"Sejatinya, hasil Quick Count PolTracking yang batal ditayangkan di tvOne itu, mirip dengan lembaga-lembaga survei lainnya, seperti SMRC, Indikator, CSIS-Cyrus, Kompas, dan Populi. Hasil Quick Count PolTracking: Jokowi-JK unggul dengan 53,37 persen dari Prabowo-Hatta yang cuma 46,63 persen (data dari 2000 TPS, margin of error +/-1 persen)," kata Hanta Yudha dalam konperensi pers di Balai Kartini, 9 Juli 2014, bersama Ketua Dewan Etik Persepi (Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia), Jakarta, Rabu (9/7). Di balik itu sebenarnya muncul sebuah pertanyaan, apakah yang terjadi dengan hasil-hasil yang sebaliknya? Apakah sikap yang diambil berbeda dengan Hanta Yudha?
Sebenarnya keterlaluan juga manakala Prabowo dan Mahfud berusaha mengatakan ini sekedar psy-war. Tergantung medianya. Kalau mungkin  KOMPAS TV dan Metro TV tidak netral, apakah kemudian RRI juga tidak netral? Apakah berani kubu Jokowi JK membayar RRI yang sebagian besar sahamnya dimiliki Pemerintah?
Ada benarnya bahwa dunia akademis harus steril dari politik. Setidaknya, apa yang dulu dikatakan oleh Daoed Yusuf ketika mensterilkan dunia kampus dan sekolah dari politik praktis, sepertinya mendapatkan tantangannya pada pilpres kali ini. Di sinilah peran dunia akademis menjadi wasit kalau ada lembaga survei yang bertanding.
Saya kira, bukan masalah hasilnya. Untuk hasil nanti tanggal 22 akan dipengaruhi oleh banyak hal indepensi KPU, ketegasan BAWASLU, kemampuan dalam menjaga hasil pemilu, dll. Yang dilihat dan dipermasalahkan saat ini adalah bagaimana pertanggungjawabannya secara metodologi. Jangan sampai, dunia ilmiah justru dimanipulasi dan disalahgunakan hanya sekedar untuk tujuan politik praktis. Apalagi hanya didasarkan pada pesanan. Sungguh, ini akan menjadi pelecehan ilmu statitiska.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
