Pengantar
Dalam Festival Budaya Daerah Kabupaten Kupang tahun 2024 yang diwujudkan program ini oleh Dinas P & K Kabupaten Kupang, salah satu mata lomba yakni, tutur sejarah pemerintahan Kabupaten Kupang.
Menarik. Mata lomba ini menyasar para peserta didik Sekolah Menengah Pertama. Para guru dan peserta didik mesti berjibaku menemukan sumber-sumber informasi agar dapat menjadi peserta lomba. Uniknya, peserta lomba mesti mampu menghafal. Nah, betapa susahnya bila menghafal materi yang bila ditulis akan mencapai paling kurang 2 halaman.Â
Materi yang ditulis singkat dalam satu halaman, (mungkin) dapat dihafalkan dalam sekitar 500 - 800 kata. Sementara bila di atas satu halaman, butuh kemampuan menghafal yang tidak biasa. Bahwa bila ada yang mampu menghafal lebih dari 2 halaman yang mencapai 1000-an kata, itu akan menunjukkan kemampuan yang luar biasa.
Semua peserta (sekolah) mengirim teks kepada panitia. Salah satunya saya ambil untuk ditempatkan di blog ini. Materi ini ditulis bersama oleh guru dan peserta didik dari SMP Swasta Kristen 1 Amarasi Selatan. Semoga ada manfaat.
 Materi Sejarah Pemerintahan Kabupaten KupangÂ
Pemerintahan Kabupaten Kupang Dari Masa ke Masa
- Sebelum Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Ketika Indonesia merdeka, salah satu provinsi yang dibentuk pemerintah pada masa itu yakni Provinsi Sunda Kecil yang meliputi pulau-pulau Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, Kepulauan Alor, Timor, Rote, Sabu dan pulau-pulaunya. Provinsi Sunda Kecil beribukota di Singaraja pulau Bali.
Seiring waktu berjalan, terjadi pergolakan terutama Belanda hendak menguasai kembali Republik Indonesia, sehingga dibentuklah negara-negara buatan. Di antara negara buatan Belanda itu yakni Negara Indonesia Timur yang dihasilkan melalui Konferensi Denpasar pada 18-24 Desember 1946. Hadir dalam Konferensi Denpasar yakni I. H. Doko, A. Rotti dan G. Manek. A. Rotti kemudian digantikan oleh J. S. Amalo.
Tahun 1949 semua wilayah kerajaan di Timor dan sekitarnya digabung ke dalam satu wilayah pemerintahan yang disebut Daerah Timor yang dikepalai oleh H. A. Koroh yang menjabat kurang lebih 2 tahun saja. Ia digantikan oleh J. S. Amalo melalui keputusan Menteri Dalam Negeri Negara Indonesia Timur.
Pemerintahan di dalam Negara Indonesia Timur di mana ada Daerah Timor dan pulau-pulaunya mengalami pergantian antara J. S. Amalo kepada St. Ndun (1958) dan terakhir kepada W. C. H. Oematan.