Dalam pemilu atau pilkada, salah satu masalah yang sering terjadi dan masif yaitu masalah politik uang. Orang (Baca : politisi dan pemilih) sudah tidak punya malu untuk bicara dan menerima uang yang dalam pendekatan agama adalah bagian dari suap menyuap atau sogok, yang dalam hukum pemilu adalah bagian dari tindak pidana pemilu.
Apa sebabnya? Karena orang miskin nilai. Entah itu nilai moral, etika lebih-lebih hukum. Bahkan lebih parahnya lagi, sebagian besar menganggap bahwa politik uang itu adalah budaya. Padahal sejatinya, politik uang itu bukanlah budaya tapi kejahatan. kejahatan kemanusiaan dan kejahatan hukum sebagaimana yang penulis sering sampaikan.
Maka, tidak pantas ia disebut sebagai budaya, sebab kembali pada prinsip dasar bahwa budaya itu syarat akan nilai.
Kedua, momentum. Saat ini, masyarakat Dompu yang diprakarsai oleh pegiat sejarah dan budaya tengah berupaya mengembalikan identitas kedompuannya (baca : dou Dompu) melalui pelbagai macam gerakan. Mulai dari gerakan sosial media, diskusi, penulisan buku, penelitian dan sebagainya.
Momentum politik Pilkada yang melibatkan banyak orang adalah sarana yang tepat untuk menggaungkan kembali semangat itu.
Dimana pada momentum inilah akan lahir calon pemimpin Dompu kedepan.
Pemimpin-pemimpin yang dilahirkan dari proses Pilkada tersebut adalah pemimpin yang nantinya dapat membuat kebijakan untuk memajukan kebudayaan Dompu kedepan.
Untuk itu, selain melalui tema dan kegiatan budaya dalam peluncuran Pilkada. Beberapa hal yang perlu dan penting dilakukan pertama, mendorong penyelenggara pemilu (baca = KPU Dompu) agar dapat memasukkan tema kebudayaan sebagai materi debat pasangan calon dimasa kampanye.
Kedua, melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih melalui pendekatan budaya kearifan lokal.
Ketiga, saat ini timbu dan muna pa'a telah menjadi Warisan Budaya Tak Benda (WBTB). Untuk menjaga eksistensinnya. Maka, mendorong penyelenggara pemilu, stakeholders Pilkada dan peserta Pilkada untuk menjadikan timbu sebagai panganan wajib dalam setiap kegiatan rapat koordinasi, rapat pleno, sosialisasi dan kampanye. Termasuk penggunaan kain tenun muna pa'anya.
Ketiga, mendorong pasangan calon untuk memasukkan materi kebudayaan dalam dokumen visi, misi dan program kerja yang akan disampaikan ke KPU Kabupaten Dompu saat mendaftar dan disampaikan ke masyarakat di masa kampanye.
Pilkada yang diselenggarakan pada 27 November mendatang merupakan Pilkada serentak pertama di Indonesia. Dimana pemilihan Gubernur bersamaan dengan pemilihan Bupati dan Walikota.
