 Pengelolaan tol dengan cara demikian adalah buah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Akibatnya, alih-alih masyarakat mendapat akses infrastruktur gratis, pemerintah justru cenderung lebih berorientasi pada kelangsungan bisnis para korporasi atau operator bukan rakyat. Komersialisasi infrastruktur termasuk jalan tol akan terus terjadi selama sistem ekonomi kapitalisme diterapkan di negeri ini.
Selama ini, Â keterbatasan anggaran pemerintah selalu menjadi dalih. Padahal sejatinya, negeri ini memiliki sumber pendapatan yang besar dari kekayaan alamnya yang melimpah. Namun, lagi-lagi akibat penerapan sistem kapitalisme, kekayaan alam itu menjadi legal dikuasai oleh korporasi atau pemilik modal. Negara hanya mendapatkan remahan pajak yang nilainya tidak sebanding. Negeri ini dirugikan, mengingat tarif jalan tol yang terus meningkat dan tentu mempersulit kehidupan rakyat.
Pandangan Islam
Paradigma negara dalam membangun infrastruktur jalan bukan bisnis namun pelayanan terhadap rakyat. oleh karena itu, pembangunannya disesuaikan dengan kebutuhan rakyat dalam hal jumlah penduduk dan kebutuhan akses, bukan berdasarkan pertimbangan keuntungan materi apalagi infrastruktur
Pembangunan infrastruktur jalan yang berorientasi pada kemaslahatan publik sesungguhnya hanya akan terealisasi dalam negara yang menerapkan aturan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Islam adalah sebuah ideologi yang penerapannya akan membawa rahmat bagi seluruh alam. Islam menetapkan bahwa pelayanan publik seperti penyediaan infrastruktur jalan adalah tanggung jawab penguasa. Tidak ada biaya yang harus dibebankan kepada publik (gratis).
 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda : "Seorang Imam ( khalifah) atau kepala negara adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas urusan rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Oleh karena itu, khalifah tidak dibenarkan menyerahkan tanggung jawab tata kelola pelayanan publik termasuk pengelolaan infrastruktur jalan umum kepada pihak swasta atau korporasi dengan alasan apapun. Apalagi hanya dengan alasan mahalnya biaya membangun jalan tol. Sebab pembangunan jalan tol melalui investasi dan utang hanya akan membahayakan kedaulatan negara.
 Syekh Abdul qadim zalum dalam buku sistem keuangan negara Khilafah menyebutkan bahwa dari sisi kepemilikan, jalan umum dipandang sebagai infrastruktur milik umum. Tersebab sifatnya sebagai milik umum, siapapun boleh melintasinya tanpa dipungut biaya atau gratis. Sebab pada dasarnya pembangunan infrastruktur dalam sistem islam ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat umum bukan untuk kemaslahatan segelintir orang. Pembangunan infrastruktur dalam islam tidak boleh sama sekali dijadikan sebagai ladang bisnis termasuk oleh negara. Sebab jika demikian, maka jalan tol hanya bisa dilalui oleh orang yang mampu membayar saja. Dan hal ini menghilangkan hakikat jalan tol sebagai milik umat.
 Sistem islam juga akan membangun infrastruktur publik dalam standar teknologi paling unggul sehingga pelayanan akan berjalan maksimal. Keunggulan teknologi termasuk teknologi navigasi, telekomunikasi, fisik, Jalan, hingga alat transportasinya itu sendiri.
 Seluruh pembiayaan infrastruktur dalam islam akan diambil dari Baitul Mal, pos kepemilikan umum yaitu pemasukan negara yang bersumber dari pengelolaan sumber daya alam seperti hutan Migas tambang dan sebagainya. Pembiayaan dari pos ini sangat cukup untuk membiayai pembangunan infrastruktur seluruh wilayah. Kalaupun kurang, syariat Islam juga telah menetapkan aturan tertentu.
Dr Kasim Ajram 1992 dalam bukunya The Miracle of islam science edisi kedua, memaparkan pesatnya pembangunan infrastruktur transportasi yaitu jalan umum yang paling canggih adalah jalan-jalan di Kota Baghdad, Irak. Â Jalannya sudah dilapisi aspal pada abad ke-8 Masehi. Demikian tulis Ajram di bukunya. Hal mengagumkan karena pembangunan jalan beraspal di kota itu telah dimulai ketika khalifah Al-Mansur mendirikannya pada 762 Masehi dan semua itu bisa diakses oleh seluruh rakyat secara gratis, tanpa tarif. Sungguh, hanya pembangunan infrastruktur di bawah pengaturan Islam yang mampu menyediakan akses jalan bagi masyarakat dengan mudah gratis serta cepat sampai pada tujuan. Wallahu a'lam bish showab
