Sesuai dengan Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor No. 3 Tahun 2022, Pendaftaran Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Tahun 2024 akan dibuka selama 19 Oktober 2023 sampai dengan 25 November 2023. Artinya masih ada tenggat waktu sekitar 91 hari sejak hari ini bagi partai politik maupun gabungan partai polituk untuk mengajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
Namun sebelum pendaftaran ke Komisi Pemilihan Umum terdapat sejumlah syarat yang harus dipenuhi oleh capres dan cawapres. Merujuk Pasal 221 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, Calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan dalam 1 (satu) pasangan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
Sementara Pasal 222 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, menyebutkan bahwa Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.
Dari 9 partai yang memenuhi ambang batas parlemen, PDI Perjuangan merupakan satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat mengajukan sendiri pasangan calon presiden dan wakil presiden ke KPU. Sementara partai politik yang lain harus bermanuver untuk berkoalisi agar dapat mengajukan pasangan calon presiden sendiri.
Tentu jalan yang tidak mudah untuk ditemukan oleh setiap partai politik untuk menemukan kesepakatan atau deal-deal ketika melakukan koalisi dengan partai politik yang lain. Karena pada prinsipnya setiap partai politik mengusung ketua umumnya sebagai calon presiden.
Namun hasil survey sejumlah lembaga survey tentang elektabilitas calon presiden yang ada masih menempatkan 3 nama paling teratas yaitu Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Dan dinamika politik yang begitu dinamis serta memperhitungkan tingkat elektabilitas, membuat sejumlah Ketua Umum Partai Politik yang tidak memiliki elektabilitas yang tinggi akhirnya menurunkan gradenya bukan lagi sebagai calon presiden namun mengambil posisi calon wakil presiden. Walaupun ada parpol yang mengusung calon wakil presiden tokoh di luar kader nya sendiri.
Namun saat ini, kita bisa melihat bahwa gambaran jelas koalisi partai politik sudah mengerucut ke dalam 3 (tiga) poros koalisi. Koalisi Partai Nasdem, Demokrat dan PKS yang tergabung dalam Koalisi perubahan dan perbaikan mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden 2024. Lalu ada PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden yang didukung oleh Partai Perindo (bukan termasuk Partai di parlemen) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang sebelumnya tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu bersama Partai Golkar dan PAN.
Dan yang terakhir ada Koalisi Partai Gerindra dan PKB yang tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Seperti diketahui, yang paling anyar adalah Partai Golkar dan PAN memberikan dukungan kepada Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden dan secara otomatis bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). Dengan bergabungnya Partai Golkar dan PAN bersama Partai Gerindra dan PKB akan menjadikan KKIR satu koalisi yang gemuk.
Â
Koalisi Gemuk Hanya Sekedar Pemenuhan Syarat
Â
Partai Politik yang tergabung dalam Koalisi gemuk seperti KKIR tentu tidak mudah bagi setiap ketua umum parpol koalisi untuk mencapai kesepakatan yang benar-benar memenuhi kepentingan masing-masing partai bisa terakomodir dengan baik. Ini akan menjadi sebuah jalan terjal karena masing-masing parpol koalisi akan berusaha memaksakan ketua umumnya menjadi calon wakil presiden untuk mendampingi calon presiden yang diusung. Ini akan menjadi batu sandungan karena tersandera oleh deal-deal politik dari setiap kepentingan masing-masing parpol gabungan koalisi.
Mungkin secara persentase, gabungan koalisi gemuk parpol sudah memenuhi syarat untuk mengajukan capres dan cawapres. Namun tidak secara otomatis akan mendongkrak elektabilitas capres yang diusung dan menjamin memenangkan pemilu presiden tahun 2024. Karena kondisi yang ada saat ini, masyarakat sudah sangat cerdas memilih.Â
Masyarakat tidak peduli atau melihat parpol pengusung calon presiden itu, namun pemilih lebih mendasarkan pilihannya kepada sosok capres tersebut. Misalnya punya track record yang baik, tidak pernah tersangkut kasus hukum, merakyat, dan tidak tersandera oleh kasus HAM di masa lalu adalah beberapa indikator yang dijadikan masyarakat sebagai pertimbangan untuk memilih calon presiden.
selain elektabilitas figur dari capres, sosok figur cawapres juga penting dipertimbangkan oleh parpol maupun koalisi pengusung. karena figur cawapres juga menentukan pemenangan pemilihan presiden dan wakil presiden nantinya. tentu cawapres harus juga punya elektabilitas yang tinggi dan memiliki pengaruh kuat yang melengkapi calon presiden yang diusung.
ini yang dimanfaatkan oleh ketua umum masing-masing parpol koalisi untuk menduduki jatah calon wakil presiden. pada titik ini akan menjadi hambatan bagi keberlanjutan koalisi untuk menemukan titik temu. Tentu semakin gemuk koalisi akan semakin banyak kepentingan yang harus diakomodir di dalamnya.
Namun, bukan politik namanya kalau keadaan selalu bersifat dinamis. Apapun bisa terjadi bahkan menjelang penutupan pendaftaran calon presiden.
Waktu tersisa 91 hari jelang penutupan pendaftaran calon presiden masih cukup bagi partai politik untuk melakukan sejumlah manuver sampai menemukan koalisi yang benar-benar ideal dimana kepentingan agenda politik nya terakomodir dalam koalisi yang dibangun.
Karena pada prinsipnya, pemilu ini adalah bicara kepentingan dari masing-masing parpol. Setiap parpol akan mencari koalisi yang dirasa bisa mengakomodir kepentingan atau agenda politik dari setiap partai politik.
