Puskesmas, Desentralisasi, dan Health Citizenship Suatu Pola Strategi Keadilan dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

oleh : Hidayatullah*

Penulis sejak kecil sampai pelajar tinggal dan besar didaerah terpencil atau di kabupaten kecil di Indonesia. Tentu saja segala perkembangan baik realitas dari aspek sosio histori dan kultur masyarakat sangat membekas. Satu contoh pada aspek kesehatan baik pelayanan maupun akses dari zaman orde baru sampai saat era reformasi kini.

Dahulu era orde baru fasilitas kesehatan seperti Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) menjadi ujung tombak pelayanan dalam hal akses Pos pelayanan terpadu (Posyandu). 

Akses pelayanannya bersifat program rutin dan kontinyu pemerintah dalam aspek pelayanan KB, imunisasi dan penanganan gizi bagi anak umur dibawah lima tahun (balita). 

Program ini cukup berhasil tetapi sayangnya peran Puskesmas hanya membantu bukan sarana utama karena banyak pelayanan kesehatan itu berpusat di kantor desa dan kelurahan karena autoprogram pemerintah pusat, bukan rutin pelayanan kesehatan umum masyarakat sehari-hari.

Sehingga Puskesmas bukan terdepan sebagai pusat pengembangan pembinaan dan pelayanan bagi masyarakat kelas bawah untuk mendapatkan layanan kesehatan karena masih sentralistik program prioritas pemerintah dalam mensukseskan program Keluarga Berencana (KB), imunisasi campak, polio dan gizi bagi balita. 

Belum didukung ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu masih tergambar bagaimana pelayanan kesehatan bersifat politis dan masih tampak perbedaan pelayanan kepada masyarakat karena status sosial.

Pengalaman di era itu penyelenggaraan pelayanan kesehatan terlihat begitu dominanya pemerintah atau peran negara, baik di pusat maupun di daerah. 

Semua kebijakan pelayanan kesehatan dalam dominasi negara dan masih nihil peran swasta apalagi peran masyarakat secara aktif dalam partisipasi pelayanan maupun akses yang berkeadilan.

Adapun perkembangan saat ini, katakanlah di era reformasi pembangunan kesehatan mengalami kemajuan walau masih menghadapi tantangan, disparitas dan pemerataan yang terjadi antardaerah dan antar strata ekonomi.  

Katakanlah akses kesehatan terhadap si kaya dan yang tidak mampu masih terjadi kesenjangan. Bahkan pelayanan dan akses kesehatan yang pokok atau primer masih sangat terbatas terutama di daerah kepulauan, marginal maupun pesisir.