Sudah dalam pengetahuan umum bahwa negara kepulauan yang disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia, lebih dikenal dengan nama Republik Indonesia. Satu negara berdaulat yang menyelenggarakan pemilihan umum secara demokratis dengan multipartai terjadi pada tahun 1955. Partai-partai mengajukan calon-calon legislator yang kemudian terpilih dalam 260 kursi anggota DPR dan 520 kursi Konstituante. Apakah mereka berhasil memilih Presiden dan Wakil Presiden? Sejarah menjawab, tidak.
Presiden Soekarno tetap menjadi Presiden tak tergantikan bahkan ketika Mohammad Hatta mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden ketika DPR menyetujuinya pada 30 November 1956. Soekarno tetap menjadi Presiden dengan berbagai gejolak politik di dalam negeri, dan sepak terjang Soekarno Sang Orator, Singa Podium dan Penyambung Lidah Rakyat. Ia masih yang terbaik pada masa itu dan baru berakhir melalui suatu mekanisme Sidang MPRS. Maka, prestasi, reputasi dan rekam jejak Sang Proklamator berada di area abu-abu dalam sejarah bangsa ini setelah peristiwa itu.
Sejarah bangsa dan negara terus berlangsung, ketika melewati berbagai tantangan untuk mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Salah satu di antara tantangan itu yakni memilih presiden dan wakil presiden. Kedua jabatan itu merupakan idaman para politisi. Soeharto tak terkalahkan. Ia bagai satu-satunya putra terbaik bangsa Indonesia. Tahun-tahun kepemimpinannya ditandai dengan politik stabilitas. Segala hal haruslah stabil agar pembangunan terus berlangsung tanpa hambatan. Hambatan yang terjadi di depan mata harus dapat dengan segera distabilkan. Pada permukaan yang sama, setiap menjelang pemilihan umum khususnya pemilihan presiden, di mana-mana ada apel pernyataan sikap, Soeharto terbaik untuk melanjutkan kepemimpinan nasional. Hingga titik waktu publik pun jenuh atas alasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Kekuasaan Soeharto, "satu-satunya" putera terbaik bangsa ini, lengser. Prestasi, reputasi dan rekam jejak masih mengesankan dan terus terbaca, berada pula di dalam ruang-ruang diskusi publik yang tetap mencapai area abu-abu.
Reformasi telah melahirkan berbagai perubahan, ketika UUD 1945 diamandemen kecuali pembukaannya. Amandeman ini melahirkan suatu tatanan baru dalam dunia demokrasi bangsa Indonesia. Pemilihan Umum khususnya untuk Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat. Bermunculanlah orang-orang terbaik, baik lahir dari kandungan Partai Politik maupun dari kalangan Profesional. Sejarah bangsa ini terus mencatat prestasi, reputasi dan rekam jejak tiap putera-puteri terbaik bangsa untuk digadang-gadang menjadi presiden dan wakil presiden.
Kaum muda bermunculan sebagai generasi baru yang lahir dari rahim reformasi. Ir. Joko Widodo, siapa yang menduga sebelumnya bahwa ia yang mendapat julukan ndeso, planga-plongo, bahkan dungu, justru menjadi yang terbaik secara berjenjang. Rasanya tidak akan ada lagi seseorang di Indonesia yang seperti Joko Widodo. Ia menaiki tangga perpolitikan dengan menjabat sebagai Walikota Solo, Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dan sampai di puncak jabatan tertinggi bangsa, Presiden. Ia bahkan terpilih untuk menjabat sebagai Presiden untuk periode kedua. Keberhasilannya dalam pembangunan dengan mesin penggerak Nawacita telah menjadikannya satu tokoh yang kontroversi di dalam negerinya, sementara di manca negara ia dipuja dan dihormati.
Demokrasi di Indonesia terus bergulir untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin baru yang kiranya memiliki visi yang melintasi masa depan. Generasi emas yang dicanangkan untuk dicapai pada tahun 2045 mulai dibenamkan visi itu ke dalam kisi-kisi pembangunan berkesinambungan. Siapa pun yang akan menjadi presiden dan wakil presiden, visi menggapai generasi emas patutlah untuk dicapai pada masanya dengan bekerja keras menghadapi tantangan dan peluang dalam waktu berjalan.
Hari-hari ini, menuju Februari 2024, masyarakat dan publik Indonesia disuguhi kader-kader terbaik dari partai-partai politik untuk menjadi bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden. Ada pula di antaranya bukan berasal dari partai politik, tetapi "dibesarkan" dalam dunia profesional baik pendidikan maupun dunia usaha. Waktu terus bergulir dengan suguhan nama-nama seperti: Anies Rasjid Baswedan, Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Prabowo, Erick Tohir, Khofifah Indar Parawangsa, Ridwal Kamil, Gibran Rakabuming Raka, Yenny Wahid, dan masih banyak yang lainnya dari kalangan partai politik. Mereka sedang berada dalam arus waktu menuju Februari 2024. Sementara masyarakat pemilih (konstituen) akan menentukan pilihannya hanya dengan satu suara.
Satu suara amat berharga. Satu suara itu akan diminta-mintakan kepada konstituen pada masa kampanye segera setelah para bakal calon ditetapkan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden ketika mendaftarkan diri ke penyelenggara pemilihan umum yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU). Satu suara itu akan amat sangat berharga. Satu suara terus dikumpulkan dan diakumulasikan pada calon-calon itu hingga akhirnya akan memuncak pada pengumpul suara terbanyak. Siapakah dia?
Publik dan konstituen Indonesia akan terus mencermati mulut para penjaja visi, misi dan program strategis. Mereka akan bekerja bagai salesman/woman dengan meronakan wajah agar dapat diterima hingga ke lubuk hati. Visi, misi dan program strategis nasional yang akan menjadi mesin pembakar daya juang pada saat menduduki singgasana dan istana negara. Hati yang berhati-hati akan dengan penuh perhatian mencermati agar kelak dapat melabuhkan rasa pada insan terbaik. Pada waktu itu, hanya dengan satu kali coblos, jemari telah menentukan masa depan bangsa.
Penutup
Mari kita menuju pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilaksanakan secara serentak. Pemilihan umum yang akan dicatat sejarah bangsa ini karena akan menghabiskan energi dan daya yang amat besar. Energi dan daya itu bukan saja karena harus mengantarkan kandidat terbaik ke kursi panas presiden dan wakil presiden, tetapi juga mereka yang akan duduk di kursi legislatif pada tingkat Kota, Kabupaten, Provinsi dan di pusat. Di sana masih ada kamar yang lain yakni: Dewan Perwakilan Daerah, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
