Mohon tunggu...
Herry Darwanto
Herry Darwanto Mohon Tunggu... Freelancer - Ingin menikmati hidup yang berkualitas

Penyuka musik keroncong & klasik, gemar berkebun, penggemar jajan pasar

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Isu Infrastruktur dalam Debat Kedua

11 Februari 2019   02:49 Diperbarui: 11 Februari 2019   02:53 54
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Debat kedua akan dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2019. Ada 4 tema yang akan dibahas, salah satunya tentang infrastruktur. Isu yang sering terdengar dalam bidang infrastruktur adalah banyaknya proyek-proyek yang mubazir. Contohnya: KRL Palembang, kereta api bandara Soekarno Hatta, dan jalan tol Jawa. Selain tingkat penggunaannya yang masih minim, proyek-proyek itu juga dikritik karena biaya pembangunannya mahal dan dibiayai dengan utang pula. 

Paslon 02 beruntung mendapat dukungan amunisi untuk menyerang Paslon 01 karena Wapres JK sendiri menyatakan bahwa biaya pembangunan proyek kereta ringan atau light rail transit (LRT) yang menghubungkan Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) terlalu mahal, cenderung tidak efisien lantaran dibangun secara melayang atau elevated disamping jalan tol. Kita akan mendapat informasi yang menarik dari Paslon 01 tentang isu ini, jika memang akan ditanyakan dalam debat nanti. 

Sebetulnya ditanyakan atau tidak, isu ini harus dijawab oleh Paslon 01 dan Timsesnya dengan jelas kepada masyarakat di dalam atau di luar acara debat Pilpres. Karena isu ini begitu gencar dipergunjingkan di dunia maya maupun di dunia nyata. Yang juga harus menjawab adalah para menteri terkait, karena bisa lebih detil dan lengkap. Mereka bisa menggunakan acara jumpa pers dengan wartawan yang diliput juga oleh media televisi publik dan swasta agar cakupannya luas. Tentu tidak menggunakan uang negara untuk acara ini. 

Kembali ke laptop... 

Ada lagi isu lain yang kemungkinan akan dibahas dalam debat, yaitu tentang tol laut. Saat ini publik tidak mengetahui dengan pasti, apakah proyek tol laut Jokowi berhasil atau tidak setelah empat tahun dilaksanakan. Berita anekdot yang beredar adalah bahwa kapal-kapal tol laut itu berisi penuh muatan barang sewaktu menuju ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia Timur, namun kembalinya sepi penumpang dan barang. Tidak banyak pedagang yang mengirim barang dari wilayah timur ke Jawa menggunakan kapal yang dioperasikan untuk tol laut. Mungkin mereka lebih memilih kapal-kapal pelayaran rakyat yang lebih murah, lebih sering, dan singgah di pelabuhan-pelabuhan kecil.

Bagaimana jawaban Paslon 01 sebagai pihak petahana terhadap isu-isu ini akan menarik untuk diketahui publik. Tentu kita tidak puas jika jawabannya bahwa masih perlu waktu untuk menarik lebih banyak pengguna jasa. Memang infrastruktur seperti tol darat dan tol laut bukanlah proyek yang quick win atau manfaat ekonominya bisa segera dirasakan. Jadi baru bisa ekonomis setelah berjalan beberapa tahun. 

Kita ingin mendengar sejauhmana tingkat efektivitas dan efisiensi dari proyek-proyek infrastruktur ini, apakah sudah sesuai dengan prinsip value for money? Jawaban Paslon 01 akan lebih baik jika menggunakan contoh-contoh pedagang yang usahanya lebih berkembang setelah memanfaatkan infrastruktur baru. Jawaban dengan contoh konkrit tentunya akan lebih kuat menempel di benak pemirsa daripada jawaban yang normatif atau yang menggunakan angka-angka.

Mengenai utang, forum debat nanti adalah waktu yang tepat bagi Petahana untuk menjawab isu yang sexy ini. Besar utang pemerintah termasuk utang BUMN sudah secara rutin dipublikasikan pers karena angkanya yang fantastis, sekitar Rp 4.500 triliun pada akhir 2018. Yang belum diketahui adalah bagaimana syarat-syarat utang itu dan bagaimana pembayarannya. Tentu publik tidak puas dengan jawaban bahwa besar utang pemerintah, yang sebagian besar untuk pembangunan infrastruktur itu, masih belum kritis karena jauh dibawah batas 60 persen PDB yang dianggap aman. Bisakah negara membayar utang itu secara tepat waktu kepada negara/lembaga yang memberikan pinjaman?  Bagaimana kalau dolar mengamuk lagi sehingga negara tidak mampu membayar bunga dan pokok pinjaman?

Dalam menjawab isu utang inipun Petahana perlu mengutarakannya dengan jelas, lebih baik dengan menggunakan alat peraga jika diperbolehkan panyelenggara debat. Kalau publik puas dengan jawaban Petahana, maka sebagian pemilih yang belum menentukan pilihan akan berubah pikiran.

Itu tadi beberapa isu yang kemungkinan akan keluar dalam debat nanti. 

Yuk, kita saksikan debat nanti dengan serius tapi santai.

Permisi... 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun