DPD LLMB Batam Minta Gubernur Kepri Jangan Diam dan Ambil Sikap soal Masalah Rempang Batam

Batam - Polemik pengembangan Pulau Rempang, Kota Batam, masih terus bergulir, Banyak pihak mempertanyakan sikap Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, yang memilih diam saat rencana investasi yang termasuk dalam Daftar Program Strategis Nasional Tahun 2023 tersebut mendapat penolakan dari masyarakat. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Gubernur Ansar.

Padahal, pengembangan Pulau Rempang sebagai Kawasan Eco-City merupakan prioritas pemerintah pusat.

Sebagaimana yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

DPD LLMB Kota Batam meminta Gubernur Kepri untuk berani mengambil sikap dan jangan diam, soal masalah di Pulau Rempang dan Galang Kota Batam.

"Kami menyayangkan sikap Gubernur Kepri yang terlihat santai. Seharusnya, sebagai pelayan masyarakat, beliau wajib melayani rakyatnya," kata Habsullah lewat keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Aksi demo ini sempat memanas di kantor BP Batam, bahkan puluhan massa tersebut merusak pagar besi berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian."DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu Batam juga menyayangkan kerusuhan yang terjadi".

"Gubernur harus bisa mengambil sikap terkait relokasi 16 kampung di Pulau Rempang dan Galang," ujar Hasbullah.

Sikap Ansar yang memilih tidak berkomentar terhadap penolakan itu pun disayangkan oleh banyak pihak. yang dinilai 'santai' disaat masyarakat menggelar aksi di depan Kantor BP Batam, Senin (11/09/2023) kemarin.

Sejatinya, Gubernur sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat harus mampu menjelaskan jika proyek pengembangan Rempang merupakan salah satu Program Strategis Nasional.

Oleh sebab itu, DPD Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Kota Batam meminta Gubernur Kepulauan Riau (Kepri), Ansar Ahmad  lebih proaktif dalam pelayanan terhadap keinginan masyarakat Rempang dan Galang.

Termasuk, tambah Hasbullah, Kepala BP Batam yang juga sebagai Wali Kota Batam, Muhammad Rudi tetap berpihak kepada masyarakat.

"Kami minta Wali Kota Batam dan Gubernur Kepri mesti kompak dan bertanggungjawab sebagai kepala daerah," pungkasnya.***