Tuntutan Ahok Usai, Mengapa Masih Reuni?

Pada tanggal 2 Desember 2018 yang lalu, banyak Muslim dari berbagai daerah datang berduyun-duyun ke Ibukota negara untuk melaksanakan reuni. Reuni yang dimaksudkan memperingati Aksi Damai tanggal 2 Desember 2016. Sekalipun tidak ada angka yang pasti, tetapi penulis berpendapat bahwa lautan massa yang hadir tidak lebih banyak pada saat pertama kali berkumpul. 

Walau begitu, reuni itu tetap dihadiri banyak orang dan berjalan dengan damai, dalam pengertian, sama sekali tidak terjadi kerusuhan.Di alam demokrasi, aksi massa sesungguhnya merupakan hal yang sangat lazim. Justru menjadi sebuah keanehan kala di alam demokrasi terjadi aksi massa di ruang publik dimana negara tidak menjamin atas aksi massa tersebut. 

Kita sepakat bahwa reuni 212 tersebut merupakan aksi massa yang konstitusional. Selain karena negara ini menjadikan demokrasi sebagai sistem penyelenggaraan negara, aksi massa itu juga terlaksana dengan melalui berbagai perizinan dari pihak berwajib. Sebab peserta Reuni 212 tidak menggerudug Monas, pasti melalui izin terlebih dahulu.

Membaca Gerakan 212 melalui Pendekatan Historis-Ekonomi

Kerajaan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa sesungguhnya bisa membangun sebuah kekuataan politik yang digerakan oleh kelas menengah saudagar. Kerajaan Demak saat itu memiliki penguasaan penuh atas Pantai Utara Jawa yang memungkinkan adanya akses untuk melakukan perdagangan internasional. Petakanya tatkala Malaka dicaplok oleh Portugis pada 1511, dan kemudian pendudukan Belanda di Banten 1596 sebelum akhirnya menguasai Batavia pada 1602, benar-benar berakibat fatal bagi kelas menengah pedagang muslim di Asia Tenggara, dan Jawa khususnya.

Dengan melihat Demak, poin pentingnya Ialah kelas menengah pedagang memiliki posisi yang sangat strategis untuk membangun sebuah kekuatan politik-ekonomi kerajaan. Bangsa ini menjadi bangsa yang underdog dibawah kolonial Belanda juga karena tidak memiliki kekuatan politik-ekonomi. Pada masa kolonial inilah kita menyaksikan sebuah ketidakadilan bagi kaum pribumi, apalagi si pribumi ini diletakan pada strata sosial paling bawah yang tidak boleh memasuki sekolah Belanda dan pemutusan rantai ekonominya.

Nah, pada masa pra-kemerdekaan, kita mengenal Syarikat Islam sebagai gerakan yang berfokus pada kegiatan ekonomi yang diprakarsai oleh H.Samanhudi di Batavia. Sekalipun berdiri di Batavia, SI berkembang di Jawa bahkan ke luar Jawa saat kepemimpinan dikepalai oleh HOS Cokroaminoto. 

Apa yang menjadi gerakan SI juga ditujukan untuk membangun basis ekonomi dimana anggota utamanya merupakan pada pedagang. Perkumpulan ini mendapat sambutan luar biasa dari para pedagang. Narasi yang dikembangkan adalah ketidakadilan yang lakukan Belanda pada kaum pribumi.

Setelah memasuki era kemerdekaan. Pada zaman Orde Baru, Kuntowijoyo (1991) menyebut bahwa terjadi fenomena perifelisasasi dan oposisi Islam dalam konteks Islam dan Politik. Pertama kali dalam sejarah, pemerintah Indonesia mengesahkan UU PMA (Penanaman Modal Asing) tahun 1969, yang dengan, UU itu memungkinkan adanya modal masuk dari pihak asing dengan konsep kontrak karya, Eksploitasi Papua oleh Freeport adalah implementasi oleh sebab adanya UU ini.

Tetapi, dengan mengutip Richard Robison, pada zaman ini terjadi stratifikasi sosial baru berdasarkan kelas, "di mana kelas pemilik modal birokratik telah tumbuh karena kebijakan pembangunan". Pemerintah dengan dukungan modal dalam negri dan modal asing, aliansi elit birokrasi militer dengan bid capital bukan tidak mungkin mengalami polarisasi kepentingan. Hal ini bisa dipahami sebab big capital membutuhkan politik asuransi dari big government untuk melindungi diri dari big labour.

Implikasinya terjadi pada umat yang selama ini bertahan di sektor ekonomi pasar menjadi terlampau lemah dan terisolasi karena kebanyakan peluang ekonomi jatuh kepada kelas atas birokratik di Ibukota. Apa yang terjadi kemudian adalah Orde Baru telah menyebabkan tulang punggung gerakan Islam mengalami kemerosotan, sehingga pergerakan Islam berada pada posisi yang sulit secara ekonomi. Terjadinya gerakan massa Tanjung Priok atau GPK Lampung, yang motifnya sama dengan dahulu, yakni ekonomi dan ketidakadilan.