Komjen Budi Gunawan, saat menjalani fit and proper test oleh DPRilustrasi : http://kabar24.bisnis.com
Apa kata dunia bila calon pimpinan tertinggi kepolisian adalah orang yang disangkakan melakukan pelanggaran hukum yang berat? Inilah pertanyaan yang sedang menjadi kekhawatiran banyak pihak sekaligus menjadi bahan serangan politik kepada Presiden RI yang dengan "cepat" menunjuk Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Akankah pemberantasan korupsi dan revolusi mental yang didengungkan saat kampanye bisa berjalan bila ternyata dugaan korupsi itu terbukti dan membuka mata bahwa penegakan hukum di Republik Indonesia akan dipimpin oleh orang yang bermasalah? Sebagaimana pemeo yang sering kita dengar, tidak mungkin sapu yang kotor bisa membersihkan kotoran, maka bila nanti Komjen BG tetap dilantik menjadi Kapolri entah apa yang akan terjadi dengan pemerintahan Jokowi dalam menegakkan hukum.
Sore ini Rabu 14 Januari 2015, komisi III DPR melalui fit and proper test telah menyetujui pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri menggantikan Jendral Sutarman sebagai Kapolri yang dipilih di era pemerintahan SBY. Persetujuan DPR ini menjadi bola panas yang dilemparkan ke Presiden Jokowi setelah sebelumnya DPR menerima bola panas dari Presiden meskipun prosesnya dilakukan secara aklamasi. Nyaris tak ada keberatan dari DPR. Dalam hal ini hampir semua anggota dari kedua kubu mendukung pilihan Presiden. Padahal dukungan itu berarti mengabaikan KPK yang telah menetapkan BG menjadi tersangka. Dengan diloloskannya BG oleh DPR maka peta politik semakin menyulitkan Presiden. Kawan dan lawan menjadi beban dan ancaman bila Presiden Jokowi menolak pencalonan BG meskipun itu hasil rekomendasi Ketua Umum PDIP, Megawati.
Kedua pilihan Pak Presiden memiliki resiko yang tinggi. Jika tetap dilantik, maka kepercayaan rakyat akan semakin luntur termasuk kepercayaan rakyat yang memilihnya. Apalagi rakyat yang tak memilih dan masih menyimpan image negatif yang tersisa dari propaganda kampanye, tentu akan menjadikannya bahan serangan dan olok-olok yang luar biasa hebatnya. Bahkan tidak menutup kemungkinan mereka menggalang dukungan untuk menurunkan Presiden dengan mendesak DPR/MPR melakukan impeachment.
Lalu bagaimana jika tidak dilantik atau dibatalkan pencalonannya oleh Presiden? Inilah yang membahayakan posisi Presiden. Dukungan dari partai pendukung utamanya PDIP dan Nasdem yang telah mendukung penuh pencalonan BG bisa jadi akan mengancam Presiden. Ini akan menambah tekanan dalam pemerintahan di samping tekanan dari kubu KMP. Bagaimana pun juga dukungan politik sangat penting untuk kestabilan jalannya pemerintahan. Disinilah ujian terberat Presiden Jokowi. Akankah beliau berpihak kepada kepentingan rakyat atau elit politik?
Mungkin sudah saatnya Presiden mengambil sikapnya sendiri meskipun harus mengambil resiko sebagaimana Ahok dengan Gerindranya. Langkah membatalkan pencalonan BG akan menentukan kredibilitas Jokowi selanjutnya, dengan konsekwensi hubungan internal koalisi akan merenggang. Tapi semoga itu tidak akan lama dan Jokowi tak bercerai dengan partai. Justru di sini semua elite politik harus mau belajar memberi kesempatan kepada institusi kepresidenan untuk benar-benar menggunakan hak prerogatif Presiden. Tanpa embel-embel titipan, balas budi atau latar belakang apapun. Hak prerogatif itu harus murni dari hati nurani Presiden, sebab kalau tidak tentu bukan hak prerogatif lagi namanya.
Dan kini bola panas menunggu untuk dieksekusi. Puluhan ribu netizen telah menandatangani petisi untuk menolak BG menjadi Kapolri. Semoga Presiden mendengarkan mereka. Meskipun kata almarhum Gusdur, hanya ada dua polisi yang bersih ( Jendral Hoegeng dan Polisi tidur), tapi minimal masih ada polisi yang tidak bermasalah seberat BG. Tak ada yang benar-benar ideal untuk memperbaiki karut marutnya negeri ini. Namun seperti kata SBY, selalu ada pilihan. Yang penting Presiden memiliki hak memilih sepenuhnya sehingga tidak ada sebagian rakyat menyebutnya boneka. Kami ingin mendengar seluruh rakyat memanggil tanpa canggung dan dengan hormat memanggil "Bapak Presiden RI yang kami cintai" yang benar-benar memiliki kekuasaan di negeri ini.
Jadi, jika saran rakyat yang peduli penegakan hukum dan pemberantasan korupsi diakomodir oleh pak Presiden maka selanjutnya PR bapak Presiden adalah mencari sapu yang bersih. Minimal yang paling bersih dari semua sapu yang kotor.
