Pemerintah akhirnya mengambil keputusan menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pada Sabtu (3/9). Langkah ini tentu menghadirkan "kepanikan" di tengah masyarakat, pasalnya sektor kehidupan diasumsikan belum sepenuhnya pulih, karena dampak dari hantaman pandemi covid-19.
Sehingga, kenaikan harga BBM pasti membawa efek kumulatif terhadap kehidupan masyarakat. Walaupun kenaikan harga BBM dapat dinilai sebagai kebijakan yang mengedepankan risk and return management dalam menghadapi tingginya tingkat konsumsi energi serta harga minyak global yang masih mahal.
Tapi, tetap saja diperhadapkan pada selentingan-selentingan negatif yang disampaikan masyarakat, ekspresi semacam ini setiap merespon kenaikan harga BBM, dan bukan hanya pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, melainkan di era SBY yakni pada 2008 silam, protes yang sama pun dilancarkan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menaikan harga BBM. Dan' bakal tetap sama jika ada kenaikan harga BBM di tahun-tahun mendatang.
Sebab, BBM dipandang saking krusial untuk kehidupan manusia saat ini, sehingga wajar apabila kenaikan harga dasar BBM mendapat reaksi publik, lantaran BBM memberi dampak domino yang menjalar ke berbagai aspek kehidupan.
Di satu sisi menyambut kesan yang ditimbulkan atas problem tersebut, pemerintah tentu mengkaji secara cermat, sebelum menggulirkan kebijakan menaikan harga BBM, seperti distribusi bantuan sosial untuk menggenjot daya beli masyarakat, sebagai respons tendensi harga yang berasal dari pengaruh ekonomi global.
Dan' kebijakan tersebut dalam pandangan sejumlah kalangan dinilai sebagai langkah menyelesaikan permasalahan secara holistik dan terintegrasi. Namun, di sisi lain, tidak sepenuhnya menghindari masyarakat dari kemelut kehidupan.
Penilaian ini, merujuk pada gambaran kehidupan saat berlangsungnya pandemi covid-19, di mana berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada September 2020, BPS mencatat angka kemiskinan bertambah 2,76 juta jiwa menjadi 27,55 juta jiwa (baca: Di Tengah Pandemi, Angka Kemiskinan Meninggi/Indonesiabai.id).
Walaupun pada Maret 2022, jumlah penduduk miskin Indonesia mengalami penurunan sebanyak 9,54 persen atau menjadi 26,16 juta orang (baca:kompas.com, 16 Juli 2022). Tapi, setidaknya grafik penurunan penduduk miskin tidak menunjukkan angka yang signifikan.Â
Sehingga, kebijakan pendistribusian bansos kepada masyarakat dipersepsikan sebagai strategi Think Out Of The box, namun tidak serta merta menepiskan kegalauan masyarakat.
Lantaran sepanjang 2022 gejolak harga bahan makanan (volatile food) sebagai dampak harga pangan global, memengaruhi inflasi di tanah air. Sebab, pada Juli lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat peningkatan harga-harga atau inflasi, meningkat hingga 4,94 persen. (Baca: bbc.com, 3 agustus 2022).
