bersih dan berkualitas. Sebagaimana diketahui, konvensi rakyat saat ini digelar oleh sejumlah tokoh yang berasal dari kalangan lintas agama, LSM, praktisi Hukum, Budayawan, Pers dan tokoh Perempuan. Pendaftaran pesertanya terbuka untuk umum dan jumlahnya tak dibatasi. Tahapan seleksi  berlangsung pada 10  November-10 Desember 2013. Selanjutnya Komite Konvensi akan memilih enam peserta yang lolos seleksi akhir untuk mengikuti debat publik pada 15 Desember 2013 hingga 31 Januari 2014 di enam kota yaitu di Medan, Balikpapan, Surabaya, Makassar, Bandung dan Jakarta Kehadiran konvensi rakyat dalam hal ini, menurut Muis, tidaklah bertindak sebagai wadah atau sebuah parpol. Dan, katanya, sama sekali tidak mengganggu parpol. Justru konvensi rakyat itu sangat membantu dua pihak, yakni parpol dan rakyat dalam upaya memunculkan calon pemimpin yang dibutuhkan Indonesia ke depan untuk menjadi negara kuat yang mampu menyejahterakan warganya. “Konvensi rakyat itu tidak bermaksud untuk menjatuhkan parpol. Justru konvensi rakyat itu bisa memuliakan parpol, dan di saat bersamaan bisa mengangkat martabat rakyat Indonesia sebagai bangsa merdeka di alam demokrasi seperti saat ini,” ujar Muis. Artinya,  jelas Muis, di kala citra buruk dan kotor serta pandangan negatif sedang gencar terarah ke seluruh parpol seperti saat ini, dan di saat bersamaan ketika rakyat selalu merasa tertipu karena kerap pula tak dilibatkan dalam mengajukan dan menentukan sosok-sosok capresnya, maka di saat itu muncul sejumlah tokoh non-parpol dari berbagai kalangan bertekad mencari calon-calon pemimpin (capres/cawapres) yang langsung direkrut dari bawah melalui sebentuk kegiatan yang dinamai Konvensi Rakyat. "Dan konvensi ini tentu saja akan mampu memunculkan suasana segar dan membangkitkan kembali semangat rakyat untuk terpanggil berpartisipasi langsung dalam menyiapkan capres-capresnya, yang untuk selanjutnya diajukan ke sejumlah parpol. Ini kan artinya rakyat diminta untuk tidak pesimis kepada parpol?!," ujar Muis. Sehingga itu, kata Muis, tidaklah elok apabila ada parpol yang memandang sinis Konvensi Rakyat dan mengatakan hanya buang energi. Padahal jika mau jujur, konvensi rakyat itu sesungguhnya sebuah keniscayaan di saat rakyat sudah mulai lesu dan jenuh terhadap ulah elit-elit parpol yang gemar berbuat busuk dan kotor yang bisa merusak negara, seperti korupsi dan lain sebagainya. Olehnya itu, Muis menyebutkan, bahwa hanya parpol koruplah yang merasa terganggu dan tidak senang dengan kemunculan konvensi rakyat itu. “Kita kembali kepada pengibaratan air. Bahwa dibanding dengan air yang dihasilkan dari proses parpol, maka saya lebih percaya dan meyakini air yang dihasilkan dari proses konvensi rakyat itu adalah benar-benar bersih dan berkualitas karena berasal dari sumbernya. Dengan kata lain, yakni menghasilkan capres yang berasal langsung dari rakyat,” jelas Muis. Muis juga mengaku menyayangkan pernyataan seorang elit parpol seperti Marzuki Alie yang sempat menanggapi sinis konvensi rakyat. Yakni seperti dikutip  kompas.com, Marzuki Alie mengatakan, konvensi ini (konvensi rakyat) diperkirakan tidak akan mampu menarik minat parpol untuk memboyong calon presiden terkuat dari konvensi ini. “Saya malah menduga perkiraan Marzuki Alie itu adalah suatu bukti kekuatiran selaku kader sekaligus sebagai salah satu peserta konvensi capres partai demokrat (PD) karena mulai merasa tersaingi. Sehingga, saya bisa menilai justru konvensi PD lah yang tidak berhasil menarik minat rakyat,” katanya. Sayang sekali, lanjut Muis, jika ada sejumlah parpol yang memandang miring kehadiran Komite Konvensi Capres yang dilakukan langsung oleh rakyat. Tetapi, katanya, itu menandakan bahwa sepertinya parpol yang bersangkutan tidaklah peduli dengan aspirasi murni dari bawah (rakyat) karena  hanya mementingkan kelompoknya saja, dan enggan melakukan perubahan. “Tapi saya tak ingin mempermasalahkan statement dangkal dari segelintir elit parpol yang tidak senang dengan konvensi rakyat itu. Sebab saya yakin, capres-capres alternatif yang dilahirkan dari hasil kerja komite konvensi rakyat itu juga nantinya tidak akan mungkin diajukan atau diusulkan kepada parpol-parpol yang dinilai korup,” katanya. Dan menurut Muis, kalau pun para capres alternatif yang dihasilkan dari proses konvensi rakyat itu tidak diterima oleh parpol, tentunya itu tidak akan dipaksakan oleh komite, tetapi itu sudah pasti menyakiti hati rakyat. Sehingga, lanjut Muis, jika penolakan parpol itu terjadi, maka pihaknya yakin Pemilu 2014 tidak akan membawa perubahan yang mendasar selain hanya menghabiskan anggaran pelaksanaan Pemilu yang tidak sedikit. “Yaa... ujung-ujungnya tetap hanya berpeluang melahirkan pemimpin hasil rekayasa parpol korup, yang nantinya selama kepemimpinannya tetap menambah banyak masalah, seperti kemiskinan, penguasaan SDA oleh asing yang semakin leluasa, dan terutama masalah korupsi yang akan semakin merajalela," pungkas Muis yang kini juga aktif selaku Ketua Forum Gerakan Barisan Rakyat Anti Korupsi (For-GeBRAK) ini. Sehingga itu, Muis mengaku sangat setuju dengan syarat khusus yang diungkapkan oleh KH. Salahuddin Wahid selaku Ketua Komite Konvensi Rakyat, yakni melarang individu untuk masuk mendaftarkan diri karena sedang tersangkut proses hukum atau yang patut diduga terindikasi pernah melakukan kejahatan, terutama tindak pidana korupsi. “Tentunya  yang bisa mendaftar adalah orang-orang yang clean dari persoalan hukum,” lontar penggagas  sekaligus Ketua Komite Konvensi Capres Rakyat, Salahuddin Wahid, di Gedung DPR,  Senayan, Jakarya, Senin (18/11). Seperti dilansir rmol.co. ----------- Sumber: berita