Mohon tunggu...
Heru Subagia
Heru Subagia Mohon Tunggu... Relawan - Aktivis Kegiatan UMKM ,Relawan Sosial dan Politik
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menulis adalah media ekspresi tampa batas,eksplorasi dan eksploitasi imajiner yang membahagiakan . Menulis harus tetap bertangung jawap secara individu dan di muka umum. . Hobi menulis disela -sela kesibukan menjaga toko ,mengurus bisnis ,berkegiatan di umkm dan politik dan bisnis. Lingkungan hidup juga menjadi topik utana bagi penulis untuk advokasi publik berkaitan isu isu penyelamatan dan pelestarian alam . Mari kita gemar menulis , mendobrok tradisi ,menambah literasi dan menggugat zona nyaman berbagai kehidupan .

Selanjutnya

Tutup

Analisis

PDI-P Dinilai Kecolongan Telak, Jokowi Nyata-Nyata Berkhianat

29 April 2024   11:55 Diperbarui: 29 April 2024   12:02 238
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Ternyata Jokowi sudah melakukan kaderisasi politik ke Prabowo Subianto sudah jauh- jauh  hari. Perbuatan Jokowi ini dapat dikatakan sebagai pembuktian ketidaktaatan dan juga bukti kuat  terjadinya pengkianat ke PDIP. Jokowi juga bisa dianggap sangat pintar dan jeli untuk menyiapkan skenario tak terduga. 

Jokowi sangat pintar mengemas perilaku dan juga komunikasi politik terutama pada elite PDIP dimana Jokowi dibesarkan dan juga dituntun sampai menjadi presiden 2 periode.  

Hanya saja Jokowi sudah melakukan dualitas kepentingan yang berbahaya . Satu sisi menyembunyikan atau memanipulasi kelakuan politiknya ke PDIP , di sisi lain Jokowi sedang bekerja menyiapkan kaderisasi calon presiden di luar sepengetahuan PDIP.

Menurut pengakuan Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto menyebut Presiden Joko Widodo telah menyiapkan dirinya untuk menjadi penerus. Menurutnya, kekalahannya dua kali beruntun dari Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019 adalah salah satu persiapannya.

Terbukti Prabowo sudah dibidik dan disiapkan secara matang oleh Jokowi baik pendidikan karakter, ideologi dan juga memberikan ruangan khusus bagi keleluasaan Prabowo berkiprah dan berperan aktif di dalam tubuh pemerintah Jokowi saat ini. Contoh kongkritnya ketika Prabowo Subianto ditarik menjadi salah satu Menteri di kabinet Jokowi periode kedua. Masuknya Prabowo ke jajaran kabinet Jokowi mempunyai portofolio khusus baik untuk Jokowi dan juga Prabowo.

Dalam kontestasi politik nasional , Jokowi lebih banyak melakukan cawe-cawe politik terutama ke elite partai pendukung dan juga calon presiden. Konstelasi politik nasional terus bergulir dan memanas dan tiba saatnya kemesraan hubungan Jokowi dan Prabowo dalam titik sempurna .

 Pilpres 2024 menjadi bukti politik keterlibatan Jokowi secara total , kendati Jokowi sendiri mencoba menolaknya. Dimulai dari manuver intervensi partai pengusung capres , Jokowi sudah mengkondisikan elite partai tertentu untuk membangun koalisi besar mengusung. Capres dan cawapresnya. Alhasil ,  deal politik berkelanjutan dengan dicalonkannya Paslon 02 ( Prabowo -Gibran) yang diusung oleh 4 partai parlemen dan partai non parlemen dan baru.

Keberhasilan Jokowi untuk menggalang dan mengkondisikan elite partai untuk Paslon 02 membuat Prabowo Subianto harus berhutang politik terlalu banyak. Hingga  Prabowo Subianto sendiri  bahkan menyebut, jika tak dapat restu dari Jokowi, ia mungkin tak akan ikut dalam perhelatan Pilpres 2024 lalu.


Dan untuk itu saya harus sampaikan di sini betapa besar Pak Joko Widodo menyiapkan saya," ujar Prabowo saat halal bihalal di Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Jakarta Pusat, Minggu (28/4/2024).

Perseteruan Jokowi denah PDIP mengalami titik klimaks. Melalui  Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut status Jokowi dan Gibran di PDIP, sudah selesai. Hasto menyebut, PDIP fokus pada pilkada, dan tidak memikirkan lagi pengkhianat konstitusi dan demokrasi.
 
Hasto Sebut Status Jokowi-Gibran di PDI-P "Sudah Selesai". Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa status Presiden Joko Widodo dan putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, di PDI-P sudah selesai. Ia menegaskan, skala prioritas partai banteng saat ini yaitu menghadapi problematika yang sedang dihadapi rakyat. Pernyataan itu diucapkan Hasto dalam Rapat Konsolidasi PDI-P di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Sabtu (27/4/2024)).


Jokowi dan Gibran Rakabuming Raka jauh -jauh hari sudah dibidik elite PDIP untuk segera dideportasi dari Kandang Banteng . Melalui Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengatakan bahwa Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka bukan lagi menjadi bagian dari partai berlambang banteng moncong putih.

"Gibran itu sudah bukan kader partai lagi. Saya sudah bilang sejak dia ambil putusan itu," kata Komarudin di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (22/4) malam.


Terjadinya pisah jalan Jokowi - PDIP makin jelas dan kentara pada peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDIP, 10 Januari 2024, jelang pelaksanaan pemilu. Jokowi yang setiap tahun hadiri HUT PDIP, kali ini tak nampak, tak kirim karangan bunga, pun tak berikan ucapan selamat melalui video atau media massa.


Hanya saja Jokowi ngotot mengagendakan ke luar negeri, meski tentu sudah tahu kalau partai-nya itu akan anniversary. Bisa dikatakan jika  adanya unsur  kesengajaan dilakukan oleh Jokowi untuk menghindari  acara HUT PDI P tesebut. Jika benar itu bagian kesengajaan berarti sudah terbukti satu realitas politik yang turut berkontribusi kian memburuknya hubungan Jokowi dengan PDIP.

Kecewa berat PDIP bertambah semakin parah ketika Jokowi justru menyodorkan anak sulungnya Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Jokowi memberi restu kepada putranya Gibran Rakabuming Raka hingga mendapatkan dukungan politik pencalonan dari Golkar dalam kandidat pilpres melawan PDIP. Tidak berhenti begitu saja , PDIP menuduh Jokowi sudah melukai proses demokrasi ,  mengiris rasa keadilan publik. 

Terjadinya Skandal di Mahkamah Konstitusi (MK) yang melibatkan Anwar Usman, adik ipar Jokowi, atau paman Gibran, hingga diturunkan dari Ketua MK dianggap sebagai betul kesalahan konstitusi terberat disamping juga karena melanggar etik adalah biang kerok keresahannya demokrasi. 

Ketika Pemilu 2024 dimenangkan oleh Paslon 02 hanya sekali putaran menjadikan momen politik nasional tambah panas. PDIP menganggap  terjadinya Kecurangan Pemilu terjadi dan menuntut adanya pemilu ulang tanpa kehadiran Paslon 02. 

Kekalahan dalam sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi ( MK) menjadi peristiwa akhir kemarahan dan kekecewaan puncak dari PDIP  ke Jokowi. Jokowi didepak total berserta anak dan menantunya . Segala kemungkinan rekonsiliasi politik secara utuh tertutup bagi Jokowi dan Megawati. 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Analisis Selengkapnya
Lihat Analisis Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun