Keempat, hadirnya relawan angkutan. Inilah sebenarnya pukulan telak bagi para sopir angkot. Angkot boleh mogok, tapi aktifitas masayarakat akan terus berlanjut dengan adanya relawan tersebut. Para sopir angkot jelas tidak dapat bertindak lebih lanjut kepada para relawan ini, toh tidak ada rebutan “uang” di sini. Untuk menyainginya para sopir tersebut harus memberi angkutan gratis juga. Satu-satunya jalan bagi para sopir angkot adalah “revolusi” penampilan dengan memperbaiki diri. Mogok bukan suatu solusi yang tepat untuk menaikkan nilai tawar. Andai kata mogok selamanya –bisa jadi -masyarakat tak peduli toh masih ada relawan yang memberi tumpangan, gratis lagi.
![Angkot yang sedang mogok berdemo di depan Balaikota Malang. Dok pribadi](https://assets.kompasiana.com/items/album/2017/03/09/relawan-mogok-angkot-58c0cf167897734f06eb0104.jpg?t=o&v=555)
Adanya mogok sopir angkot, maraknya angkutan online, serta hadirnya relawan angkutan tersebut adalah suatu bentuk nyata gagalnya pemerintah dalam menyediakan angkutan umum bagi masyarakat. Keberadaan angkot pun tidak jelas “jenis kelaminnya”, angkutan umum yang tidak berada di bawah naungan pemerintah langsung (seharusnya seperti KAI atau DAMRI).
Dan masyarakat mulai jenuh dengan janji pemerintah yang menyediakan angkutan massal. Dan ketika ada komponen masyarakat yang “menciptakan” alternatif angkutan berbasis aplikasi, dan itu bisa melayani masyarakat dengan baik justru mendapat tentangan dari angkutan yang sudah dulu eksis. Ketika kalah saingan memperebutkan penumpang (baca: uang) justru pertentangan yang terjadi.
Adanya mogok sopir angkot tersebut adalah akumulasi persoalan fenomena puncak gunung es. Hanya kelihatan pada permukaan saja belum menyentuh dasar gunung yang itu menjadi akar masalahnya. Inilah kegagalan pemerintah (eksekutif-legislatif) dalam tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) yang itu masih belum bersihnya dari “virus” korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Tidak ada kata lain selain berbenah, pemerintah harus hadir mengatasi ruwetnya masalah transportasi ini yang tidak lepas juga dengan masalah lain yang tidak kalah pelik (minimnya infrastuktur, pembatasan kendaraan pribadi, keterbatasan anggaran, kuatnya peran parpol yang tidak semestinya).
Hadirnya relawan angkutan tersebut membuktikan bahwa masyarakat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Masyarakat saat ini sudah begitu cerdas, harusnya pemerintah lebih cerdas lagi dengan melakukan terobosan. Tidak ada masalah bila di awal kebijakan tidak populis, asalkan pada jangka panjang akan teratasi masalahnya. Dan jika pemerintah tidak melakukan hal tersebut dan terkesan diam, maka jangan salahkan jika ada anggapan bahwa pemerintah itu ada sama saja dengan ketiadaannya.
Link terkait: