Mohon tunggu...
Hery Ferdian
Hery Ferdian Mohon Tunggu... Jurnalis - Jurnalis Media Online
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Ini Eranya Kamu Menjadi Media Jurnalis Warga 🙏Content | Media Informasi Dan Berita 👍Hery Official WA : 0812-6795-5454

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

DPD LLMB Batam Minta Gubernur Kepri Jangan Diam dan Ambil Sikap soal Masalah Rempang Batam

12 September 2023   13:23 Diperbarui: 12 September 2023   13:25 149
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Batam - Polemik pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, masih terus bergulir, Banyak pihak mempertanyakan sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang memilih diam saat rencana investasi yang termasuk dalam Daftar Program Strategis Nasional Tahun 2023 tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Ansar.

Padahal, pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City merupakan prioritas pemerintah pusat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.


DPD LLMB Kota Batam meminta Gubernur Kepri untuk berani mengambil sikap dan jangan diam, soal masalah di Pulau Rempang dan Galang Kota Batam.

"Kami menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang terlihat santai. Seharusnya, sebagai pelayan masyarakat, beliau wajib melayani rakyatnya," kata Habsullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).


Aksi demo ini sempat memanas di kantor BP Batam, bahkan puluhan massa tersebut merusak pagar besi berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian."DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu Batam juga menyayangkan kerusuhan yang terjadi".


"Gubernur harus bisa mengambil sikap terkait relokasi 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang," ujar Hasbullah.

Sikap Ansar yang memilih tidak berkomentar terhadap penolakan itu pun disayangkan oleh banyak pihak. yang dinilai 'santai' disaat masyarakat menggelar aksi di depan Kantor BP Batam, Senin (11/09/2023) kemarin.

Sejatinya, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mampu menjelaskan jika proyek pengembangan Rempang merupakan salah satu Program Strategis Nasional.

Oleh sebab itu, DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Batam meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad  lebih proaktif dalam pelayanan terhadap keinginan masyarakat Rempang dan Galang.

Termasuk, tambah Hasbullah, Kepala BP Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tetap berpihak kepada masyarakat.

"Kami minta Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri mesti kompak dan bertanggungjawab sebagai kepala daerah," pungkasnya.***


Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun