Kebijakan Moneter dan Likuiditas Makroprudensial Bank Indonesia

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator krusial bagi kesejahteraan dan stabilitas suatu negara. Di Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank sentral memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan mengarahkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial. 

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Bank Indonesia menjalankan kebijakan moneter dan likuiditas Makroprudensialnya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam konteks tertentu.

Kebijakan moneter merupakan instrumen utama yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang beredar di pasar, mengatur suku bunga, dan mengarahkan inflasi agar tetap terkendali. 

Salah satu instrumen penting dalam kebijakan moneter adalah BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan digunakan sebagai acuan suku bunga perbankan. 

Bank Indonesia mempertahankan BI7DRR sebesar 5,75% pada tanggal 24-25 Juli 2023 untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam kisaran sasaran tertentu pada tahun 2023 dan 2024. Adapun historis perkembangan BI7DRR dapat dilihat pada gambar

Gambar ini mengilustrasikan tren rentang waktu antara Januari 2022 hingga Juli 2023, Bank Indonesia (BI) telah menetapkan tingkat suku bunga acuan, yaitu BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR). Suku bunga ini digunakan sebagai alat pengendalian moneter dan likuiditas untuk mengatur jumlah uang beredar di pasar dan mengendalikan inflasi.

Selama periode tersebut, tingkat suku bunga BI7DRR mengalami beberapa perubahan. Pada Juni 2022, suku bunga telah mencapai tingkat 5,75%, dan tingkat ini dipertahankan hingga bulan Juli 2023. Hal ini menunjukkan bahwa Bank Indonesia telah mengambil pendekatan stabil dalam kebijakan moneter untuk periode tersebut.

Namun, pada akhir tahun 2022, tepatnya pada bulan Desember, Bank Indonesia melakukan penurunan suku bunga sebesar 0,25% menjadi 5,50%. Langkah ini kemungkinan diambil sebagai respon terhadap kondisi ekonomi yang memerlukan stimulus untuk merangsang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kredit/pembiayaan di masa krisis.

Tingkat suku bunga mencapai titik terendahnya sebesar 3,50% pada beberapa bulan di tahun 2022, menunjukkan upaya bank sentral untuk mengatasi tantangan ekonomi selama periode tersebut. Namun, pada bulan Juli 2023, suku bunga kembali dinaikkan menjadi 5,75%. Peningkatan suku bunga ini kemungkinan sebagai respons atas perkembangan ekonomi dan inflasi yang harus diatasi.

Ketetapan tingkat suku bunga BI7DRR oleh Bank Indonesia biasanya didasarkan pada pertimbangan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Jika inflasi cenderung tinggi, suku bunga biasanya dinaikkan untuk mengendalikan inflasi. Di sisi lain, jika pertumbuhan ekonomi membutuhkan stimulus, suku bunga dapat diturunkan untuk merangsang belanja konsumen dan investasi.

Sebagai bagian dari kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial, Bank Indonesia juga memperkuat insentif likuiditas untuk mendorong kredit/pembiayaan di sektor-sektor tertentu seperti hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif serta hijau. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran juga didorong untuk memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital.

Arah Kebijakan Moneter dan Likuiditas Makroprudensial. Sumber: Bank Indonesia

Kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial yang diambil oleh Bank Indonesia dalam rentang waktu Januari 2022 hingga Juli 2023 mencerminkan upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. 

Keputusan-keputusan tersebut merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global, inflasi, pertumbuhan ekonomi domestik, dan berbagai tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Suku bunga BI7DRR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan moneter dan mendukung perekonomian negara secara keseluruhan.

Dalam kondisi ekonomi yang tertekan, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga untuk merangsang belanja konsumen dan investasi, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, kebijakan moneter juga harus mempertimbangkan risiko inflasi, stabilitas nilai tukar, dan perubahan kondisi ekonomi global.

Selain kebijakan moneter, likuiditas makroprudensial juga menjadi instrumen penting bagi Bank Indonesia. Likuiditas makroprudensial adalah upaya untuk mendorong kredit dan pembiayaan pada sektor-sektor yang memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia dapat  memperkuat kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong kredit/pembiayaan dengan fokus pada sektor hilirisasi, perumahan, pariwisata, dan pembiayaan inklusif dan hijau.

Kebijakan insentif likuiditas makroprudensial tersebut mencakup penajaman insentif likuiditas kepada bank penyalur kredit/pembiayaan pada sektor-sektor tertentu dan penyaluran kredit inklusif. Dengan memberikan insentif bagi sektor-sektor strategis, Bank Indonesia berupaya meningkatkan produksi dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.

Peran Digitalisasi Sistem Pembayaran juga memiliki peran penting. Digitalisasi menjadi faktor kunci dalam memperkuat sektor keuangan dan menghadirkan peluang bagi pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia terus mendorong akselerasi QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) dengan fitur QRIS Tuntas dan QRIS antarnegara, yang membuka kesempatan bagi sektor usaha mikro dan menengah untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital.

Dalam konteks digitalisasi, Bank Indonesia juga mengenalkan kebijakan Merchant Discount Rate (MDR) QRIS segmen usaha mikro (UMI). Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong penggunaan transaksi non-tunai di kalangan UMI dan meningkatkan inklusi keuangan di tingkat yang lebih luas.

Secara keseluruhan, Bank Indonesia menggunakan bauran kebijakan moneter (Moneter Mix Policy), likuiditas makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran untuk mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Kebijakan moneter yang mencakup pengaturan suku bunga mempengaruhi tingkat inflasi dan daya beli masyarakat, sedangkan likuiditas makroprudensial fokus pada sektor-sektor yang memiliki potensi pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, digitalisasi sistem pembayaran berperan dalam meningkatkan akses keuangan dan inklusi ekonomi.

Dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan berbagai tantangan internal, Bank Indonesia terus berupaya memperkuat kerja sama dengan pemerintah, lembaga terkait, dan mitra strategis lainnya. 

Selain itu, sinergi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi penting untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia berperan penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan mempertimbangkan inflasi, stabilitas nilai tukar, dan kondisi ekonomi global, Bank Indonesia mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada tingkat 5,75%. Sementara itu, kebijakan insentif likuiditas makroprudensial diperkuat untuk mendorong kredit dan pembiayaan di sektor-sektor strategis.

Di sisi lain, peran digitalisasi sistem pembayaran menjadi kunci dalam memperluas inklusi ekonomi dan keuangan digital di Indonesia. Bank Indonesia terus berupaya memperkuat sinergi kebijakan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menghadapi tantangan ekonomi global. Dengan demikian, kebijakan moneter dan likuiditas makroprudensial Bank Indonesia memiliki peran strategis dalam membangun fondasi ekonomi yang kuat dan berdaya saing.