Dalam benak aku berpikir, sangat berat beban yang harus ditanggung oleh si bapak harus menafkahi istri dan 3 orang anaknya yang sudah sekolah SD dan SMP. Sementara si Ibu hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga dan menenun yang penghasilan dari menenun juga tidak menentu.
Profesi menjadi pemulung yang dilakoni si bapak paruh baya, adalah bukti dari ketidakhadiran pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja dan tidak adanya keadilan dalam pemenuhan hak-hak sosial dan ekonomi sebagai hal yang esensial untuk keberlangsungan hidupnya. Tentu ini bertentangan atau anti tesis dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 10 : Berkurangnya Kesenjangan yaitu poin 10.2 : Pada tahun 2030, memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
Berangkat dari keresahan ini, menjadi masukan bagi Pemerintah khususnya Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam menanggulangi masalah bagaimana pemulung mendapatkan hak nya atas inklusi sosial dan ekonomi. Sejatinya tujuan yang ingin dicapai adalah bagaimana profesi pemulung itu tidak lagi rentan dengan terpapar penyakit sebagai akibat bau tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah.
Salah satu saran atau ide yang menjadi solusi yang bisa dilakukan pemerintah adalah membuat " Pusat Sampah Terpilah Yang Terintegrasi sebagai solusi Inklusi sosial dan Ekonomi Bagi Pemulung."
Dengan adanya pusat sampah terpilah yang terintegrasi ini, harapannya adalah dapat meminimalisir resiko bagi pemulung terpapar penyakit sebagai imbas dari dekomposisi sampah dan memudahkan pemulung untuk mengambil sampah layak jual dan lebih memanusiakan pemulung sebagai entitas bangsa yang memiliki hak yang sama atas aspek sosial dan ekonomi.
Adapun skema penjabaran dari ide dan saran di atas adalah sebagai berikut :
- Pemerintah Daerah dengan segala instrumen yang ada punya kemampuan sumber daya untuk membangun sebuah pusat sampah terpilah yang terintegrasi. Pemerintah melalui alokasi anggaran belanja daerah untuk membangun TPS3R atau Tempat Pengelolaan Sampah Reduce, Reuse, Recycle adalah tempat sementara pembuangan sampah sebelum di buang ke TPA. Selain itu didukung juga dengan penyediaan titik-titik pembuangan sampah yang dibedakan dengan jenis sampah. Penyediaan tempat pembuangan sampah berdasarkan jenis sampah, secara tidak langsung mengedukasi masyarakat untuk mulai memilah sampah rumah tangga. Bahkan kalau bisa sampai tingkat RT/RW atau dusun, agar diakomodir penyosialisasian kepada masyarakat agar memilah sampah dari rumah.
- Pemerintah Daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup mengumpulkan sampah yang sudah terpilah ke tempat TPS 3R yang sudah dibangun melalui anggaran pemerintah pusat maupun daerah.
- Dinas Lingkungan Hidup mendata jumlah pemulung yang ada di daerah menurut wilayah per Kecamatan maupun kelurahan untuk dijadikan sebagai data pengalokasian sampah terpilah yang siap dijual ke pengepul. Termasuk pembagian tonase, hari dan waktu pengambilan sampah yang sudah terpilah sesuai dengan jumlah pengepul yang sudah masuk database.
- Kepala Daerah melalui Surat Edaran atau Instruksi Kepala Daerah yang menginstruksikan kepada setiap Perangkat Daerah Instansi Pemerintah, BUMN, BUMD maupun Perusahaan Swasta dan rumah tangga agar mengumpulkan sampah yang memiliki nilai ekonomi agar dipilah dan dikumpulkan dikantor dan rumah masing-masing.
- Tindak lanjut dari Instruksi Bupati atau Surat Edaran tersebut atas sampah bernilai ekonomis yang sudah terkumpul, petugas Dinas Lingkungan Hidup akan membuat jadwal angkut untuk dibawa ke TPS3R.
- Pemerintah Daerah membuat sebuah aplikasi yang holistik tentang informasi jumlah pemulung, jadwal angkut, grafik penjualan sampah terpilah dari setiap pemulung, dan semua informasi yang diperlukan untuk bisa menjadi masukan bagi Pemerintah untuk mengambil kebijakan yang lebih efektif untuk perluasan inklusi ekonomi dan sosial.
Langkah kebijakan yang penjabaran skema di atas bisa menjadi salah satu solusi yang tepat untuk mewujudkan salah satu TUjuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) poin 10 yaitu berkurangnya kesenjangan, dengan memberdayakan dan meningkatkan inklusi sosial, ekonomi dan politik bagi semua, terlepas dari usia, jenis kelamin, difabilitas, ras, suku, asal, agama atau kemampuan ekonomi atau status lainnya.
Terpenuhinya rasa damai akan dapat terwujud dengan terpenuhinya atas hak-hak sosial dan ekonomi yang tentunya dibutuhkan peran para stakeholder yaitu pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, aktivis dan lembaga swadaya masyarakat untuk saling bekerjasama dalam mewujudkan cita-cita perdamaian tanpa kekerasan.
Referensi :
https://id.wikipedia.org/wiki/Perdamaian
https://journal.unhas.ac.id/index.php/mkmi/article/download/475/289/722
