Badan Bank Tanah, Solusi Wujudkan Ekonomi Berkeadilan dan Terpenuhinya Hak Masyarakat Terhadap Tanah

Dengan hadirnya Badan Bank Tanah diharakpkan pengaturan lebih lanjut terhadap pemberian hak atas tanah di atas tanah Hak Pengelolaan itu sendiri seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), Hak Pakai maupun dengan Hak Milik tentu harus tetap berpedoman  pada tujuan dibentuknya Badan Bank Tanah yaitu menjamin ketersediaan tanah dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan tanah untuk ekonomi berkeadilan, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria, kepentingan umum, kepentingan pembangunan nasional dan kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, konsolidasi lahan dan reforma agraria.

Untuk itu hadirnya Badan Bank Tanah harus tetap berlomitmen secara mendasar bisa mengentaskan kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, meningkatkan produktivitas tanah, memberikan pengakuan hak atas tanah yang dimiliki baik secara pribadi, negara, dan tanah milik umum yang pemanfaatannya untuk memenuhi kepentingan masyarakat. 

Hadirnya bank tanah sejatinya ada agar negara memiliki kontrol terhadap pengelolaan tanah. Hal ini perlu lebih dipertajam disebkaban tanah memiliki peran vital dalam kehidupan manusia yang mana dengan meningkatnya kebutuhan hidup manusia seperti bertambahnya jumlah penduduk dan program pembangunan infrastruktur menyebabkan permintaan terhadap ketersediaan tanah menjadi kian meningkat sedangkan ketersediaan atas tanah tersebut sangat terbatas. Jika penggunaan dan pemanfaatan tanah tidak diimbangi dengan upaya yang berkaitan dengan pertahanan fungsi dan kemampuan tanah.

Terbentunya Badan Ban Tanah oleh pemerintah dihajatkan juga sebagai upaya mendukung pemulihan ekonomi dengan pengelolaan lahan yang lebih efisien. Bank Tanah diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan lahan dan mendukung kesejahteraan ekonomi, sosial yang berkeadilan.

Kehadiran Bank Tanah diharapkan bisa mencegah praktik spekulasi lahan yang kerap terjadi dan memberikan akses lahan yang lebih merata. 

Di Indonesia, kebutuhan akan tanah semakin mendesak. Pasalnya seiring dengan  pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di daerah perkotaan. Keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kendala dalam pemerataan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan. Untuk itu  Badan Bank Tanah diharapkan mampu menyiapan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan serta memberikan solusi terhadap masalah tanah yang acapkali menuai konflik.

Kehadiran Bank Tanah sangat dinanti masyarakat, karena sesungguhnya membawa banyak manfaat bagi pemulihan ekonomi Indonesia.   Kehadiran Bank Tanah, bagi pemerintah seyogyanya bisa mengontrol harga tanah, mencegah spekulasi yang merugikan dan tentu saja bisa menyediakan lahan yang lebih terjangkau bagi masyarakat. 

Dalam jangka panjang, Bank Tanah diharapkan dapat membantu mewujudkan pemerataan ekonomi berkeadilan dengan menyediakan lahan untuk berbagai aktivitas bagi pengusaha kecil menengah, pertanian, serta perumahan.

Kecuali itu Bank Tanah dapat mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia. Dengan adanya akses lahan yang mudah dan transparan, pembangunan infrastruktur publik dapat berjalan dengan lebih efisien. Selain itu Bank Tanah sepenuhnya punya tanggung jawab dalam menjaga ketersediaan lahan untuk program reforma agraria, yang bertujuan untuk mendistribusikan lahan kepada masyarakat yang membutuhkan.

Meski demikian implementasi Bank Tanah tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama yakni kurangnya pemahaman masyarakat akan fungsi dan tujuan Bank Tanah didirikan. Banyak masyarakat yang masih sekeptis yang menyebutkan, bahwa pengelolaan lahan oleh Bank Tanah hanya menguntungkan pemerintah atau pihak tertentu. Demikian juga proses akuisisi lahan sering kali berhadapan dengan konflik kepentingan, terutama di daerah dengan harga tanah yang tinggi.

Guna menumbuhkan pemahaman masyarakat akan keberadaan Badan Bank Tanah maka diperluan sosialisasi yang masif dan transparansi dalam operasional Bank Tanah agar masyarakat dapat memahami manfaatnya secara menyeluruh.