Adalah menjadi tugas negara untuk memberikan pendidikan kepada warganya agar siap memasuki lapangan kerja. Maka yang dilakukan pemerintah adalah mendirikan Balai Latihan Kerja (BLK) selain pendidikan reguler dari PAUD hingga perguruan tinggi.
BLK sebenarnya sudah banyak dibangun sejak era Presiden Soeharto. Namun sejak otonomi daerah diberlakukan, BLK agak mundur. Ini karena pemerintah daerah kurang memberi perhatian pada BLK, sementara pemerintah pusat sudah tidak berkewajiban lagi menyelenggarakan BLK.
Kini kebijakan pemerintah berubah. Pemerintah pusat menganggap BLK merupakan sarana tepat untuk mengurangi pengangguran. Maka pemerintah mulai serius mengembangkan BLK dengan merevitalisasi BLK lama dan membangun BLK baru untuk menyiapkan generasi milenial memasuki lapangan kerja.
Saat ini ada 301 BLK di berbagai daerah. 17 BLK diantaranya merupakan milik pemerintah pusat atau disebut BLK Unit Pelaksanaan Teknis Pusat (UPTP). Sisanya merupakan BLK milik pemerintah daerah atau disebut BLK Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD). Semua BLK ini terbuka bagi siapa saja, tanpa batas usia. Setiap orang bisa mendaftar jurusan apa pun di BLK di seluruh Indonesia.
Kurikulum BLK disesuaikan dengan permintaan pasar di setiap daerah guna mengisi kebutuhan tenaga kerja setempat. Beberapa jurusan baru yang dibuka antara lain animasi dan game, fashion, tata boga, dan masih banyak lagi. Jurusan lama yang lulusannya laris di bursa tenaga kerja tentunya tetap dipertahankan.
BLK Komunitas
Salah satu terobosan baru pemerintah Jokowi-JK adalah mendirikan BLK di banyak pesantren. Tujuannya sama dengan pendirian BLK biasa, yaitu memberi ketrampilan bagi santriwan-santriwati, agar siap memiliki ketrampilan riil disamping mumpuni dalam ilmu keagamaan.
Semangat pendidikan pesantren yang mandiri, kerja keras, mengutamakan amal, serta waktu pembelajaran yang lebih panjang karena para santri tinggal di pondok pesantren membuat para santri dapat memanfaatkan fasilitas BLK lebih intensif. Setiap pesantren bebas menentukan jurusan keterampilan yang didirikan, agar sesuai dengan kebutuhan pasar kerja setempat.
Melanjutkan program pendirian BLK pesantren pada tahun 2017 dan 2018, tahun ini pemerintah akan membangun 1.000 BLK di pesantren-pesantren. Tahun depan dinaikkan menjadi minimal 3.000 BLK, dan bertambah terus setiap tahunnya. Ini karena jumlah pesantren di seantero negeri mencapai 29.000.
Dengan percepatan  pembangunan BLK komunitas pesantren itu, maka setiap pesantren diproyeksikan akan memiliki BLK sendiri. Perlu dicatat bahwa pendirian BLK pesantren ini atas dasar kesepakatan antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan masing-masing pesantren, jadi tidak ada  keharusan atau pemaksaan. Selain pendidikan keterampilan non gelar melalui BLK, pemerintah juga menyediakan  pendidikan politeknik bagi lululusan SMA dan SMK. Di sini, konsep dan teori mendapat porsi lebih besar daripada di BLK. Tujuannya agar lulusan politeknik dapat memahami proses dan prosedur bekerjanya peralatan dan dapat mengoperasikan serta memodifikasi mesin untuk keperluan spesifik suatu proses pengolahan di suatu industri.
