Menyinggung  petugas partai identik dengan pesuruh partai yang diberikan mandat khusus untuk melaksanakan sebuah misi atau pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai perintah. Petugas partai tidak boleh menolak atau bahkan memberontak dengan apa yang sudah ditanda tangani oleh dirinya dan atasnya .
 Dugaan jika terdapat kontrak politik antara Ganjar Pranowo sebagai capres PDIP dengan PDIP sebagai partai pengusung. Konon tuduhan kontrak politik  deras beredar di publik sehingga terkesan membenarkan bahwa Ganjar Pranowo betul -betul digambarkan negatif sebagai petugas partai yang mandul dan kewenangannya sebagai capres  dibayangi oleh Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Berita berkaitan bakal calon presiden (bacapres) PDIP Ganjar Pranowo mengungkap kriteria bakal cawapresnya menjadi citra positif yang akan menaikan brand awarenes Ganjar Pranowo sebagai capres dengan mempunyai otoritas khusus.
Dikatakan oleh Ganjar Pranowo bahwa calon wakilnya  harus satu visi, energik hingga tak memiliki agenda tersendiri.
Yang menjadi pertanyaan, apa betul jika Ganjar Pranowo mempunyai kewenangan khusus untuk hadir dan berbicara kriteria calon wakil presiden ?
Jika benar Ganjar Pranowo diberikan mandat khusus untuk menyaring atau memfilter calon pendampingnya artinya akan menjadi berita  segar yang memberikan petunjuk positif bahwa ternyata Ganjar Pranowo punya wewenang khusus
Berbeda lagi jika pada hari ini Ganjar Pranowo di media dapat berbicara kriteria apa saja syarat menjadi calon presiden, akan tetapi dalam beberapa jam ke depan pihak DPP PDIP selaku pengusung pencalonan presiden otomatis publik akan memberikan penilaian negatif terhadap Ganjar Pranowo.
Menjadi sebuah kecelakaan politik besar jika  Ganjar Pranowo akhirnya betul dipanggil oleh DPP PDIP untuk klarifikasi berkaitan pernyataan persyaratan menjadi wakil presiden.
Saat ini banyak teka-teki serta misteri berkaitan Pencapresan Ganjar Pranowo.  Masih terlihat adanya  buruknya komunikasi dan keterbukaan Pencapresan Ganjar. Akibatnya kelak dalam proses perjalanan kerja-kerja politik  akan banyak terjadi blunder dan juga halangan bagi efektivitas gugus tugas tim kerja dilevel partainya dan juga tim pemenangan independen non partai.
Hal yang menarik untuk disimak adalah ketika nama  wakil presiden yang akan dampingi Ganjar Pranowo adalah isu dan bahan konsentrasi pembahasan antar partai atau koalisi partai. Bukannya ranah Ganjar Pranowo untuk memberikan persyaratan ketat bagi calon partai atau calon partai koalisi.
Ganjar Pranowo hanya secara individu mempunyai hak untuk menjadikan kriteria namun secara institusional atau kepartaiannya hak konstitusional siapa yang menjadi cawapres adalah keputusan  politik dari mitra atau partner koalisinya.
