Mereka juga senang kalau bisa memberikan sumbangan yang berguna untuk penduduk desa, apakah berupa materi, tenaga, informasi atau gagasan. Dari kunjungan ke negara lain yang dilakukan sebelumnya mereka bisa memberikan masukan yang bisa diterapkan di desa yang dikunjungi. Dan mungkin juga mereka menyukai persahabatan dengan orang-orang desa yang lugu, yang bukan profesional, ilmuwan, politisi, atau pejabat pemerintah. Berinteraksi dengan penduduk desa mungkin dapat memenuhi keinginan seseorang untuk mentransformasi diri menjadi manusia baru yang sebelumnya merasa kurang dihargai oleh lingkungan sosialnya.
Banyak negara juga mengembangkan rural tourism, eko-wisata, wisata pertanian, wisata budaya, wisata alam, wisata petualangan, dan lain-lain yang berbeda dengan wisata berbasis perkotaan. India, misalnya, yang 70% penduduknya berada di 7 juta desa, beberapa tahun terakhir ini menggalakkan proyek desa wisata di berbagai daerah melalui Kementerian Pariwisatanya. Penentuan desa yang terpilih untuk mendapatkan bantuan di sana dilakukan berdasarkan proposal awal yang diajukan oleh pemerintah daerah, sebutlah pemda kabupaten. Kemudian Kementerian Pariwisata bersama Dinas Pariwisata Provinsi memilih proposal yang terbaik.
Kepada daerah yang proposalnya dinilai memenuhi persyaratan, Pemerintah Pusat menghibahkan dana untuk menyusun rencana kerja pembangunan desa wisata. Rencana kerja ini setelah melalui pembahasan dengan berbagai pihak kemudian dilaksanakan dengan anggaran dari pemerintah pusat. Dinas Pariwisata Provinsi mensinkronkan rencana pengembangan desa wisata ini dengan rencana pembangunan sektor-sektor lain yang terkait di desa atau daerah itu.
Dana pembangunan wisata pedesaan dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan seperti penataan lansekap desa, pengadaan lampu penerangan jalan, pembersihan sungai, renovasi monumen, pembangunan jalan desa, pembangunan rumah penginapan, dan lain-lain. Pemerintah India menekankan agar penggunaan dana desa wisata dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Adapun pelaksana pembangunan adalah pemerintah desa dan masyarakat setempat. Negara yang terkenal di dunia dengan brand “Incredible India” itu memasarkan desa wisatanya dengan sub-brand “Explore Rural India” dan rajin mengikutsertakan penduduk desa wisata terpilih dalam berbagai forum pariwisata internasional. Apa yang dilakukan India itu juga dilakukan oleh banyak negara lain, negara maju maupun negara berkembang.
Sinergi Antar Lembaga
Selain oleh Kementerian BUMN, pengembangan desa wisata juga dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Kementerian ini menargetkan 4.000 desa wisata akan terbangun selama 2015-2019. Saat ini konon telah terbentuk 150 desa wisata. Yang dilakukan Kementerian Desa adalah mendorong desa-desa untuk membangun desa wisata melalui pembentukan BUMDes. BUMDes ini diharapkan menghasilkan penerimaan desa sekaligus menggerakkan perekonomian penduduk desa.
Dengan dana desa yang semakin besar per desanya, tahun ini Rp 46 triliun dan tahun 2017 menjadi Rp 60 triliun untuk 75 ribu desa, maka setiap BUMDes dapat membiayai pengembangan desa wisata dengan mengalokasikan beberapa ratus juta rupiah per tahun. Jika semua dana desa dipakai untuk membangun infrastruktur, yang setiap tahun perlu perawatan, maka dikhawatirkan dana desa tidak akan dinikmati oleh seluruh penduduk desa. Bahkan orang kota lah yang mungkin akan mendapat keuntungan dari infrastruktur pedesaan yang semakin baik. Bagaimanapun, perlu diupayakan penggunaan dana desa yang tepat sasaran.
Apa yang dilakukan Kementerian BUMN dengan membangun desa-desa wisata di berbagai daerah itu adalah langkah yang “sudah betul!”, meminjam jargon baru TVRI. Tidak hanya betul, niat itu juga mulia karena langsung memberikan manfaat bagi masyarakat pedesaan. BUMN yang selama ini seolah-olah berada di atas awan karena urusannya yang berskala nasional, kini ikut mendampingi masyarakat pedesaan yang memerlukan uluran tangan.
Jumlah desa yang akan dikembangkan masih sangat sedikit dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di tanah air, namun desa-desa wisata yang dibangun oleh BUMN dan Kementerian Desa dapat menjadi percontohan desa-desa wisata yang dibangun oleh pemerintah daerah atau oleh pemerintah desa dan masyarakat desa sendiri. Beberapa daerah sudah mencanangkan pembangunan desa wisata, seperti Provinsi Bali, yang setiap tahun membentuk belasan desa wisata untuk menambah jumlah wisatawan mancanegara. Beberapa provinsi/kabupaten lain juga terdengar aktif membangun desa wisata.
Adanya beberapa instansi yang sedang dan akan membangun desa wisata menuntut adanya keterpaduan dan sinergisitas yang efektif. Secara umum saya membayangkan peran masing-masing lembaga sebagai berikut.
