Kabar penangkapan seorang tokoh masyarakat atau pejabat, seperti yang terjadi pada Ketua Lembaga Swadaya Anti Narkoba, Ririn Heldawati, dalam kasus peredaran narkoba, telah mengguncang opini publik. Kejadian semacam ini sering kali menimbulkan beragam reaksi dari masyarakat dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas, pertanggungjawaban, dan kredibilitas individu yang terlibat, terutama ketika posisi atau jabatan yang diemban terkait dengan isu narkoba.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Ririn Heldawati, ditangkap Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba Polda Kalsel, Senin, 13 November 2023). Penangkapan terkait keterlibatan RH dalam penyalahgunaan dan peradaran sabu di Banjarmasin. Ririn Heldawati, seorang perempuan yang juga ketua LSM Birenrda Rapid Reaction Swallow Wilayah Kalimantan Selatan, ditangkap dirumahnya dengan membawa barang bukti berupa dua buah pipet kaca berisi residu sabu. Diungkapkan Direktur Reserse Narkoba Polda Kalsel Kombes Pol Kelana Jaya di Banjarmasin.
Ketua sebuah lembaga swadaya anti-narkoba ditangkap dalam kasus peredaran sabu, sebuah kejadian yang menciptakan gelombang kejut dan ironi yang tak terbantahkan. Seseorang yang diharapkan menjadi pilar moral dalam perang melawan narkoba justru terlibat dalam aktivitas yang bertentangan dengan misi dan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga tersebut.
Ketika seorang individu memegang jabatan yang berperan sebagai garda terdepan dalam melawan peredaran narkoba, harapan dan kepercayaan masyarakat terhadapnya sangat besar. Namun, penangkapan yang terkait dengan peredaran sabu menjadikan realitas yang ironis dan menimbulkan pertanyaan tentang kredibilitas dan integritas individu tersebut.
Reaksi publik terhadap penangkapan tokoh masyarakat atau pejabat terkait narkoba sering kali mencakup kekecewaan, kemarahan, dan tuntutan terhadap keadilan yang lebih tegas. Masyarakat berharap penegakan hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus semacam ini, tanpa adanya perlakuan istimewa atau intervensi dari pihak-pihak tertentu.
Dampak yang lebih luas dari kasus semacam ini adalah penurunan kepercayaan publik terhadap sistem dan institusi yang terlibat. Ketika pejabat atau tokoh masyarakat yang seharusnya menjadi contoh dan pemimpin terlibat dalam kejahatan seperti peredaran narkoba, hal ini dapat menggoyahkan keyakinan masyarakat terhadap integritas dan kemampuan institusi penegak hukum dalam menangani isu-isu kritis seperti narkoba.
Tak hanya merusak reputasi individu, tetapi insiden ini juga berdampak pada citra lembaga anti-narkoba itu sendiri. Kepercayaan publik yang seharusnya menjadi aset terbesar dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba dapat terkikis akibat perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga tersebut.
Tentu saja, prinsip asasi hukum "praduga tak bersalah" harus tetap dijunjung tinggi, namun perlu dicatat bahwa kehadiran kasus ini memberikan pelajaran penting tentang pentingnya transparansi dan integritas dalam menjalankan sebuah misi, terutama ketika itu terkait dengan perjuangan melawan narkoba yang telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat.
Momen ini sekaligus menegaskan bahwa siapapun, tidak peduli seberapa tinggi jabatan yang diemban, tak terkecuali para pemimpin lembaga yang berjuang melawan narkoba, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka. Tidak hanya secara hukum, tetapi juga secara moral dan etika.
Bagi masyarakat, kejadian ini menjadi peringatan bahwa dalam menilai seseorang atau suatu lembaga, kita perlu melihat lebih dari sekadar jabatan atau posisi yang diemban. Nilai-nilai yang dianut dan integritas pribadi seseorang juga harus menjadi faktor penilaian dalam membangun kepercayaan terhadap individu atau lembaga tersebut.
Dalam keadaan yang ironis ini, masyarakat diingatkan untuk terus kritis dan tidak terlalu mudah percaya tanpa melihat substansi yang ada di balik jabatan atau lembaga yang dipresentasikan. Kehadiran ironi ini mengajarkan kita pentingnya integritas dan konsistensi nilai dalam setiap langkah yang diambil, terlebih lagi dalam konteks perjuangan melawan narkoba yang membutuhkan komitmen yang sungguh-sungguh.
Kasus seperti ini harus menjadi titik tolak bagi kita semua untuk meninjau kembali kualitas dan integritas individu atau lembaga yang dianggap sebagai pelindung atau garda terdepan dalam perjuangan melawan ancaman narkoba.
