Apakah Pancasila Masih Relevan sebagai Ideologi Bangsa dan Negara?

Pada artikel kali ini akan lebih konkret jika pertanyaan ini dikaitkan dengan permasalahan politik yang berkembang di Indonesia yaitu politik identitas. Pembahasan artikel ini membahas bagaimana peranan Pancasila dalam mengatasi permasalahan politik di Indoesi dan relevansi antara pancasila dengan permasalahan politik masa kini.

Populisme politik kian marak berkembang di negara-negara demokrasi, salah satunya yaitu Indonesia. Sebelum membahas lebih jauh terkait populisme dan politik identitas, mari kita kupas definisi dari populisme. Populisme adalah istilah dalam politik yang mengatasnamakan keutamaan rakyat kecil.  

Politik identitas yang terjadi di Indonesia terjadi penyimpangan penggunaan yang dipergunakan oleh elit politik atau kelompok tertentu yang telah dipengaruhi kepentingan jangka pendek. Tak pelak di Indonesia pun populisme politik identitas Islam sejak 1999 membersamai demokrasi dan kehidupan politik di Indonesia. 

Kemudian semakin terlihat jelas pula tentang populisme politik Islam dengan keunggulan kelompok dengan dalih Islam mengalahkan Cagub-Cawagub Ahok-Djarot yang kala itu menjadi paslon disamping Cagub-Cawagub Anis-Sandi pada Pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017. 

Kemenangan Anies-Sandi salah satu bukti bangkitnya populisme politik identitas Islam yang kian mewarnai pemilu kala itu dalam Pilkada 2017. Tak luput kebangkitan populisme politik Islam dibersamai dengan sejumlah aksi masa Muslim Indonesia yang ketika itu banyak bermunculan dan mengadakan aksi-aksi.

Pancasila yang merupakan alat persatuan dan kesatuan nasional yang digunakan untuk landasan berpikir, nilai nilai untuk dipahami sebagai bentuk rasa senasib dan sepenanggungan sesama anak bangsa, dan hasil dari kesepakatan dari berbagai golongan dan tokoh tokoh. 

Pancasila adalah buah dari pemikiran anak bangsa yang diwakili oleh tokoh politik, tokoh agama, tokoh adat dari pluralisme yang nyata adanya di Indomesia serta dari berbagai macam latar belakang. Karena itu Pancasila adalah landasan milik bersama. Rakyat Indonesia sudah sepantasnya memiliki rasa kepemilikan kepada Pancasila. 

Salah satu implementasinya yakni dengan menyadari bahwa tidak ada diferensiasi terkait aspek apapun, termasuk golongan tertentu tidak boleh merasa paling pancasilais dari golongan lain. 

Tertera jelas dalam sila ketiga Pancasila "Persatuan Indonesia" dengan ini semua golongan latar belakang SARA memiliki hak yang sama ketika dilihat dari makna sila ketiga Pancasila. Baik itu dalam segi memanusiakan manusia, jaminan kesejahteraan, maupun dalam kehidupan berpolitik.

Politik dengan paham Pancasila seperti politik kebangsaan, politik nasionalisme, dan politik kenegaraaan lebih cocok eksistensinya karena sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Pancasila. Sedangkan politik identitas yang cenderung membawa nama golongan tertentu bertentangan dengan makna ideologi bangsa ini. 

Keberadaan pancasila yang dibentuk dengan semangat persatuan di dalam perbedaan jika dimaknai lebih dalam menjadi penangkal politik yang mementingkan egoisme kelompok tertentu, egoisme golongan maupun egoisme sektoral. Tetapi Pancasila melahirkan politik kebhinnekaan dengan pemahaman semua SARA yang berada di Indonesia merupakan kesatuan yang sama haknya.

Relevansi Pancasila menghadapi permasalahan berbagai permasalahan yang terjadi di Indonesia sudah tidak perlu diragukan kembali. 

Kesepakatan bahwa Indonesia milik bersama, peniadaan dominasi atas SARA atau suatu golongan, prinsip kedamaian yang dijunjung tinggi, kesetaraan terkait kemanusiaan diwadahi dalam Pancasila. Sebab itu ideologi ini tidak luput oleh waktu eksistensinya jika diimplementasikam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Demi menjaga keutuhan NKRI dari adanya penyalahgunaan politik identitas dalam hal ini yang marak dalam 5 kebelakang yakni politik identitas islam, perlunya langkah yang tepat guna menata kembali hubungan antara Islam dan Pancasila melalui upaya harmonisasi. 

Tantangan dan ancaman dalam kehidupan berpolitik karena pluralisme bangsa Indonesia ditentukan bagaimana rakyat Indonesia menjalani kehidupan Pancasilanya. 

Pluralisme dapat dimanfaatkan untuk menciptakan sistem demokrasi yang lebih kuat  atau dengan kata lain sumber kekuatan yang berasal dari keberagaman dalam hal ini agama, namun tetap landaskan nilai-nilai pancasila sebagai landasan kehidupan bernegara. 

Oleh karena itu, penguatan serta penananamnya yang menentukan apakah Pancasila masih relevan dan bisa membersamai dinamika kehidupan saat ini khususnya dalam lingkup politik. 

Karena sejatinya Pancasila lah yang melahirkan semangat politik kebhinnekaan. Melalui "Politik Kebhinnekaan" yang berasaskan pancasila seharusnya dapat meredam dan menjadi alternatif untuk politik identitas demi kehidupan bermasyarakat yang tatanannya sesuai pancasila.

Maka dari itu, perlu ada langkah secara masif dan strategis dari negara untuk menata hubungan antara Islam dan Pancasila, pemanfaatan pluralisme agar menjadi kekuatan dengan penguatan, sosialisasi ideologi negara yaitu Pancasila dan membangkitkan jiwa nasionalisme secara lebih efektif.

Berdasarkan pada sejarah pancasila, setiap lapisan masyarakat baik itu tokoh politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan golongan SARA manapun harus memandang Pancasila sebagai common interest yang merupakan alat pemersatu bangsa. 

Dapat diambil kesimpulan bahwa masalah politik identitas yang marak terjadi seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan. Karena Indonesia memiliki ideologi dan dasar filsafat yaitu Pancasila. 

Pancasila terbentuk dari unsur ketuhaban, keragaman budaya, dan kultur masyarakat itu sendiri. Selain itu pancasila merupakan ideologi terbuka dan mampu menjawab tantangan masa kini atau dalam pembahasan kali ini yaitu permasalahan politik.