Pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024, Ditjen Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kemendagri menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pemantapan Implementasi dan Keberlanjutan Learning Management System (LMS) Pamong Desa. Acara ini berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah besar pejabat penting dari seluruh Indonesia, termasuk gubernur, bupati/walikota, serta pejabat terkait yang memiliki peran strategis dalam mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Aparatur Desa.
Rapat ini menjadi momen penting untuk menegaskan kembali komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat kapasitas pamong desa, yang notabene memegang peran kunci dalam pembangunan di tingkat desa. Dengan kehadiran para pemimpin daerah, acara ini menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antara pusat dan daerah untuk memastikan implementasi Learning Management System (LMS) ini berjalan efektif dan berkelanjutan.
Learning Management System (LMS) Pamong Desa merupakan platform digital yang dirancang oleh Ditjen Bina Pemdes Kemendagri untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan bagi aparatur desa di seluruh Indonesia. LMS ini hadir sebagai respon atas tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas SDM desa secara merata, cepat, dan efisien.
Dengan populasi desa yang luas dan tersebar di seluruh pelosok negeri, pelatihan konvensional yang dilakukan secara tatap muka memiliki banyak keterbatasan, terutama dari segi biaya, waktu, dan aksesibilitas. Oleh karena itu, LMS ini menjadi solusi modern yang memungkinkan setiap pamong desa untuk belajar kapan saja dan di mana saja, selama memiliki akses ke perangkat digital dan internet.
Pada 2024, LMS Pamong Desa sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah dengan hasil yang cukup positif. Namun, untuk memperluas cakupan dan memastikan keberlanjutannya, diperlukan sinergi lintas sektoral, mulai dari pemerintah pusat hingga daerah. Di sinilah pentingnya Rapat Koordinasi Nasional ini untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pihak terkait.
Acara ini dibuka oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh DR. H. Suhajar Diantoro, M.Si., Tenaga Ahli Kementerian Dalam Negeri dan Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian IPDN yang dalam sambutannya menyampaikan bahwa keberhasilan LMS ditentukan dari tiga hal yang sangat mempengaruhi, yaitu kemauan dan daya dukung dari Pimpinan Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten, Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet dan Partisipasi Pamong Desa. Jika tiga hal tersebut tidak dilakukan, maka LMS tidak akan mencapai keberhasilan. Selanjutnya Suhajar juga mengatakan bahwa pelaksanaan LMS sangat bergantung pada kekuatan signal dan ketersediaan jaringan internet. Sebab LMS adalah media pembelajaran bagi Pamong Desa dan masyarakat. Oleh karenanya dibutuhkan kemauan para pimpinan wilayah mulai dari Provinsi, Kabupaten, Kecamatan hingga ke Desa”
Beliau juga menekankan bahwa digitalisasi melalui LMS Pamong Desa bukan hanya solusi untuk pembelajaran jarak jauh, tetapi juga langkah strategis dalam mendorong transformasi digital di tingkat desa. “Kita tidak bisa menunda lebih lama lagi. Dunia sudah berubah, dan kita harus berubah bersama dengan itu. Teknologi harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk mendukung percepatan pembangunan desa,” tambahnya.
Rapat koordinasi ini menghadirkan berbagai sesi diskusi dan presentasi dari berbagai pemangku kepentingan. Ada tiga fokus utama yang dibahas:
Implementasi LMS di Tingkat Desa
Pada sesi ini, beberapa kepala daerah berbagi pengalaman tentang penerapan LMS Pamong Desa di wilayah mereka. Sejumlah bupati/walikota dari daerah yang sudah lebih dulu mengimplementasikan LMS menyampaikan hasil positif, seperti meningkatnya pengetahuan pamong desa dalam hal administrasi desa, pengelolaan keuangan, dan pelayanan publik. Sesi ini juga diisi dengan paparan dari tim pengembang LMS yang menjelaskan fitur-fitur baru yang ditambahkan pada versi terbaru LMS, seperti materi pelatihan interaktif, tes evaluasi berbasis online, serta sertifikasi kompetensi pamong desa.
