Menunggu Detik-detik Akhir Instruksi Penundaan Pemilu

Melalui ungguhan dalam acara wawancara di salah satu TV ( Berita Terkini 77,07/3/23), Denny Indrayana,mantan Wakil Menteri Kemenkumham telah memberikan bocoran  terkini jika MK akan meloloskan gugatan sistem pemilu terbuka oleh berbagai perwakilan masyarakat  dan akan menyetujui sistem pemilu tertutup. Pernyataan Deny Indrayana tesebut menjadi salah satu bagian argumentasi yang bisa mengarahkan pembenaran jika benar adanya kemungkinan pemilu akan ditunda. 

Pertemuan Jokowi dan Megawati di Istana Medan Merdeka Jakarta  (Saptu,18/3)menjadi indikasi jika politik tanah air sedang memanas dan bisa dikatakan berakhir dengan para pihak berkepentingan untuk memaksakan bertemu dan bernegosiasi. 

Pertemuan yang digelar hampir 3 Jam tersebut dianggap penting dan dimaknai sebagai pertemuan politik terakhir untuk memberikan persetujuan dan kompromi politik tertentu. Penundaan pemilu tentu menjadi bagian isu serius yang pasti dibicarakan kedua tokoh nasional tesebut. Jokowi sebagi wakil pemerintah dan Megawati adalah wakil parpol PDIP sebagai pemenang pemilu 2019  dan parpol pengusung presiden Jokowi dalam dua pemilu 2014 dan 2019. 

Yang menjadi kekuatiran kita sekaligus ancaman bagi masa depan Indonesia adakah potensi kerusuhan serta huru hara akibat penundaan pemilu. Apakah tragedi penundaan pemilu 2024 akan menjadi bagian sejarah kelam terjadinya huru hara sosial yang mengakibatkan terjadinya konflik politik nasional yang berakhir pelengseran presiden ?

Arah Penundaan Pemilu 

Isu penundaan pemilu kian hari kian santer dan justru semakin mengerucut kan kesimpulan kepastian penundaan pemilu bakal terjadi. Peristiwa politik yang sangat mengerikan dan menjadi peristiwa penting dalam sejarah politik dan demokrasi paska rezim orde baru , lengsernya rezim Soeharto Mei 1998.

Banyak para meter politik yang memberikan sinyal jika pemilu sudah mendekati keputusan final ditunda atau dilanjutkan. Dengan mencermati kejadian politik yang sedang berproses, dengan mencermati dan mempertimbangkan banyaknya proses hukum menuju menuju penundaan pemilu dan juga proses  politik yang pro Penundaan pemilu yang menyertainya sebagai bagian tanda -tanda akhir opsi keputusan penundaan pemilu 2024.

Tanda Pemilu Ditunda 

Diantara proses politik formal atau non formal yang mengarah pro penundaan pemilu adalah :

1. Konstalasi politik nasional masih liar dan terus mengalami gonjang ganjing serius dalam melakukan poros koalisi . Elite partai belum berani memberikan garansi politiknya berkaitan koalisi partai dan juga produk politik pencapresan. 

Kendati beberapa koalisi politik sudah final terbentuk namun secara kedaulatan dan kekuatan mandul untuk menentukan arah dan strategi bersama menentukan Paslon capres -cawapres. 

Contoh bagaimana KIB saat ini masih tarik ukur siapa yang akan menjadi capres dan wakilnya ,padahal koalisi ini sudah terbentuk cukup lama dan menjadi koalisi parpol yang bisa usung capres dan cawapres.

2. Terhambatnya terjadinya poros koalisi baru. Nampaknya masih seret terjadinya keselamatan bersama diluar KIB menentukan Poros Koalisi yang paten. 

Memang saat ini sudah mulai terjadi formasi terbentuknya Poros baru seperti Koalisi Perubahan yang terdiri Nasdem PKS dan Demokrat. 

Terbentuk juga Koalisi Kebangsaan yang dimotori oleh Gerindra dan PKB.Hanya saja Koalisi Perubahan dan Kebangsaan masih belum final menentukan pasangan calon presiden dan wakilnya.

3. PDI Perjuangan sebagai satu satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sampai saat ini masih bisu dan belum terlalu banyak bicara masalah capres dan cawapres. 

Justru PDI P mengambil peran untuk memveto pencapresan koalisi lain . Termasuk juga memberikan veto pencalonan wakil presiden. Sebagai partai pemenangan pemilu 2014 dan 2019 tidak mampu atau sengaja untuk bungkam menentukan capres dan cawapres nya.

4. Jokowi terus mengumbar pujian dan dukungannya ke banyak capres baik capres ketua partai atau kepala daerah. Baru - baru ini dalam lawatannya ke Kabupaten -kabupaten wilayah Kalsel Jokowi mengajak Prabowo. 

Sebelumnya dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Kebumen Jateng Jokowi mengajak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam acara panen raya. Nampak sekali jika Jokowi lebih banyak mencari dukungan calon capres dari sekedar memilih atau mendukung salah satu Capres. 

Artinya Jokowi lebih nyaman mencari teman dan dukungannya untuk mendukung dirinya dan pemerintahnya. Dugaan upaya Jokowi merangkul semua pihak dan memastikan jika Jokowi menjadikan mereka sebagai mitra strategis ketimbang lawan politiknya. Dugaan ini memberikan petunjuk jika Jokowi akan menyakinkan ke mereka jika opsi penyelamatan bangsa adalah untuk sementara diadakan penundaan pemilu. Itu yang terus pikirkan dan bisikan kepada calon capres sambil dibisikkan dal setiap kunjungan kerjanya dan juga event tertentu seperti pertemuan dengan elite parpol .

Penundaan Pemilu Berjalan 

Dari peristiwa politik di atas terlihat jelas secara umum partai dan koalisi parpol dan jika petunjuk presiden , memberikan gambaran jika  belum siapnya dan kerelaannya untuk bersikap menentukan calon presiden dan wakilnya. Urgensi pemilu dilangsungkan belum menjadi spirit bersama dan menjadi kebutuhan bersama .

Masalah ini menjadi indikator jika sebenarnya apakah mereka( parpol) selama ini sudah lahan jika pemilu akan ditunda sehingga wacana dan dialog pencapresan hanya permainan politik untuk menghibur masyarakat belaka . Tidak ada konsistensi progresif partai dan koalisi parpol untuk menjaga arwah dan marwahnya sebagai organ politik penyaluran aspirasi masyarakat

Parpol justru digunakan untuk menyandera dan menunda berbagai kepentingan yang diwakilinya. Wajar jika ada tuduhan parpol sudah bekerja sama dengan pihak penguasa rezim Jokowi untuk melakukan berbagai kebijakan dan produknya sesuai pesanan dan bagi hasil secara merata. 

Sementara presiden sebagai kepala negara dan pemerintah yang bertanggung jawab lebih penyelengaraan pemilu rupa -rupanya lebih menginginkan dan terus menggoda baik pimpinan partai dan juga melakukan intervensi di berbagai instrumen penyelengara pemilu.

Tidak Konsisten 

Penundaan pemilu sepertinya tinggal menunggu waktu dan ketok paling proses politik di internal partai dan koalisi partai sudah tidak bisa diharapkan untuk memantapkan dan memperkuat konsistensi pemilu dilangsungkan .

 Justru semakin hari proses politik parpol semakin menjauh dan memperkosa keinginan dan aspirasi masyarakat. Peran serta masyarakat dijauhkan dan nampak sekali justru elite parpol bermesraan dan menempel terus ke kekuasaan.

Keberadaan parpol parlemen yang berada diluar kekuasaan menjadi lumpuh total dan justru berbalik arah untuk melakukan kompromi politik. Indikasi kompromi atau bagi -bagi kekuasaan ini jelas mengindikasikan kekuatan intervensi dari pemerintah yang begitu kuat.

 Salah satu contoh adalah kecurigaan jika Koalisi Kebangsaan sengaja dibentuk untuk menggantung calon capres lainnya atau wakilnya sehingga terjadi dead lock proses seleksi kepemimpinan nasional.Demikian juga yang tejadi di Koalisi Perubahan akan terus terciptanya situasi tarik ukur untuk menentukan siapa Capresnya. 

Begitu juga di KIB yang masih belum juga menentukan siapa capres dan cawapres nya. Sikap politik pencapresan PDI P yang acuh bisa dikatakan partai ini sudah tidak peduli lagi apa yang akan terjadi dalam proses seleksi calon pemimpin masa depan.

 Perubahan Sistem Pemilu

Hal-hal administrasi berkaitan Penundaan Pemilu sedang terjadi dan tetap berproses. Dua isi besar yang sedang dilakukan untuk membuat penundaan pemilu ini akan sukses . Pertama perubahan atau tetap sistem pemilu yang akan dipakai masih menunggu keputusan MK. 

Jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan sistem pemilu terjadi perubahan dari terbuka menjadi proporsional tertutup maka  akan diikuti oleh perubahan administrasi penyelenggaraan pemilu selanjutnya.

Terdapat celah Penundaan pemilu berkaitan kesiapan penyelenggaraan pemilu baik yang akan menimpa KPU dan juga Bawaslu.

 Di Internal partai akan juga terjadi pergolakan politik terjadinya pro dan kontra diberlakukannya perubahan sistem pemilu. Hal ini yang akan memicu tindakan perlawanan administrasi dan politik. Timbullah keresahan dan ketidakstabilan politik nasional yang akan mengancam keamanan proses politik hingga pada akhirnya mau tidak mau parpol memutuskan mengikuti rencana penundaan pemilu yang mungkin sudah menjadi agenda besar pemerintahan saat ini.

Banding KPU

Ancaman berikutnya adalah proses hukum yang sedang berlangsung berkaitan Penundaan pemilu. Putusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatan dari Partai Prima yang berakhir putusan dilakukannya penundaan pemilu selama 3 tahun 4 bukan dan 7 hari. Akibat putusan tersebut KPU melakukan perlawanan dengan baik banding.MK sedang mempelajari berkas dan materi banding dari KPU.

Apa yang kita tunggu dari keputusan MK atas putusan banding dari KPU sebenarnya sudah bisa ditebak hasilnya. Pertama ,akan dibutuhkan proses waktu yang lama dan tentunya akan mengakibatkan pengaruhnya terhadap persiapan dan proses penyelenggaraan pemilu. Tentu ini menjadi blunder bersama baik KPU dan parpol karena hal tersebut akan berdampak pada penyesuaian proses dan juga kegiatan politik parpol dan juga KPU sendiri.

 Jika MK lama atau lambat memutuskan banding KPU dipastikan berakhir pemilu ditunda sebagai bagian negosiasi akhir banyak pihak.Polemik dan berbagai hambatan penyelengaraan pemilu terhambat oleh lambatnya Banding KPU yang memperjuangkan pemilu dilakukan sesuai jadwal.

Yang menjadi kekuatiran bersama adakah ketika MK tiba-tiba memberikan jawaban ke KPU jika gugatan banding tersebut kalah dan Partai Prima menang. Celaka untuk proses demokrasi terapi beruntung untuk para pihak pendukung penundaan pemilu. Semua proses politik saat ini bisa jadi menjadi harga mati untuk pihak yang dengan sengaja membuat skenario penundaan pemilu. Mereka sudah bertekad tanpa henti melakukan  upaya maksimal dan terstruktur jika niat untuk menggagalkan pemilu harus berhasil.

Diambang Kehancuran Bersama 

Kekuatan besar dan pada saatnya akan nampak siapa saja yang terlibat ,tim perancang dan juga eksekutor rezim penundaan pemilu. Merekalah biangnya kerusakan konstitusi dengan sudah melanggar UUD 45 dan produk hukum lainnya. 

Apapun yang akan terjadi,bangsa ini harus diselamatkan dari segala upaya dan usaha memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa.Hura-hara politik bakal meledak jika para pihak memaksakan garis politik dan kepentingan mereka dengan cara pemaksaan kehendak.   Lantas apa yang harus kita lakukan disaat keterbatasan waktu kian nyata menghadapi kekuatan besar yang menginginkan penundaan pemilu 2024 ?

.