Presiden Jokowi menetapkan Peraturan Presiden (PerPres) No. 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional pada 20 Juli 2020. Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Gugus Tugas Covid 19 dibubarkan dan komite pelaksana dipimpin oleh Erick Thohir selaku Menteri BUMN dengan 2 Ketua Satgas Covid19 Letjen Doni Munardo dan ketua satgas Pemulihan Wamen BUMN Budi G. Sadikin.
Kelompok Optimis dan Skeptis Terhadap Komite Covid dan PEN "Erick Thohir"
Pembentukan komite tersebut ditanggapi beragam. Ada yang gembira optimis dan ada juga yang skeptis.
Mereka yang optimis berharap komite dan erick thohir segera mengeluarkan kebijakan-kebijakan terobosan diantaranya adalah memassalkan test PCR untuk rakyat, dan segera menjawab persoalan daya serap program pemulihan ekonomi. Kelompok optimis melihat komposisi pimpinan komite sudah tepat.Â
Komite dipimpin oleh mereka yang profesional dan tidak memiliki background partai sebelumnya. Erick Thohir, Doni Munardo dan Budi Sadikin adalah praktisi profesional yang diharapkan terlepas dari konflik interest parpol dan tidak memperkaya diri sendiri.
Termasuk kelompok tersebut adalah Dahlan Iskan melalui zoominari kebijakan publik Narasi Institute secara terbuka mengatakan:
"Ada tiga orang yang sebaiknya jangan dilawan. Satu atasan, dua orang kaya, tiga orang gila. Erick ini juga sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Berapa senior atasannya, pasti atasannya mikir. Minimal segan. Karena di balik Erick Thohir itu ada presiden. Jadi selain kaya, juga dekat dengan Presiden. Saya teringat Pak Chaerul Tanjung jadi Menko Ekuin. Saya kira wibawa Pak CT sebagai orang kaya yang tidak perlu apa-apa lagi, yang mau berkorban demi negara. Mengorbankan waktunya di permeintahan, saya kira Erick Thohir akan seperti itu. Orang yang tidak perlu apa-apa lagi, tapi ingin berbaut demi negara. Erick Thohir itu juga humble. Secara kebatinan, Erick Thohir juga siap untuk itu."
Namun ada kelompok yang skeptis dengan pembentukan Komite Baru Erick Thohir. Kelompok skeptis mengatakan keberadaan komite menambah beban birokrasi.
Komite tidak punya tugas eksekusi, hanya koordinasi dan membuat rekomendasi. Ketika mau eksekusi mereka menyerahkannya kepada kementerian terkait dan birokrasi di dalamnya. Pada akhirnya, komite tidak bersifat implementatif dan masih menggunakan paradigma business as usual.
Alasan lain mereka yang skeptis yaitu salah satu tugas komite adalah melakukan transformasi ekonomi. Kalau berbicara transformasi ekonomi seharusnya cukup tugas  Bappenas. Karena Bappenas memiliki SDM handal dan teruji selama ini.
Bila Komite Satgas Covid19 dan PEN dibentuk dengan alasan mensinergikan antara aspek kesehatan dan pemulihan ekonomi sekaligus. Maka sudah ada kementerian perekonomian (Menko) yang menjalankan kedua tugas tersebut.
Kekhawatiran menambah birokrasi dari komite baru ada benarnya. Hal ini disebabkan tidak ada tugas yang benar-benar baru dari pembentukan komite baru tersebut. Tugas mengeksekusi program agar penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi berjalan beriringan sebenarnya secara cepat dapat diselesaikan bila komite memiliki tugas eksekusi dan pengelola anggaran PEN sebagai diharapkan banyak kalangan.
Ada tiga tantangan diantaranya tantangan kredibilitas, tantangan tes massal dan tantangan transformasi ekonomi baru yang harus dijawab oleh kerja Erick Thohir sebagai ketua pelaksana Satgas Covid dan PEN.
TANTANGAN KREDIBILITAS
Mencermati pendapat dari dua kelompok optimis dan skeptis terhadap Komite Baru, maka Erick Thohir harus menyelesaikan persoalan kredibilitas program pemulihan ekonomi yang saat ini stagnan.
Kebijakan sebelum komite Erick dibentuk yang mulai berbentuk Perppu sampai PMK, sebenarnya sudah benar. Masalahnya tidak ada yang berani mengimplementasikan sehingga presiden sudah marah 3 kali tetap tidak ada yang menjalankan, sudah 3 bulan lebih subsidi UMKM tidak dijalankan, dan melalui PMK 64 dan PMK 65 bahwa akan ada ditetapkan bank jangkar yang menyelesaikan likuiditas bank. Di mana restrukturisasi yang diminta pemerintah itu jumlahnya sudah Rp800 triliun. Tapi itu tidak jalan juga.
Erick Thohir dapat fokus dalam memperbaiki kecepatan dalam implementasi pemulihan ekonomi. Semakin cepat eksekusi program pemulihan ekonomi maka akan semakin menambah kredibilitas Erick Tohir dan Komite Baru PEN dan Covid 19.
TANTANGAN TEST MASSAL COVID 19 dan BIGDATA MOBILITAS PENDUDUK
Publik telah mendengar wacana tes massal covid19 sejak 2 bulan lalu yaitu Mei 2020. Namun testing massal belum juga berhasil. Padahal tes masal adalah cara ampuh dalam melawan ancaman resesi ekonomi.
Tes massal dapat mengendalikan penyebaran virus corona. Dengan tes itu pemerintah akan lebih mudah dalam melakukan penelusuran kontak orang yang terkena infeksi virus corona dan kemudian mengisolasi mereka dengan begitu daerah tidak perlu tutup seluruhnya dari kegiatan ekonomi cukup isolasi daerah tertentu.
Test massal perlu juga diikuti dengan pelibatan teknologi big data terkait mobilitas data penduduk melalui sinyal komunikasi. Penduduk dengan daerah yang menempati zona merah dan hitam dipantau pergerakan keluar masuknya dan akhirnya penutupan ekonomi dilakukan sektoral dan terbatas daerah tertentu.
Test Masal tersebut dapat dilakukan dalam 3 bulan kedepan melalui pelibatan besar-besaran tenaga medis, aparat keamanan dan provider telekomunikasi untuk memetakan daerah rawan covid se Indonesia dan menerapkan pembatasan ekonomi terbatas di daerah tersebut.Â
Daerah yang sehat harus dibuka ekonomi sebesar-besarnya termasuk membuka pasa, mall dan mengizinkan sekolah dan berusaha penduduk didalamnya.
Dengan skenario demikian, Indonesia dapat segera pulih RI dapat kembali ke jalur pertumbuhan jangka panjang sebelum wabah covid-19 benar-benar bisa diatasi dalam 1 sampai 3 tahun ke depan.
TANTANGAN TRANFORMASI EKONOMI BARU
Cara bekerja, cara menghabiskan uang, cara regulasi dan birokrasi bekerja diprediksi akan berubah sama sekali. Â Covid19 Â ini mengubah tatanan hidup secara keseluruhan.
Meskipun vaksin covid-19 ditemukan tapi naturalnya virus terus menemukan cara bermutasi sehingga covid19 dapat terus hidup dengan varian baru dan tetap menjadi persoalan dunia.
Outbreak virus dimasa depan diprediksi tetap akan ada sehingga belajar dari covid19 tahun 2020, Indonesia harus benar-benar merancang tranformasi ekonomi barunya.
Sebuah keadaan ekonomi yang lebih memperhatikan kesehatan dan kemajuan teknologi bersamaan.Â
Bagaimana melakukan upgrade proses produksi yang mengadopsi teknologi menjadi tantangan berikutnya dari komite baru pimpinan Erick Thohir tersebut.
Akhirnya, komite baru harus bekerja ekstra menjawab tiga tantangan tersebut, bila gagal menarasikan solusi dari tiga tantangan tersebut dalam waktu dekat bisa jadi kelompok skeptis menjadi benar yaitu Komite Baru Erick Thohir hanya menambah birokrasi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI