Kala duduk di halaman rumah di bawah mentari pagi, saya menyantap sarapan berupa berita-berita korupsi yang tak berkesudahan. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi terasa seperti usaha yang melelahkan tanpa ujung, bagaikan batu besar yang didorong Sisyphus ke atas tebing yang terjal dan curam, hanya untuk kembali jatuh ke dasarnya. Setiap kali satu kasus diatasi, kasus baru muncul, menghancurkan harapan sebelum sempat mencapai puncak keberhasilan.
Terlebih, baru-baru ini terdengar ungkapan dari RI 1 yang menyebutkan bahwa koruptor memiliki peluang untuk dimaafkan. Pernyataan ini di telinga saya tak lebih dari "batu besar" yang kembali jatuh ke dasarnya. Ke depannya sudah bisa ditebak: para tikus berdasi akan semakin semangat merampok uang rakyat, dan jika ketahuan, tinggal kembalikkan saja uangnya, nanti juga dimaafkan kok.Â
"Coba saja dulu, semoga tidak ketahuan,"Â ucap si tikus berdasi dalam hati.
Saya rasa, menu sarapan pagi yang tidak mengenakkan ini perlu dilanjut dengan hidangan penutup yang menyegarkan. Setidaknya menyegarkan hati, mental, dan pikiran yang mulai terasa tak sejalan dengan langkah-langkah pemerintah.
Maka dari itu, saya memilih buku "Merampas Aset Koruptor: Solusi Pemberantasan Korupsi di Indonesia" karya Dr. Muhammad Yusuf sebagai hidangan penutup. Buku ini sangat menyegarkan, di mana sang penuang (baca: penulis) menyebutkan bahwa perampasan aset koruptor adalah langkah krusial dalam pemberantasan korupsi yang seringkali diabaikan.
Saya merasa sepakat dengan sang penuang, bahwa selama ini koruptor yang sudah merampok kekayaan negara tetap bisa menikmati hasil curang mereka, sementara rakyat semakin terhimpit oleh kesulitan. Aset yang seharusnya dirampas tidak pernah sampai ke tangan negara atau rakyat, dan hukum yang ada seolah tak cukup kuat untuk mencegah para elit ini kembali bermain dengan uang rakyat.
Sayangnya, perampasan aset tersebut tidak dapat dilaksanakan karena masih terbengkalainya payung hukum yang diharapkan, yaitu Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset---yang bahkan tidak tercantum dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2025.
Oleh karena itu, ketika seorang koruptor hidup nyaman dengan hasil jarahannya, sementara rakyat harus bertahan dengan berbagai penunjang kehidupan yang serba minim, wajar jika saya bertanya: mengapa pemerintah lambat mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset? Apakah ini karena ketakutan menghadapi para elit koruptor, atau karena pemerintah sendiri menjadi bagian dari sistem yang melindungi mereka?
Sejak Indonesia meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, janji pemberantasan korupsi terus didengungkan. Salah satu pilar utama UNCAC adalah asset recovery---pemulihan aset hasil kejahatan korupsi---yang diatur dalam Bab V (Pasal 51-59). Namun, hingga kini, Indonesia belum memiliki kerangka hukum yang cukup kuat untuk merealisasikan janji tersebut.
Kasus Helena Lim: Pembuka Hari yang Mencemaskan
