Produk kebijakan dan aturan partai yang represif dan mungkin sudah dilakukan oleh DPP PDIP dan Megawati, sebenarnya telah melanggar norma dan kepantasan demokrasi. Artinya PDIP dan elite PDIP secara substansial telah melakukan pengkredilan demokrasi dan amputasi karier politik setiap kader dan pengurusnya yang dianggap melanggar.
PDIP akan dikecam sebagai partai anti demokrasi dan memilih sebagai partai ideologis yang kental dengan dogma atau doktrin yang tidak toleran dengan atmosfer demokrasi.
Mereduksi hak politik dan membonsai potensi kader untuk berkarya dan berprestasi di bidang politik. Celakanya jika kader atau pengurus partai itu adalah aset partai yang sangat potensial dan dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk dijadikan sebagai calon pemimpin bangsa terbaik yang akan membawa negara maju,berkembang,berdaulat dan menjadi negara kuat serta disegani oleh negara asing.
Kecelakaan politik lainnya bahwa bisa saja PDIP dan elitenya sudah mendekatkan diri dalam sebuah dogma atau ideologi tertutup yang sangat kental pengkultusan individu dan juga supremasi doktrin. Mengerikan sekali ketika terjadi proses pembusukan demokrasi di internal partai dan pengaruhnya  pada PDIP selaku partai penopang pemerintahan.
Bom Waktu
Ketidaksepahaman tersebut dalam  pandangan wilayah politik akan memicu wilayah kebijakan dan keputusan politik yang berseberangan dengan pemerintah itu sendiri atau kepentingan politik partai lainnya dan juga kepentingan nasional Indonesia.
Tinggal menunggu bom waktu meledak. Tentunya konstelasi politik tersebut tidak menguntungkan partai sendiri dan kepentingan bangsa, justru akan menimbulkan kekalutan dan kekacauan politik tak terkendali.
