Namun, realitasnya masih jauh dari ideal. Proses seperti Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) seakan menjadi formalitas belaka, dengan penentuan kebutuhan pegawai yang seringkali kurang memperhatikan aspek kualifikasi dan talenta.
Pengadaan pegawai seharusnya didasarkan pada merit, namun resistensi dan ketidaksetujuan dari pihak-pihak tertentu menjadi penghalang. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi semakin memperumit implementasi sistem merit ini.Â
Artikel dari A. Chariah, Ariski S, A. Nugroho, dan A. Suhariyanto (Jurnal Borneo Administrator, 2020) memberikan gambaran yang jelas tentang kompleksitas tantangan ini.
Ketidaksetaraan dalam sebaran penerapan sistem merit juga menjadi sorotan, dengan ketimpangan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Apakah kita benar-benar serius dalam menerapkan sistem merit?
Keberhasilan implementasi sistem merit membutuhkan lebih dari sekadar jargon dan kebijakan; dibutuhkan komitmen, aksi nyata untuk mengatasi resistensi, dan investasi dalam peningkatan sumber daya manusia dan teknologi.Â
Tanpa aksi nyata, sistem merit di birokrasi Indonesia mungkin tetap menjadi cita-cita yang tidak tercapai (*)
