Contohnya, aplikasi SAMPEAN yang digunakan oleh Pemerintah Kota Cirebon berhasil meningkatkan transparansi dan kecepatan layanan kepegawaian melalui dashboard digital yang menyajikan informasi secara real-time (K. T. Hermawan et.al 2023).
Layanan berbasis digital juga meningkatkan aksesibilitas, memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan publik kapan saja dan di mana saja.
Portal administrasi yang dikembangkan oleh Kementerian PANRB, misalnya, memungkinkan aparatur sipil negara (ASN) mengakses layanan kepegawaian secara online, mengurangi waktu tunggu, dan mempermudah akses informasi.
Selain itu, digitalisasi memungkinkan pengelolaan data yang lebih baik dan terstruktur. Sistem informasi terintegrasi memudahkan pengumpulan, penyimpanan, dan analisis data, yang pada gilirannya membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.
Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah memanfaatkan big data untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai melalui analisis data yang mendalam.
Digitalisasi ini tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga memastikan bahwa keputusan didasarkan pada data yang akurat dan up-to-date.
Penghematan Biaya Operasional dan Pengurangan Birokrasi
Salah satu keuntungan utama dari manajemen digital adalah penghematan biaya operasional dan pengurangan birokrasi. Beralih ke sistem digital secara tepat mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan proses administrasi manual, menghemat biaya kertas dan alat tulis, serta mengurangi kebutuhan ruang penyimpanan arsip fisik.
Otomatisasi proses administratif juga meningkatkan efisiensi waktu dan tenaga kerja. Dengan mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas rutin, tenaga kerja dapat dialihkan ke tugas-tugas yang lebih strategis dan bernilai tambah.
Contohnya, implementasi e-Government di Korea Selatan memungkinkan pemerintah menghemat waktu dan sumber daya dengan mempermudah akses layanan publik melalui portal tunggal.
Selain itu, sistem digital meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Semua transaksi dan proses dapat dilacak secara digital, meminimalisir risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Estonia, misalnya, telah menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan efisien melalui implementasi e-Estonia.
