oleh : Hidayatullah*
"Diera ini berat rasanya kita menyimpan rahasia, mungkin sampai akhir hayat kalau kran kebebasan berbicara tak disumbat. Kita coba menunaikan kewajiban sebagai warga negara untuk bicara, tentunya juga kita ingin mengorek isi hati kebanyakan kita yang tahu akan sesuatu "tapi diam" kenapa ?? "
Sedari dulu, semenjak bergulir angin reformasi 1998, penulis menjadi salah satu agen konsolidasi gerakan-gerakan reformasi baik internal kampus maupun dilingkup eksternal. Pikiran penulis selalu berkutat di tiga hal: politik, hukum, dan ekonomi. Dahulu penulis berasumsi, ketika reformasi berhasil maka ketiga komponen tersebut tidak bertumpu pada dominasi kekuasaan tetapi hukum sebagai panglima yang bertumpu pada kehendak dan kedaulatan rakyat. Cukup menjadi pelajaran yang berarti buat bangsa ini dalam perjalanan pemerintahan di orde-orde sebelumnya.
Katakanlah zaman orde lama, kalau disimpulkan maka dominan adalah sosok figurisme kepemimpinan Soekarno yang sangat menonjol dengan konsep Nasakom yang membawa kekuasaannya kemudian runtuh. Orde lama lebih condong pada "politik oriented" ketimbang ekonomi dan supremasi hukum.
Orde Baru juga sama dengan dominasi sosok figurisme Soeharto dengan asas tunggal dan jargon Demokrasi Pancasila. Orde Baru lebih condong pada "ekonomi oriented". Pemerintahan ini dikenal otoriterian dengan kendali militer (ABRI) selama kurang lebih 32 tahun berkuasa. Akhirnya juga runtuh pada Mei 1998 dengan agenda reformasi bangsa.
Dua zaman kekuasaan itu kita sebutkan saja sebagai "Indonesia lama". Â Sedangkan orde reformasi yang kita arungi 24 tahun sejak Mei 1998 telah dipimpin lima Presiden yakni Bj. Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY dan Jokowi. Orde ini kita sebut saja dengan "Indonesia baru".
Kilas balik reformasi 1998 terdapat lima agenda penting reformasi yang menjadi fondasi awal Indonesia baru, yakni;
1). Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN) dan adili Soeharto beserta kroni-kroninya.
2). Penegakkan Supremasi Hukum.
3). Pencabutan Dwi fungsi ABRI (menihilkan fungsi dinamisator dan fokus difungsi stabilisator).
4). Otonomi daerah seluas-luasnya dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.
5). Penciptaan demokrasi yang egaliter.
Agenda reformasi menjadi jalur masuk era Indonesia baru yang sampai saat ini terus mencari titik temu tentang arah politik, hukum dan ekonomi bangsa kita. Bagaimana sistemnya bekerja, arah tatanan berhukum bagaimana dan sistem penegakkannya serta ekonomi seperti apa orientasi dan tata kelolanya.
Nanti kita berpolemik soal Pikada dalam masa pandemi, polemik draf RUU Pemilu, kodifikasi UU Pilkada dengan UU Pemilu, Pilkada tetap serentak 2024 atau normalisasi 2022 dan 2023. Polemik amandemen kelima UUD 1945 yang bersifat pembahasan terbatas pada Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) pada tingkat elit Parpol wacananya mulai mengerucut. Sinyalemen-sinyalemen tiga periode jabatan Presiden. Kemudian tarik ulur yang alot penentuan jadwal hari "H" Pemilu borongan bersama Pilkada serentak dalam satu tahun yang sama yaitu 2024. Dimana Pemilu Nasional pada 14 Februari 2024 sedangkan Pilkada pada 27 November 2024 sebagaimana penetapan kluster dalam masing-masing perundangannya.
Terakhir polemik yang ditimbulkan oleh Menteri investasi/Kepala BKPM menyampaikan aspirasi pengusaha untuk tunda Pemilu 2024 dengan alasan stabilitas ekonomi, investasi dan keadaan kedaruratan kesehatan akibat pandemi covid-19. Bahkan sempat menggelinding wacana tiga periode untuk Jokowi. Tentu saja aspirasi ini inkonstitusional dan menciderai konsensus rakyat pada agenda reformasi bangsa.
Kemudian penulis teringat juga pada Pilkada 2020 sempat ditunda tiga bulan pentahapan dan pemungutan suara semula 23 September 2020 digeser mundur tahapan pemungutan suara pada 9 Desember 2020. Alasan pengunduran jadwal tahapan cuma satu adalah kedaruratan kesehatan akibat pandemi Covid-19. Teringat pula bagaimana revisi UU Pemilu No. 7/2017 yang sempat menjadi perdebatan dan telah masuk dalam daftar proglegnas prioritas 2021 yang kemudian dianulir kembali oleh DPR khususnya  dari kubu koalisi pemerintah. Alasannya sepele bahwa partai koalisi tidak ingin berseberangan dengan keinginan pemerintah.
