Membaca Arah Perjuangan Politik Relawan Calon Presiden

Banyak bermunculan relawan calon presiden sebagai bagian dinamika politik  setiap menjelang pilpres. Relawan terlahir dari kumpulan individu dan berikrar untuk mendeklarasikan persamaan visi dan misi untuk mendukung calon presiden.

 Kegiatan relawan sudah jelas diarahkan untuk memberikan dukungan moral,fisik dan juga finansial  kepada idolanya yang didukung. Mereka lakukan dengan suka rela dan suka cita 

Banyak juga ,kelahiran relawan jadi momok demokrasi karena mereka tumbuh dan berkembang justru bertujuan konta produktif melawan arus demokrasi . Melakukan serangkaian kegaduhan politik dalam upayanya mempertahankan posisinya dalam lingkaran kekuasaan. 

Ketika Tindakan dan Sikap Politik  Yang Diambil  Bagian Dari Ketidaktahuan atau  Sekedar Onani Politik ?

 Rasanya kok kecut melihat berbagai media nasional yang menyoroti acara Musyawarah Rakyat yang  dilangsungkan oleh gabungan berbagai relawan pendukung presiden yang sedang berkuasa saat ini,Bandung Minggu (28/08).

Gagasan dan kemauan politik untuk   memaksakan  kehendak dengan  mengarahkan dukungannya Capres 2024 kembali lagi memilih dan memberikan mandat tuannya  ,maju sebagai capres ketiga kalinya.

 Sinyal kuat jika keinginan relawan  tersebut akan banyak ditolak bahkan ditertawakan publik sebagai bagian tindakan politik yang tidak rasional.

 Keputusan politik yang mungkin hanya  mencari sensasi atau melakukan orgasme politik palsu.  Padahal jelas,sang tuannya  sudah menolak untuk dicalonkan  lagi sebagai bagian nama capres 2024.  

Perusak konstitusi,melanggar aturan UU dan melibatkan sikap  anti perubahan.Kesemua tindakan tersebut bagian dari preseden paling buruk bagi iklim dan kehidupan  berdemokrasi. Tindakan senonoh yang akan meninggalkan legasi kedaulatan demokrasi sesungguhnya.

Rejim dan pendukungnya akan selalu saling mengikat dan melindunginya mempertahankan kelezatan dalam pusaran kekuasaan dan kedaulatan politiknya. Sudah terbiasa dalam zona nyaman dalam kekuasaan .

Saat ini Indonesia sedang dilanda distorsi demokrasi secara sistemik. Banyak para pekerja politik sedang berada dalam ekosistem      lingkaran kekuasaan dan bekerja untuk tuannya.

Merencanakan ,mendesain dan mengeksekusi kan dalam wilayah kebijakan strategik dan mengendalikan dan mengontrol penuh organ-organ anti demokrasi.      

Itulah gambaran ketika banyak  tokoh masyarakat,pakar dan ahli , parpol dan relawan yang sedang berwacana dan memaksakan  kehendak politiknya.

Harusnya patron  politik sipil seperti relawan harus dibekukan dan dibubarkan . Paska dukungan kemenangan pada jagoannya menjadi Presiden ,harus bubar dan jika dibutuhkan jadilah ormas atau merubah Relawan menjadi partai politik.

Pada akhirnya relawan yang justru dipelihara dan dinafkahi menjadi parasit demokrasi sekaligus penyebab terjadinya makar terhadap konstitusi dan sekaligus UU. Dalam tataran etika politik,memaksakan kehendak politik merupakan bagian tindakan merusak  sekaligus melukai  tatanan dan kontruksi demokrasi.

Wacana melanjutkan dan mendorong perpanjangan jabatan presiden tidak bisa ditoleransi lagi. Kebebasan demokrasi tidak lagi konsumsi liar para pemilik dan penyandang  kekuasaan. Dan juga para pendukungnya tidak semena - mena  mengatasnamakan kebebasan  berpendapatan secara brutal di publik.

 Harusnya mereka sebelum berkelakar dan beropini belajar bagaimana kearifan dan kesopanan berpendapat , memperhatikan etika politik dan dalih - dalih aspek  legal formal.

Kecelakaan sejarah demokrasi mungkin saja terjadi jika rakyatnya sendiri yang menginisiasi dan mendukung segala hal berbau penguatan dan perpanjangan kekuasaan.

Sangat tidak wajar jika justru terlahir nya tirani dan kekuasaan absolut ditolong dan ditopang oleh kebodohan dan kedunguan kelompok kecil masyarakat Indonesia.  

 Sejarah kelam kejatuhan demokrasi dan digantikan dengan tirani dipicu oleh simbiosis kebodohan masyarakat dengan elite kekuasaan yang melibatkan banyak mesin birokrasi dan sayap politiknya.

Secara tegas sejarah mengajarkan kepada kita , dikatakan, kekuasaan itu akan melahirkan tirani  yang sangat akut membasmi benih-benih serta sumber -sumber penyeimbang kekuasaan. Alat  dan organ sosial dan politik yang melawan akan dibungkam dan dibinasakan.

Pemilu adalah sarana legal formal dalam melakukan proses transisi kepemimpinan nasional yang saat ini diyakini masih  cara paling demokratis rakyat terlibat aktif dalam pemilihan wakil rakyat dan presiden. Adapun tatacara dan perundangan yang mengatur pemilu sudah jelas.

Pertanyaannya,mengapa ada sebagain kumpulan anak bangsa yang akan memaksakan kehendak politiknya dengan mendukung perpanjangan masa jabatan presiden  ?

 Kudeta konstitusi dan akan  melanggar UU harus digagalkan,siapapun pelakunya dan  segala syahwat politik untuk perpanjangan jabatan presiden.