Krisis Sri Langka: Peranan IMF dalam Pemulihan Ekonomi

International Monetary Fund (IMF) adalah suatu organisasi moneter internasional yang memiliki peran dominan dalam mengakhiri sistem emas dan kekacauan sistem moneter internasional. IMF berperan dalam menyetaraan nilai tukar yang sebelumnya tidak jelas yang dapat mengatasi terhambatnya perdagangan internasional. Selain itu, IMF juga berperan sebagai konsultan negara anggota dalam penyesuaian kebijakan moneter suatu negara dan memonitoring kondi negara-negara anggota. Peran IMF lainnya adalah memberikan bantuan dana bantuan kepada negara anggota yang mengalami krisis ekonomi. Salah satu negara anggota yang mendapatkan bantuan dana dari IMF adalah Sri Langka.

Pada April 2022, Presiden Sri Langka Rajapaksa mengumumkan bahwa Sri Langka tengah mengalami krisis dan pemerintah Sri Langka gagal dalam pembayaran utang luar negeri yang mencapai US$51. Krisis ekonomi tersebut mendorong Sri Langka untuk meminta bantuan ke IMF dengan harapan bantuan akan segera diberikan,  akan tetapi Sri Langka harus melewati beberapa syarat dan standar yang telah ditentukan oleh IMF. Syarat yang ditentukan oleh IMF sebagai debitur membuat Sri Langka tidak segera mendapatkan bantuan dana. Sri Langka masih harus mampu melakukan penekanan pada pembiayaan negara, mengusahakan pencapaian target usaha program awal, kemudian baru IMF akan mencairkan dana yang dijanjikan. Pada akhir 2022, dana dari IMF untuk Sri langka belum juga cair karena belum mendapatkan persetujuan dari tiga peminjam bilateral utama yakni India, China, dan Jepang. Hal ini akan menimbulkan kekacauan dalam negeri Sri Langka serta pemeberontakan apabila proses negosiasi dana dengan para kreditur tidak segera terselesaikan. IMF menggunakan instrumen Structural Adjusment Program salah atunya menjual aset negara sebagai syarat kepada negara yang akan melakukan pinjaman. Hal ini akan menyebabkan negara peminjam ke arah kemiskinan.

Bantuan pemberian dana dari IMF kepada Sri Langka pada tahun 2022 terksesan seperti harapan palsu. Hal ini disebabkan Sri Langka masih  harus terus berjuang dalam mematuhi syarat dan standar IMF yakni dengan kenaikan harga bahan pokok dan kebutuhan lainnya, serta pengurangan jumlah PNS. Tentu menimbulkan kekecewaan di dalam masyarakat dengan tidak tahu kapan dana dari IMF akan cair.