Kedua, kerangka peraturan harus ditegakkan demi mendukung inovasi sekaligus sebagai upaya peningkatan integritas pasar. Caranya, dengan mengamankan data transaksi dan konsumen.
3. Kolaborasi otoritas
Ketiga, perusahaan teknologi, regulator, dan institusi keuangan perlu berkolaborasi meningkatkan pelindungan konsumen sampai ke pelosok daerah. Dalam hal ini, pihak otoritas harus menjembatani lembaga dengan masyarakat.
Sebagai upaya dasar menghindari berbagai modus kejahatan siber, penting bagi masyarakat untuk menjaga kerahasiaan data pribadi. Selain itu, tentu saja harus memastikan bahwa informasi yang diterima adalah valid.
Pengaduan dan Pelindungan Konsumen
Bagi konsumen yang menemukan pelanggaran peraturan BI oleh layanan keuangan, mendapat perlakukan merugikan, atau mengalami dampak penipuan, bisa melayangkan aduan ke BI.
Yang berhak mendapat pelindungan adalah konsumen layanan uang, pengguna jasa pembayaran, konsumen pasar valuta asing, serta konsumen dari pihak lain yang diatur dan diawasi BI.
Tidak terbatas pada pemberdayaan individu dalam mempertahankan hak mereka, tetapi juga menyuarakan keprihatinan, menuntut ganti rugi, hingga mendapat solusi yang adil dan inklusif. Tahapan yang dilakukan adalah penanganan edukasi, konsultasi, dan fasilitasi demi menegaskan hak dan kewajiban konsumen maupun penyelenggara.
Sebagai tambahan, ada beberapa tips krusial agar tak menjadi korban kejahatan siber. Di antaranya, tidak memakai kata sandi yang sama di banyak akun, mengaktifkan autentikasi dua faktor, tidak mengunduh aplikasi dari sembarang sumber, rutin melakukan backup data, dan upgrade diri dengan berita terkini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
