Lebih lanjut Alamsyah mengungkapkan bahwa Wilmar Group mendapat porsi terbesar dari total dana subsidi tersebut.
"Sementara untuk 'subsidi' industri biodiesel sejak 2015 sudah dominasi 79,04 persen atau Rp 110,03 triliun dari total dana. Wilmar Group peroleh porsi paling dominan sebesar 36 persen dari total dana subsidi tersebut. Berapa pungutan ekspor yang mereka setor ke BPDPKS?" tanya Alamsyah.
Pendapat lain disampaikan oleh Virgy Arief, Junior Program Officer Yayasan Madani Berkelanjutan. Dikutip dari Mongabay, Virgy menyebut struktur di Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Kelapa Sawit, mayoritas pengusaha sawit. Banyak program yang dibuat lebih menguntungkan kepentingan pengusaha.
Sementara untuk program peremajaan sawit rakyat (PSR), lanjut Virgy, hanya sebesar Rp2,7 triliun; untuk pengembangan dan penelitian Rp284,4 miliar; sarana dan prasarana Rp1,73 miliar; promosi dan kemitraan Rp208,561 miliar; serta pengembangan sumber daya manusia sekitar Rp140,674 miliar. Pada 2021, Wilmar kembali memasok 2.699.752 kiloliter biodiesel ke Pertamina dan Musim Mas 882.530 kiloliter berdasarkan pada laporan yang tertuang di Mongabay.co.id.Â
Mengapa perusahaan swasta mendapatkan keistimewaan dan menikmati subsidi dari negara sementara perkebunan rakyat sepertinya kurang mendapat perhatian serius? Disamping itu dengan berfokus pada biodisel apakah rakyat memang harus dikorbankan menerima kelangkaan minyak goreng dengan harga yang tidak terjangkau? Beranikah Jokowi mengungkap pemain minyak goreng seperti pernyataannya 2015 silam?
.
