Selain itu juga KPU untuk pelaksanaan kampanye regulasi lebih banyak menekankan melalui media daring. Juga terhadap kewajiban penggunaan masker, hand sanitizer, sabun, dan alat pelindung kesehatan lainnya sebagai media kampanye dan pengaturan standar pemberlakuan protokol kesehatan Covid-19 pada pemungutan suara di TPS. Tak luput pula KPU memperhatikan pemilih yang berusia rentan terhadap Covid-19.
Dalam perjalanan tahapan berlangsung walaupun penerapan standar protokol kesehatan cukup ketat, tetapi wabah virus corona tetaplah menjangkiti sejumlah jajaran penyelenggara Pemilu baik pusat dan daerah. Tidak sedikit pula para peserta Pilkada terkonfirmasi positif Covid-19. Bahkan beberapa ada yang meninggal dunia. Teruntuk pihak-pihak yang terkonfirmasi covid-19 ditengah penyelenggaraan tahapan Pilkada berlangsung harus tetap bekerja walau menjalani proses isolasi mandiri selama 14 hari.
Dengan problematik pandemi Covid-19 itu sungguh diluar dugaan, justru Pilkada 2020 tidak melahirkan kluster Covid-19 yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Tidak adanya release data dari tim Gugus Tugas Covid-19 baik pusat dan daerah tentang kluster Pilkada. Data yang tersedia adalah insiden-insiden personal penyelenggara Pemilu dan pasangan calon sebagai yang terkonfirmasi positif Covid-19.
Patut di apresiasi bahwa Pilkada 2020 justru dapat dijadikan momentum bagi penyelenggara, Pemerintah, Partai Politik, peserta maupun pemilih itu sendiri untuk mengendalikan penyebaran dan pencegahan Covid-19.
Tentu saja sebuah pekerjaan yang menguras tenaga penyelenggara maupun peserta  itu sendiri dalam kurung waktu tahapan penyelenggaraan berkutat memikirkan bagaimana Pilkada bisa sukses ditengah tuntutan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19.
Publik pasti hanya dapat melihat hasil akhir, tetapi bagaimana semua proses itu berjalan, maka hanya akan ditemukan ceritanya dari mereka yang berada dalam pergulatan tahapan Pilkada dan pihak-pihak lain yang merekam jejak-jekak Pilkada 2020 masa pandemi, baik jurnalis maupun pemantau dan para penggiat Pemilu.
Lahirnya Pemimpin-Pemimpin Baru
Tetapi publik secara umum dapat ikut mengetahui gegap gempita suasana kompetisi politik dan antusias pemilih yang cukup tinggi serta kesibukan yang ketat dari jajaran penyelenggara Pilkada di 270 daerah. Termaksud adanya fenomena kekuatan-kekuatan baru dengan lahirnya pemimpin-pemimpin baru, tak terkecuali fenomena munculnya calon kepala daerah bagian dari dinasti kekuasaan.
Yang menarik di beberapa daerah Pilkada terjadi perubahan konstalasi dalam perimbangan kekuatan kandidat antara calon dari petahana dan non petahana. Misal, di Pilkada Sultra ada tujuh Kabupaten terdapat  tiga calon petahana mengalami kekalahan yaitu Buton Utara, Wakatobi dan Kolaka Timur. Tiga calon petahana lain nya mengalami perlawanan yang cukup sengit dari kompetitornya non petahana dengan
selisih perolehan suara tipis satu sampai tiga persen. Hanya Kabupaten Konawe Kepulauan yang calon petahana memperoleh suara selisih 51,4 persen secara signifikan melampaui tiga calon pesaing nya.
Menonjol nya Dinasti Politik
Fenomena yang cukup menonjol adalah meningkatnya dinasti politik yang meningkat tajam di Pilkada 2020 dibanding tiga Pilkada serentak sebelumnya yaitu 2015 lalu, sebagaimana hasil riset yang dilakukan seorang seorang kandidat Doktor Ilmu Politik Universitas Northwestern, Amerika Serikat bernama Yoes C. Kenawas. Dalam hasil risetnya Yoes C. Kenawas mengatakan bahwa kalau Pilkada 2015 hanya ada 52 peserta pilkada yang memiliki kekerabatan dengan pejabat. Sementara di Pilkada 2020, terdapat 158 calon yang memiliki hubungan dengan elite politik. Termaksud didalamnya anak dan mantu Presiden Joko Widodo yang pada akhirnya memenangkan Pilkada Solo dan Medan.
