Integritas Hukum Meluruh, Masih Percaya Sama Aparat?

Kegagalan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dalam konteks peradilan pidana di Indonesia memiliki dampak yang sangat serius terhadap integritas moral aparat penegak hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yaang berlaku di Indonesia.

Gara-garanya?

Korupsi yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, merupakan salah satu faktor utama yang merusak proses penegakan keadilan. Ketika oknum-oknum aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi seperti menerima suap untuk mengubah atau mengabaikan bukti, menjatuhkan putusan yang tidak adil, atau memfasilitasi pelarian tersangka, keadilan menjadi terdistorsi dan integritas moral aparat tersebut dipertanyakan. 

Penyalahgunaan kekuasaan oleh para oknum ini juga merupakan faktor yang signifikan berpengaruh pada terjadinya misscarriage of justice. Penyalahgunaan kekuasaan ini dapat berupa penggunaan kekerasan yang berlebihan, intimidasi terhadap saksi atau terdakwa, atau manipulasi prosedural untuk menguntungkan pihak tertentu. 

Praktik-praktik imoral ini sering kali mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan ketidakadilan yang sistematis. Kurangnya profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya juga menjadi penyebab kegagalan penegakan keadilan. 

Minimnya pelatihan, pengetahuan hukum yang tidak memadai, serta kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip HAM dapat mengakibatkan proses penegakan hukum yang tidak adil dan tidak efektif. Kegagalan dalam menegakkan keadilan merusak integritas moral dan etika aparat penegak hukum. 

Ketika ada oknum aparat penegak hukum terlibat dalam praktik-praktik korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan, mereka tidak hanya melanggar hukum tetapi juga menghancurkan nilai-nilai moral dan etika yang seharusnya mereka junjung tinggi. Hal ini mengarah pada degradasi moral yang berdampak negatif terhadap seluruh institusi penegak hukum.

Akibatnya?

Integritas moral yang rusak karena ulah segelintir oknum mengakibatkan hilangnya kredibilitas aparat penegak hukum di mata publik. Ketika masyarakat menyadari bahwa aparat penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan jujur dan adil, mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap lembaga yang seharusnya menjadi pelindung keadilan. 

Kredibilitas yang hilang ini sulit untuk dipulihkan dan membutuhkan waktu serta usaha yang besar untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan aparat penegak hukum merupakan fondasi penting bagi stabilitas sosial dan ketertiban umum. 

Ketika masyarakat melihat kegagalan yang sistematis dalam penegakan keadilan, mereka cenderung kehilangan kepercayaan terhadap seluruh sistem hukum. Lunturnya kepercayaan ini dapat mengakibatkan masyarakat enggan untuk melapor kejahatan, memberikan kesaksian, atau bekerja sama dengan aparat penegak hukum. 

Ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat akibat kegagalan penegakan hukum dapat memicu ketidakpuasan yang meluas dan protes sosial. Kasus-kasus yang mencolok seperti penanganan yang tidak adil terhadap korban kejahatan, pembebasan tersangka yang jelas bersalah karena suap, atau kekerasan yang dilakukan oleh oknum-oknum tidak bermoral tersebut dapat menjadi katalisator bagi gerakan sosial yang menuntut reformasi hukum. 

Supremasi hukum adalah prinsip dasar yang menjamin bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum. Kegagalan dalam menegakkan keadilan meruntuhkan prinsip ini dan mengancam supremasi hukum di Indonesia. Ketika hukum tidak lagi dianggap sebagai alat untuk mencapai keadilan, tetapi sebagai sarana untuk mempertahankan kekuasaan atau melindungi kepentingan tertentu, masyarakat akan cenderung mencari keadilan di luar sistem hukum yang ada, yang dapat mengarah pada anarki dan ketidakstabilan sosial.

Terus gimana dong?

Reformasi institusional yang menyeluruh diperlukan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana di Indonesia. Ini termasuk penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal, transparansi dalam proses penegakan hukum, serta penegakan sanksi terhadap aparat penegak hukum yang melanggar hukum dan etika. 

Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai prinsip-prinsip HAM, etika profesi, dan keadilan prosedural adalah langkah penting untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas mereka. Pelatihan ini harus berkelanjutan dan mencakup pengetahuan praktis serta teori hukum yang relevan. 

Masyarakat juga harus diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam pengawasan dan evaluasi penegakan hukum. Ini dapat dilakukan melalui pembentukan lembaga pengawas independen, penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif, dan peningkatan keterlibatan masyarakat sipil dalam proses reformasi hukum.