Masih banyak lagi  stigma yang menjadi petunjuk yang menguatkan kesimpulan jika Jokowi saat ini menjadi salah satu politisi yang ambisius dan ekspansif. Gelagat mantan Wali Solo ini semakin menyala-nyala seiring dekatnya kontestasi Pilpres 2024. Â
Pertanyaannya, apa yang akan menjadi target politik menjelang tahun 2024,bagaimana cara meraihnya?
Setidaknya Jokowi sudah menyiapkan peta jalan politik  dirinya dan juga keluarga besarnya . Saat ini kehadiran politik Jokowi di  pentas  politik  nasional tidak serta merta hadir sendirian.
 Banyak gerbong pendukung dan pendana menuju kursi dari kepala daerah sampai presiden . Maka dari itu beberapa langkah politik yang diambil menyertakan banyak kepentingan dari gerbong pendukungnya. Jokowi tidak sendiri  sebagai politisi  individual tetapi sudah masuk politisi massal( soliter ).
Penulis merumuskan adanya beberapa target pendek dan panjang sasaran skenario politik  akan dibuat dan dilaksanakan Jokowi baik tujuan individu dan kolektif.
Pertama ,sasaran utama  diarahkan untuk meneruskan pekerjaan paket kepentingan bisnis -ekonomi dan politik yang belum tuntas selama menjabat presiden , kedua membuat kekuatan politik baru , ketiga  mengimbangi konstelasi politik nasional dan terakhir membentuk dinasti politik keluarga. Â
 Â
Mempertahankan Status Quo
 Jokowi kiranya jika  tetap minat dan sanggup melakukan kerja sebagai presiden dan cara yang  bisa dilakukan dengan berbagai alasan yang akan diciptakan :
Pertama, keluarkan dekrit presiden. Dalam kondisi darurat  dan dibutuh penyelamatan negara dari ancaman chaos ,tuduh dan situasi tidak terkendali, Presiden dapat melakukan penyelamatan dengan mengeluarkan  Dekrit Presiden. Dekrit bisa dikeluarkan dalam kondisi darurat terlebih dahulu.
 Kedua , Amandemen UUD 45. Cara konstitusional dengan  mengubah UUD 45 agar terdapat pasal perpanjangan jabatan dan berakhir penundaan  pemilu bisa dilakukan. Cari ini bisa dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat yang harus dihadiri oleh keseluruhan Anggota DPR/ MPR RI agar dapat menyetujui pasal yang dibutuhkan.
Ketiga, Membuat Payung Hukum Jabatan  Antar Waktu. Jokowi akan membayar mahal pakar hukum dan ahli tata negara menciptakan negara dalam kondisi darurat dan berakibat pada jeda waktu dua tahun untuk memberikan mandat kekuasaan perpanjangan jabatan presiden .
Dampak Negatif
Akibat dari akrobatik politik Jokowi saat ini membawa banyak dampak negatif untuk Jokowi dan Kelompoknya.
