Pendidikan Vokasi, Kambing Hitam Sistem Pendidikan Nasional?

Membaca berita di laman Kompas.com hari lalu (13/11) membuat saya terhenyak beberapa saat. Bagaimana tidak? Tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK telah menggelitik Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk mengevaluasi sistem pendidikan vokasi, berarti termasuk di dalamnya pendidikan jenjang diploma.

Sudah tepatkah Bappenas mengarahkan teropongnya pada sistem pendidikan vokasi yang dianggap sebagai biang keladi hasil temuan BPS tersebut? Memang, hipotesis Bappenas harus dibuktikan dan itu dilakukan dengan melaukan investigasi lebih dalam. Namun, tanpa bermaksud mengecilkan pendapat Bappenas, saya justru melihat Bappenas kurang luas melihat sebuah permasalahan. Bukankah biaya investigasi bersumber dari APBN yang notabene adalah "urunan" masyarakat melalui pajak? Dengan demikian, masyarakat perlu kepastian bahwa dana itu dapat digunakan dengan bertanggung jawab.

https://twitter.com/oh_my_english/status/633640527410270208

Isu ini sudah dibahas oleh Giri Lumakto dalam tulisannya di Kompasiana 4 tahun yang lalu. Isinya mempertanyakan slogan "SMK bisa!" dengan kenyataan serapan dunia kerja yang minim. Data diambil dari laporan BPS tahun 2012. Jadi, sebenarnya isu terkait dengan tingginya pengangguran lulusan SMK bukanlah barang baru. Satu hal yang mungkin baru adalah respon dari temuan tersebut.

Saya setuju bahwa sistem pendidikan vokasi bisa menjadi salah satu faktor tingginya tingkat pengangguran lulusan SMK. Namun, apakah hal itu menjadi faktor utama? Saya tidak yakin! Mengapa? Pendidikan vokasi bukanlah pendidikan yang populer (baca: diminati) di Indonesia. Mengapa? Saya akan uraikan nanti di bawah. Pendidikan vokasi di tingkat perguruan tinggi pun masih belum banyak diminati karena umumnya tidak memberikan gelar akademik seperti yang didambakan banyak orang. Sebagai gantinya, pendidikan vokasi di perguruan tinggi memberikan gelar profesional yang dianggap kurang mentereng, misalnya A.Md atau Ahli Madya. Hmm... seumur-umur mungkin ada beberapa di antara Anda yang baru pertama kali membaca istilah ini.

Perang asumsi
Di masyarakat beredar anggapan bahwa SMK didirikan untuk menampung siswa dengan kemampuan akademik yang rendah. Akibatnya, lulusannya juga dianggap tidak berkualitas seperti halnya lulusan SMA. Keberadaan asumsi ini tidak diragukan lagi, karena pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Nasional membuat slogan "SMK bisa!". Bukankah SMK memang termasuk jalur yang sepi peminat? Sepi karena anggapan bahwa siswa SMK tidak sehandal siswa SMA. Saya rasa masyarakat belum sampai pada tahap mengkritisi sistem pendidikan vokasi.

https://www.smkn1cariu.sch.id/buktikan-diri-sebagai-lulusan-smk-bisa/

Asumi ini membuat penyedia lapangan kerja juga berpikir dua kali untuk merekrut lulusan SMK. Bagaimana citra perusahannya jika ketahuan merekrut lulusan SMK? Bagaimana masyarakat akan mempercayai hasil produknya jika mempekerjakan lulusan SMK? Hal ini menjadi momok yang sangat besar dan terlalu besar untuk diabaikan.

Asumsi ibarat sebuah tembok tinggi yang mengitari pembangunnya sehingga tidak bisa melihat keadaan di luar. Dengan demikian, dia hanya mengetahui apa yang ada di dalam tembok. Betapa sulitnya membuat orang tersebut untuk berani melihat di luar tembok. Perlu keberanian ekstra untuk melakukan hal ini dan tidak banyak orang yang bisa. Betapa luar biasanya kekuatan sebuah asumsi, apalagi jika itu diturunkan dari generasi ke generasi.

Jika hasil investigasi Bappenas menemukan perlunya perbaikan sistem pendidikan vokasi dan dilakukan langkah-langkah strategis untuk memperbaikinya, maka hasil perbaikan tersebut akan dihantamkan pada sebuah tembok yang tebal dan kuat, yaitu asumsi yang beredar di masyarakat. Saya ingin memberi masukan kepada Bappenas, bahwa ada PR yang lebih besar yang harus diselesaikan terkait dengan pendidikan vokasi. Tanpa menyelesaikan PR tersebut, semua langkah perbaikan menjadi seperti usaha menjaring angin.

Selama 1,5 tahun tinggal di Belanda dan 4 tahun tinggal di Finlandia memberikan saya kesempatan untuk melihat respon masyarakat terhadap SMK. SMK di Belanda disebut sebagai HBO, Hoge Beroep Onderwij, bukan Home Box Office lho! Jika diartikan secara literal, pendidikan (onderwijs) tinggi (hoge) untuk profesi (beroep). Lulusannya bisa kuliah di jenjang perguruan tinggi yang disebut hogeschool. Finlandia mengenal ammattikoulu sebagai SMK mereka, yang artinya sekolah (koulu) untuk profesional (ammatti). Lulusannya bisa melanjutkan kuliah di ammattikorkeakoulu, sekolah (koulu) tinggi (korkea) untuk profesional (ammatti).

Animo anak muda memasuki jenjang SMK cukup tinggi dan mereka tidak dibayangi dengan pandangan negatif masyarakat seperti halnya di Indonesia. Banyak yang lebih suka masuk SMK karena bisa langsung kerja atau membuka usaha sendiri. Sebagai catatan, banyak pekerjaan yang perlu sertifikasi dan itu diberikan paling banyak di jenjang SMK, misalnya instalasi kabel listrik, pemasangan pipa ledeng, perancangan sistem penghangat ruangan, pekerjaan yang berhubungan dengan kayu dan logam, dll. 

Menurut hemat saya, lebih baik Bappenas menemukan asumi apa saja yang sudah meracuni masyarakat terkait dengan pendidikan vokasi dan kemudian menemukan cara untuk memerangi asumsi tersebut. Rasanya perlu waktu hingga beberapa generasi untuk memerangi asumsi-asumsi itu dan biayanya sudah pasti cukup besar. 

Arah teropong Bappenas
Bappenas sebaiknya mengarahkan teropongnya pada sistem pendidikan nasional. Sistem sekolah di Indonesia dengan beban materi yang cukup berat sepertinya tidak memberikan kemajuan bangsa ini. Contoh, beban materi pelajaran matematika di Indonesia jauh lebih berat dan tinggi dibandingkan di negara maju. Mengapa kita bangga dengan prestasi anak Indonesia di olimpiade matematika dan fisika internasional padahal prestasi tersebut tidak serta merta mencerminkan sistem pendidikan nasional kita?

Pengalaman belasan tahun mengajar mahasiswa di Indonesia membuat saya mengerti bahwa sistem pendidikan kita lebih mendorong siswa untuk bisa menghitung dengan cepat tanpa perlu tahu proses berpikirnya. Akibatnya, siswa hanya menjadi mesin hitung super yang di dunia kerja akan dipindahkan ke komputer sebagai alat bantu. Selain itu, kemampuan analisis siswa sangat rendah karena memang tidak dilatih. Bappenas perlu mengevaluasi apakah kedalaman materi pelajaran sudah sesuai atau tidak.

Saya sangat mendukung rancangan kurikulum yang mendorong siswa menjadi pembelajar yang mandiri, namun hal ini harus didukung oleh guru yang mampu mengarahakn dengan baik, bukan sekedar diminta cari sendiri di internet yang notabene belum tentu semua informasinya dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Bappenas juga perlu mengevaluasi sistem pendidikan untuk menjadi guru.

Penutup
Pepatah berkata "no free lunch" atau "tidak ada makan siang gratis". Perlu usaha ekstra keras untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia. Bukankah mereka yang belajar ini adalah generasi masa depan bangsa? Sudah sepatutnya kita memberikan investasi yang cukup besar untuk masa depan bangsa Indonesia. 

Salam kompasiana!