Gejolak Internal PDIP sebagai Transformasi Demokrasi atau Rekayasa Politik Manajemen Konflik

Fenomena menarik yakni rentetan kader PDIP yang mencoba membelot dari aturan partai dengan melakukan blunder politik atau perlawanan kebijakan dan aturan partai. Semakin seksi isu ini diungkap karena kader PDIP tersebut bukan kader kaleng-kaleng.  Kader senior dengan reputasi mumpuni dan juga politisi  gaek di PDIP.

Pertanyaannya, apakah fenomena menjadi indikator baru terjadinya tranformasi demokrasi dalam berorganisasi di internal PDIP ? Bukannya sebuah kesengajaan atau rekayasa politik yang ditujukan sebagai bagian isu dan strategi manajemen. Konflik menaikkan dan juga menjaga Elektabilitas PDIP ?

Isu Safari politik Budiman Sujatmoko ke Kantor DPP Gerindra akhirnya berujung pemanggilan dirinya untuk merapat ke kantor  DPP PDIP. Menurut informasi jika elite PDIP bakal memanggil Budiman Sudjatmiko untuk meminta klarifikasi atas pertemuannya dengan bakal calon presiden dari Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa kemarin (18/7).

Kepastian pemanggilan Budiman Sujatmiko tersebut di informasikan langsung  Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun mengutip Antara, Rabu (19/7).

PDIP akan melakukan pemanggilan bagi  kader partai yang dirasakan sudah terbukti atau terindikasi melakukan perbuatan  melawan atau melanggar aturan atau keputusan partai. Tidak ada pembedaan dan perlakuan istimewa bagi siapapun kader partai bandel, pasti akan diproses dan dipanggil .

Kendati anak presiden, politisi muda Gibran Rakabuming Raka, Wali Kota Surakarta memenuhi panggilan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) pada Senin, 23 Mei 2023 lalu.

Pemanggilannya diduga berkaitan dengan pertemuan Gibran dengan Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra yang berlangsung pada Jumat, 19 Mei 2023.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo pernah dipanggil PDIP,  untuk melakukan klarifikasi atas pernyataannya di sebuah stasiun televisi swasta nasional. Dalam siaran tersebut, Ganjar Pranowo menyatakan bahwa dirinya siap nyapres. Walaupun dinilai tak melanggar aturan partai, tetapi pernyataan Ganjar Pranowo itu bisa mengakibatkan multitafsir di masyarakat.

Badan Kehormatan PDIP menyatakan memberikan teguran secara lisan kepada Ganjar Pranowo. Gubernur Jawa Tengah itu diminta untu hadir pada 24 Oktober 2022 si Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat.

Politisi senior bernasib sama yakni FX Hadi Rudyatmo. Mantan Walikota Solo ini pernah dipanggil untuk menghadap DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat pada 26 Oktober 2022.

Pemanggilan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kota Solo ini dilatarbelakangi karena ucapannya  yang mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden pada pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Terakhir kalinya PDIP melakukan pemanggilan dilakukan terhadap kader PDIP Effendi Simbolon.  Effendi Simbolon juga mengundang Prabowo Subianto dalam sebuah acara marga Simbolon di Jakarta.

Effendi Simbolon terang-terangan mengungkapkan dukungannya kepada Calon Presiden (Capres) sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto. Hal tersebut membuat Effendi dipanggil untuk menghadap ke PDIP, mengingat statusnya sebagai salah satu kader partai berlogo banteng tersebut.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan (PDI-P) memanggil Effendi Simbolon ke Kantor DPP PDI-P Jalan Diponegoro, Jakarta, hari ini, Senin (10/7/2023).

Pemanggilan ini buntut pernyataan Effendi Simbolon yang menyebut Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto cocok menahkodai Indonesia.

Tiba saatnya giliran Budiman Sujatmiko harus datang penuhi undangan khusus dari DPP PDIP. Tidak ada urusan bagi PDIP apakah undangan  Budiman datang atas nama pribadi atau selaku kader partaI. Untuk menegakkan aturan partai ,  PDIP tetap memanggilnya untuk meminta klarifikasi lantaran menemui capres dari partai lain.

Menurut Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Komarudin menegaskan bahwa kader PDIP terikat dengan aturan partai. Komarudin menyatakan tiap kader tetap pemiliki batas selama kartu tanda anggota (KTA). Artinya kader yang ber KTA PDIP wajib tertib dan patuh putusan serta aturan partai.

Seperti diketahui jika Budiman Sudjatmiko merupakan aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang merongrong Soeharto, sementara Prabowo saat itu masih menjadi prajurit ABRI aktif.

Prabowo Subianto dan Budiman Sujatmiko terlibat dalam pembicaraan yang cukup intens. Menghabiskan waktu hampir 2 jam berdiskusi dan  membicarakan solusi untuk bangsa ini.

Beberapa hasil diskusi berkaitan bagaimana Indonesia akan menghadapi tantangan global. Prabowo menyebut dirinya dan Budiman bersepakat tantangan global yang dihadapi kini tak mudah.
Isu berkaitan persatuan bangsa menjadi topik hangat yang sangat serius dibicarakan. Prabowo menyebut membahas tentang pentingnya mengedepankan persatuan. Menurutnya, hal itu dibutuhkan untuk menjaga bangsa Indonesia.

Diskusi juga membahas berkaitan sosok pemimpin nasionalis. Bahasan ini yang menjadi cikal bakal pemicu dipanggilnya Budiman Sujatmiko ke DPP PDIP. Perihal penyebutan Prabowo sebagai sosok yang mewakili cara pandang kepemimpinan yang diharapkan di masa depan.

Diskursus pemimpin nasional dengan menyebutkan Prabowo Subianto sebagai bagian krusial penanda Budiman Sujatmiko mendukung pencalonan Prabowo Subianto.

 Menurut Budiman, di tengah krisis global yang berkecamuk dibutuhkan pemikiran dari dua tipe orang, satu berlatar belakang militer dan satu lagi aktivis. Disebutlah  Prabowo layak pimpin Indonesia

Budiman menginginkan Indonesia dipimpin oleh orang terbaik dan Prabowo merupakan salah satunya. Sebab, dia menilai Prabowo sosok nasionalis.

Dengan dipanggilnya Budiman Sujatmiko ke DPP PDIP menjadi presiden buruk bagi kader PDIP yang mencoba memberikan opini kedua berkaitan wacana pencapresan 2024.

PDIP hadir dalam wacana pencapresan sangat ketat dan kaku. Keputusan pencapresan Ganjar Pranowo dibilang sudah final dan wajib ditaati dan dijalankan oleh semua kader PDIP.

Yang menjadi pertanyaan, beranikah Budiman Sujatmiko mempertanggungjawabkan dukungan pencapresan Prabowo Subianto secara gentel?

Beranikah mantan aktivis PRD tersebut dibedakan Dewan Kehormatan PDIP tetap  kokoh pendiriannya mendukung Prabowo Subianto?

Dan terakhir beranikah Budiman Sujatmiko untuk hengkang dan cabut diri dari PDIP ?
Tentunya tidak seru jika Kader-kader PDIP bersikap menantang dan melawan PDIP dan pada akhirnya setelah menghadapi dan menjalani interogasi internal partai  akhirnya mereka luntur pendiriannya dan mengakui kesalahan dan dosa -dosa politiknya.

Mereka hanya bermanuver instans dan kemudian layu   persis dalam peribahasa "Panas -panas tahi ayam ".  Akhirnya takut fasilitas dan jabatannya hilang  ditertibkan oleh partai . Sialnya lagi apabila yang dilakukan oleh para politikus senior PDIP mencoba melakukan pembangkangan politik hanya sebagai trik atau cara menaikkan elektabilitas partai.

Rekayasa konflik yang terjadi di PDIP dengan menjadikan objek pencapresan Ganjar Pranowo dijadikan isu pro dan kontra sangat menguntungkan dua arah yakni bagi calon presiden tersebut dan juga bagi partai pengusungnya . Bukannya politik adalah cara untuk meraih kekuasaan  dan hingga banyak cara dipakai dan dimainkannya?