Mulai tanggal 9 Maret 2024 pukul 00 Waktu Indonesia Barat diberlakukan penyesuaian tarif integrasi pada ruas jalan tol Jakarta Cikampek dan jalan layang Muhamed bin Zayed. berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan dan Perumahan Rakyat nomor 250/ kpts/m/ 20024. (www.mediaindonesia.com). Kebijakan itu jelas menambah beban dan kesedihan rakyat. Terlebih saat rakyat baru saja terbebani dengan harga sembako yang kompak naik jelang awal Ramadhan. Padahal sebentar lagi mayoritas rakyat tentu ingin mudik lebaran ke kampung halaman. Namun, kado pahit harus mereka terima , karena  tarif tol justru naik. Terbayang dampak turunannya seperti kenaikan harga barang dan jasa lainnya. Â
 Perubahan tarif ini mengundang protes karena tarif yang ada saat ini dirasa kurang adil dan membuat masyarakat merasakan kenaikan tarif secara signifikan. Apalagi saat ini diberlakukan tarif tol jauh dekat dengan bayaran yang sama. Sementara itu operator beralasan kenaikan tarif ini karena pertimbangan inflasi untuk ruas jalan tol Jakarta Cikampek dari periode September 2016 hingga Desember 2023. Serta hitungan inflasi untuk segmen jalan layang MBZ mulai periode Oktober 2020 hingga Desember 2023. (www.cnbcindonesia.com)
Selain itu, komponen lainnya yaitu pengembalian investasi terhadap penambahan kapasitas jalur jalan tol Jakarta Cikampek dari km 50 sampai dengan km 67 arah Cikampek dan km 62 sampai km 50 arah Jakarta. Serta penyediaan 4 titik fasilitas emergency parking Bay di Jalan layang MBZ. Sebagaimana diinformasikan, tarif tol Jakarta Cikampek Golongan 1 sebesar Rp 27.000 yang semula Rp20.000, golongan 2 dan 3 sebesar rp40.500 yang semula Rp 30.000 dan golongan 4 dan 5 Rp 54.000 yang semula Rp 40.000. (https://industri.kontan.co.id/news)
Sebelumnya,Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) mengumumkan rencana kenaikan tarif untuk 13 ruas jalan tol pada Kuartal I-2024, Senin (15/1/2024). Menurut pernyataan Munir, daftar ruas tol yang akan mengalami kenaikan tarif mencakup Jalan Tol Surabaya-Gresik, Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, Jalan Tol Bali-Mandara, Jalan Tol Serpong-Cinere, Jalan Tol Ciawi-Sukabumi, Jalan Tol Pasuruan-Probolinggo, Jalan Tol Makassar Seksi 4, Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, Jalan Tol Gempol-Pandaan, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto, Jalan Tol Cikampek-Palimanan (Cipali), Jalan Tol Cibitung-Cilincing Seksi 1, Jalan Tol Integrasi Jakarta-Tangerang dan Tangerang-Merak. UU Jalan No. 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan menjadi dasar hukum penyesuaian tarif tol ini. Penyesuaian dilakukan setiap dua tahun sekali, bergantung pada inflasi dan evaluasi pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. (https://www.kompas.tv/ekonomi/)
Paradigma Bisnis Sistem Kapitalis
Paradigma sistem kapitalisme yang diterapkan di negeri ini telah menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan bernegara. Tak heran konsep liberalisasi ekonomi dalam sistem ekonomi kapitalisme telah melegalkan kebutuhan publik hingga kepemilikan publik sebagai objek komersialisasi termasuk Jalan.
 Pembangunan fasilitas umum seperti jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, bandara dan sebagainya didasari atas kepentingan bisnis. negara pun membuka aliran investasi bagi pihak swasta dalam proyek pembangunan fasilitas umum ini. Maka, kenaikan tarif tol merupakan perkara yang lumrah terjadi dalam sistem kapitalisme. Sebab pembangunan jalan tol dilakukan dengan orientasi bisnis dan keuntungan.  Khusus jalan tol, kemudahan tampak dari regulasi atau kebijakan yang semakin mempermudah investasi bisnis jalan tol oleh pihak swasta.
Pembangunannya dilakukan dengan melibatkan investor-investor atau dengan kata lain pengelolaannya diserahkan kepada pihak swasta. Pemerintah beralasan bahwa membangun jalan tol membutuhkan biaya yang besar mulai dari pengadaan tanah, konstruksi hingga peralatan. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu menggandeng pihak swasta dalam membangun proyek strategis infrastruktur pemerintah. Dalam kerjaasama ini, pihak swasta membiayai pembangunan jalan tol terlebih dulu. Kemudian pengembalian investasi didapat melalui penarikan biaya tol selama masa konsesi.
 Pemerintah pun menekankan, meski dibangun oleh swasta, sebenarnya jalan tol merupakan milik negara, milik rakyat. Pasalnya, pada akhirnya jalan tol akan berubah menjadi Jalan non tol tak berbayar (gratis). Namun kenyataannya, lamanya konsesi ini menjadi misteri. Bahkan negara diberi wewenang untuk memperpanjang kontrak dengan pihak swasta.
 Demikian pula pemerintah berwenang memberikan hak pada swasta untuk tetap mengelola jalan tol guna mendapat dana segar untuk membangun tol baru di lokasi lain.Konsekuensinya, masa pembayaran jalan tol menjadi lebih lama dengan tarif normal. Mungkin juga akan terus menerus menjadi jalan berbayar. Inilah kenyataan sesungguhnya.
 Pengelolaan tol dengan cara demikian adalah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Akibatnya, alih-alih masyarakat mendapat akses infrastruktur gratis, pemerintah justru cenderung lebih berorientasi pada kelangsungan bisnis para korporasi atau operator bukan rakyat. Komersialisasi infrastruktur termasuk jalan tol akan terus terjadi selama sistem ekonomi kapitalisme diterapkan di negeri ini.
Selama ini, Â keterbatasan anggaran pemerintah selalu menjadi dalih. Padahal sejatinya, negeri ini memiliki sumber pendapatan yang besar dari kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, lagi-lagi akibat penerapan sistem kapitalisme, kekayaan alam itu menjadi legal dikuasai oleh korporasi atau pemilik modal. Negara hanya mendapatkan remahan pajak yang nilainya tidak sebanding. Negeri ini dirugikan, mengingat tarif jalan tol yang terus meningkat dan tentu mempersulit kehidupan rakyat.
Pandangan Islam
Paradigma negara dalam membangun infrastruktur jalan bukan bisnis namun pelayanan terhadap rakyat. oleh karena itu, pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhan akses, bukan berdasarkan pertimbangan keuntungan materi apalagi infrastruktur
Pembangunan infrastruktur jalan yang berorientasi pada kemaslahatan publik sesungguhnya hanya akan terealisasi dalam negara yang menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Islam adalah sebuah ideologi yang penerapannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam menetapkan bahwa pelayanan publik seperti penyediaan infrastruktur jalan adalah tanggung jawab penguasa. Tidak ada biaya yang harus dibebankan kepada publik (gratis).
 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Seorang Imam ( khalifah) atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Oleh karena itu, khalifah tidak dibenarkan menyerahkan tanggung jawab tata kelola pelayanan publik termasuk pengelolaan infrastruktur jalan umum kepada pihak swasta atau korporasi dengan alasan apapun. Apalagi hanya dengan alasan mahalnya biaya membangun jalan tol. Sebab pembangunan jalan tol melalui investasi dan utang hanya akan membahayakan kedaulatan negara.
 Syekh Abdul qadim zalum dalam buku sistem keuangan negara Khilafah menyebutkan bahwa dari sisi kepemilikan, jalan umum dipandang sebagai infrastruktur milik umum. Tersebab sifatnya sebagai milik umum, siapapun boleh melintasinya tanpa dipungut biaya atau gratis. Sebab pada dasarnya pembangunan infrastruktur dalam sistem islam ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat umum bukan untuk kemaslahatan segelintir orang. Pembangunan infrastruktur dalam islam tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai ladang bisnis termasuk oleh negara. Sebab jika demikian, maka jalan tol hanya bisa dilalui oleh orang yang mampu membayar saja. Dan hal ini menghilangkan hakikat jalan tol sebagai milik umat.
 Sistem islam juga akan membangun infrastruktur publik dalam standar teknologi paling unggul sehingga pelayanan akan berjalan maksimal. Keunggulan teknologi termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik, Jalan, hingga alat transportasinya itu sendiri.
 Seluruh pembiayaan infrastruktur dalam islam akan diambil dari Baitul Mal, pos kepemilikan umum yaitu pemasukan negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti hutan Migas tambang dan sebagainya. Pembiayaan dari pos ini sangat cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur seluruh wilayah. Kalaupun kurang, syariat Islam juga telah menetapkan aturan tertentu.
Dr Kasim Ajram 1992 dalam bukunya The Miracle of islam science edisi kedua, memaparkan pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi yaitu jalan umum yang paling canggih adalah jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak. Â Jalannya sudah dilapisi aspal pada abad ke-8 Masehi. Demikian tulis Ajram di bukunya. Hal mengagumkan karena pembangunan jalan beraspal di kota itu telah dimulai ketika khalifah Al-Mansur mendirikannya pada 762 Masehi dan semua itu bisa diakses oleh seluruh rakyat secara gratis, tanpa tarif. Sungguh, hanya pembangunan infrastruktur di bawah pengaturan Islam yang mampu menyediakan akses jalan bagi masyarakat dengan mudah gratis serta cepat sampai pada tujuan. Wallahu a'lam bish showab
