Tidak melulu membawa kemudahan dan keuntungan, kecanggihan teknologi juga bisa melahirkan masalah baru. Salah satunya adalah ancaman kejahatan siber (cyber crime).
Menurut catatan dari Bank Indonesia (BI), Indonesia menempati urutan teratas sebagai negara dengan jumlah penipuan modus file ".apk" terbanyak di dunia. Bahkan, persentasenya mencapai 15% secara global.
Pihak otoritas dinilai perlu mempertahankan kepercayaan masyarakat sekaligus menciptakan ekosistem yang aman. Nah, topik ini dikupas dalam Seminar Internasional terkait Pelindungan Konsumen di Bali (10/11). Apa saja poin penting yang disampaikan? Simak ulasan singkatnya berikut!
Mengapa Kejahatan Siber Mudah Terjadi?
Korban penipuan berkedok file apk menghadapi risiko kerusakan hingga pencurian data-data di dalam ponsel seperti kode OTP, PIN, nomor kartu kredit/debit, atau nomor CVC/CVV kartu kredit.
Selain itu, ada segudang modus kejahatan siber lain yang menghantui masyarakat seperti phising, data breaches, SIM swap, skema ponzi, dan lain-lain.
Umumnya, korban kejahatan siber adalah pengguna teknologi yang kurang waspada dan kurang pemahaman terhadap modus kejahatan ini. Lemahnya sistem keamanan jaringan juga kerap menjadi biang kerok terjadinya cyber crime. Selain itu, kejahatan siber mudah terjadi karena:
- Tidak terbatasnya akses internet
- Tidak perlu modal banyak
- Tidak perlu peralatan super canggih
- Sulit dilacak
Hasil Seminar Internasional Pelindungan Konsumen
Maraknya kejahatan siber yang terjadi di Indonesia membuat BI mengambil langkah tegas sebagai aksi preventif. Salah satu bentuknya adalah melalui Seminar Internasional Pelindungan Konsumen yang bertajuk "Consumers' Trust: The Key to Expanding Digital Financial Economy".
Digelar pada 10 November 2023 di Bali, kegiatan ini diikuti oleh lembaga, bank sentral, juga inisiatif institusi/industri dalam negeri dan mancanegara. Ada perwakilan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Reserve Bank of India (RBI), Bank Negara Malaysia (BNM), Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), dan Central Bank of Nigeria (CNB).
Ada pula perwakilan Googe Indonesia, Kementerian Komunikasi & Informatika RI, International Telecommunicaition Union (ITU), dan Payments Network (PayNet) Malaysia.
Deputi Gubernur BI Juda Agung, dalam seminar tersebut, memberi perhatian khusus pada penguatan pelindungan konsumen di tengah laju ekonomi digital yang kian pesat. Tiga poin utamanya adalah menciptakan ekosistem yang aman bagi seluruh lapisan konsumen melalui:
1. Literasi keuangan digital
Pertama, otoritas mesti memprioritaskan literasi keuangan digital. Tujuannya adalah pemberdayaan konsumen dengan cara edukasi seputar pengetahuan layanan keuangan.
2. Kerangka peraturan tegas
