Pernah melihat relief kapal di Candi Borobudur? Pernah bukan? Ya, relief kapal itu menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia pernah jaya di lautan. Tidak hanya tentara kerajaan Sriwijaya yang melanglang lautan Nusantara, armada kapalnya pun buatan dalam negeri. Armada kerajaan Majapahit dibawah kendali Patih Gajahmada juga berhasil menguasai lautan Nusantara bahkan hingga ke wilayah-wilayah Asia Tenggara. Dalam kurun waktu puluhan tahun, suku-suku bangsa yang berada di pulau-pulau besar dan kecil di Nusantara berada dalam satu pemerintahan kerajaan Majapahit.
Namun bersamaan dengan terjadinya pergeseran kekuasaan di lingkungan kerajaan Majapahit, munculnya kerajaan-kerajaan yang menganut agama baru di Jawa Tengah, dan masuknya armada dagang dari Eropa yang menghancurkan kerajaan-kerajaan di luar Jawa kemudian di Jawa, maka pudarlah kejayaan bahari bangsa Indonesia.
Kini, beberapa abad setelah masa gemilang kejayaan bahari berlalu, Indonesia menghadapi masalah kesulitan membangun kapal untuk kepentingan bangsa sendiri. Karena harga kapal yang tidak terjangkau, sebagian besar nelayan kita harus menggunakan perahu yang sederhana seperti yang terlihat di pantai-pantai Indonesia saat ini, sangat berbeda dengan nelayan-nelayan Jepang atau China yang memiliki kapal canggih sehingga mampu berlayar hingga ke lautan-lautan luas.
Industri galangan kapal yang dahulu tumbuh pesat dan mendapat pesanan dari kerajaan-kerajaan lain kini merana, sebagian besar menghadapi masalah produksi yang menurun.
Sebagai informasi, saat ini diperkirakan ada 250 perusahaan galangan kapal sedang dan besar di Indonesia, dan mungkin ratusan galangan kapal rakyat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Kapasitas nasional terpasang untuk membangun kapal baru sebesar 1,2 juta ton bobot mati per tahun dan untuk perbaikan sebesar 12 juta ton bobot mati per tahun. Galangan kapal terbesar dapat membangun berbagai jenis dan tipe kapal hingga 50.000 ton bobot mati. Sedangkan galangan kapal yang lebih kecil dapat membangun kapal hingga 5.000 ton bobot mati.
Seluruh industri galangan kapal ini, kecuali galangan kapal besar baik milik swasta maupun pemerintah, sampai beberapa tahun terakhir ini menghadapi tekanan dari luar dan dari dalam.
Tekanan dari luar adalah persaingan dengan kapal-kapal buatan negara lain yang harganya lebih murah dan kualitasnya lebih baik.
Tekanan dari dalam adalah ketergantungan pada bahan baku dan komponen impor, lemahnya penguasaan desain kapal, kemampuan manajemen produksi yang rendah, keterbatasan pendanaan untuk investasi dan modal kerja, kekurangan sumber daya manusia yang profesional dan kompeten, lemahnya dukungan industri pembuat bahan baku dan komponen kapal, sewa lahan di lingkungan kerja pelabuhan yang tinggi, dan sebagainya.
Dengan berbagai kendala itu, jangan heran jika banyak galangan kapal akan bangkrut jika tidak mendapatkan pertolongan darurat.
Untunglah pemerintahan Presiden Jokowi kemudian membuat kebijakan penting: menyetop pembelian kapal dari luar negeri oleh instansi pemerintah. Kebijakan Presiden tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh para pembantunya.
Kementerian Kelautan dan Perikanan pada tahun 2016 ini mengalokasikan anggaran Rp 6 triliun untuk pengadaan 5.000 kapal ikan, terdiri dari 2.500 kapal ikan ukuran 5 gros ton (GT), 1.000 kapal 10 GT, 1.000 kapal 15 GT, dan 500 kapal 50 GT-200 GT. Seluruh kapal ikan ini dibuat oleh industri galangan kapal dalam negeri.
Kementerian Keuangan menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159 Tahun 2015 dimana industri galangan kapal selain tidak dipungut PPN juga mendapatkan pengurangan pajak penghasilan (PPh) Badan.
Kementerian Perindustrian berusaha mempertemukan industri galangan kapal dalam negeri dengan industri sejenis dari negara maju. Kemenperin juga memberikan insentif non-fiskal antara lain bantuan desain kapal melalui Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional ITS, yang memiliki kemampuan mendesain kapal khusus seperti tanker dan pengangkut gas alam cair.
Kementerian Perhubungan setiap tahun membeli banyak kapal perintis, yang jika diatur dengan baik akan dapat mendorong kemampuan industri galangan kapal dalam negeri.
Kementerian BUMN juga berperan mendorong BUMN untuk membeli kapal dari industri kapal dalam negeri. SKK Migas, misalnya, membutuhkan kapal floating processing unit berbobot 39.800 DWT, yang jika dikerjakan oleh galangan kapal dalam negeri akan memberikan manfaat berlipat-lipat walaupun dari segi harga kurang menguntungkan.
Selain instansi yang telah disebut, banyak lembaga pemerintah lainnya yang dapat dikerahkan untuk menyelamatkan industri galangan kapal dalam negeri, seperti Kementerian Pertahanan, Bank Indonesia, Badan SAR, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Pariwisata, bahkan Kementerian Kesehatan yang dapat memesan kapal rumah sakit untuk melayani penduduk di pulau-pulau kecil.
Demikianlah, industri galangan kapal tidak seharusnya dibiarkan tenggelam karena fungsinya yang penting dalam mengembangkan sektor-sektor ekonomi nasional dan daerah. Kita bisa kembali menguasai bahari dengan membangun industri kapal yang maju di seluruh pelosok Nusantara.
Untuk itu banyak instansi pemerintah perlu bersinergi satu sama lain, dunia usaha perlu meningkatkan kemampuan manajemen, dunia akademis perlu menyiapkan ahli-ahli perkapalan, konsumen badan usaha dan perorangan perlu memilih kapal buatan dalam negeri daripada kapal impor, dan Presiden Jokowi perlu mengkomandani seluruh upaya ini hingga menghasilkan peningkatan produksi kapal domestik yang canggih secara signifikan.
Jalesveva Jayamahe, justru di laut kita jaya.
