Validasi di Ujung Negeri (Bagian 1)

Miangas, 15 Oktober 2017

Ini sejarah! Setelah 10 tahun digulirkan, Program Keluarga Harapan (PKH) resmi menjejak pulau paling utara di Indonesia yaitu Miangas. Sebanyak 106 kk yang tercatat di Basis Data Terpadu akan mengikuti rangkaian kegiatan validasi data calon penerima manfaat PKH.

Lalu apa pentingnya?

Begini, posisi Miangas bukan hanya strategis bagi Indonesia namun juga sarat heroisme sejarah. Miangas menjadi rebutan 3 negara yaitu Belanda, Spanyol dan Amerika. Dan pada 4 April 1928, hakim tunggal Pengadilan Mahkamah Internasional di Deen Haag, Dr. Max Hubert asal Swiss memutuskan kepemilikan Pulau Miangas dimenangkan oleh Belanda. Sejak itulah pulau seluas 3,15 km2 itu berada di pangkuan ibu pertiwi.

Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara itu berbatasan hanya 54 mil laut dari Filipina. Butuh waktu 4 jam menyeberang ke Ibukota Davao di Filipina Selatan.

Yang menarik adalah tidak sedikit penduduk Miangas yang tinggal dan membentuk keluarga di Filipina. Sehingga terdapat dua Border Crossing Station di pulau ini yaitu sisi Indonesia dan sisi Filipina.

Kembali ke PKH, para founding fathers mungkin tidak menyangka ekspansi PKH yang begitu cepat. Jika awalnya target Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tahun 2018 adalah 6 juta, justru digelontor pemerintah Jokowi menjadi 10 juta KPM. Ini menunjukkan kepercayaan pemerintah pada kinerja PKH.

Bukan hanya Jawa yang memang padat penduduknya tetapi PKH juga diwajibkan menembus pelosok nusantara, berkontribusi memperkuat wilayah batas-batas negara. Jadi, inilah Miangas.

Validasi Data

Sekarang mari membahas validasi data. Ia adalah kegiatan mencocokkan data calon penerima manfaat PKH dengan kondisi terkini disertai bukti-bukti dokumen sah yang mereka miliki.

Selain itu diperiksa pula pemenuhan syarat kepesertaannya yaitu memiliki komponen ibu hamil, balita, anak usia sekolah, lanjut usia 70 tahun ke atas dan penyandang disabilitas berat. Jika memenuhi syarat (eligible) maka mereka akan menjadi KPM PKH selama 6 tahun, dan mendapatkan hak-hak kepesertaan lainnya. Selain bantuan sosial berupa uang, mereka juga diprioritaskan memperoleh bantuan sosial lainnya seperti Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

Memang tidak salah Menteri Sosial memerintahkan PKH merambah pulau ini. Perjalanan menujunya memerlukan perjuangan yang tidak mudah. Penerbangan Manado-Miangas pp hanya ada di hari Minggu, sedangkan jalur laut harus ditempuh 3 hari 4 malam. Jadi saat kami mendarat di hari Minggu, memerlukan waktu minimal satu minggu tinggal di pulau ini untuk menunggu penerbangan pulang Minggu berikutnya. Beruntungnya saat tiba kami disambut hangat oleh sekretaris kecamatan dan kepala bandara.

Lantas bagaimana respon penduduk Miangas terhadap PKH? Nantikan catatan selanjutnya.

PKH, luar biasa!

@herman susilo