Integritas Hukum Meluruh, Masih Percaya Sama Aparat?

Kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap integritas moral aparat penegak hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yaang berlaku di Indonesia.

Gara-garanya?

Korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, merupakan salah satu faktor utama yang merusak proses penegakan keadilan. Ketika oknum-oknum aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi seperti menerima suap untuk mengubah atau mengabaikan bukti, menjatuhkan putusan yang tidak adil, atau memfasilitasi pelarian tersangka, keadilan menjadi terdistorsi dan integritas moral aparat tersebut dipertanyakan. 

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para oknum ini juga merupakan faktor yang signifikan berpengaruh pada terjadinya misscarriage of justice. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berupa penggunaan kekerasan yang berlebihan, intimidasi terhadap saksi atau terdakwa, atau manipulasi prosedural untuk menguntungkan pihak tertentu. 

Praktik-praktik imoral ini sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan ketidakadilan yang sistematis. Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya juga menjadi penyebab kegagalan penegakan keadilan. 

Minimnya pelatihan, pengetahuan hukum yang tidak memadai, serta kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak adil dan tidak efektif. Kegagalan dalam menegakkan keadilan merusak integritas moral dan etika aparat penegak hukum. 

Ketika ada oknum aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, mereka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya mereka junjung tinggi. Hal ini mengarah pada degradasi moral yang berdampak negatif terhadap seluruh institusi penegak hukum.

Akibatnya?

Integritas moral yang rusak karena ulah segelintir oknum mengakibatkan hilangnya kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi pelindung keadilan. 

Kredibilitas yang hilang ini sulit untuk dipulihkan dan membutuhkan waktu serta usaha yang besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ketertiban umum. 

Ketika masyarakat melihat kegagalan yang sistematis dalam penegakan keadilan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap seluruh sistem hukum. Lunturnya kepercayaan ini dapat mengakibatkan masyarakat enggan untuk melapor kejahatan, memberikan kesaksian, atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum.