Pajak, Sumber Utama Sistem Ekonomi Kapitalisme
 Dalam penerapan sistem ekonomi kapitalisme, pajak niscaya dijadikan sumber utama pemasukan negara. Hingga akhir Juli 2023 saja, kontribusi pajak untuk penerimaan negara mencapai 64,6% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2023. Artinya segala pembiayaan negara seperti Pembangunan, gaji pegawai negara, pendidikan, kesehatan dan lain-lain bersumber dari harta rakyat berupa pajak.
Padahal di tengah pajak yang terus naik dan meluas ke berbagai sektor, kesejahteraan rakyat tak kunjung didapatkan. Oleh karena itu, rencana menaikkan pajak motor berbahan bakar minyak (BBM) adalah kebijakan yang membebani rakyat. Sejatinya, persoalan utamanya adalah penerapan sistem kapitalisme yang menjadikan pajak dan utang sebagai sumber utama APBN. Selama sistem ini tetap dipertahankan, maka pajak akan terus membebani masyarakat. Apalagi pajak di negeri ini diwajibkan atas seluruh masyarakat, termasuk rakyat miskin. Mirisnya, orang-orang kaya di negeri ini justru sering mendapat tax amnesti.
Sungguh, negara dalam sistem kapitalisme mengabaikan perannya sebagai pengurus umat. Mereka justru berpihak kepada korporasi atau para pemilik modal. Padahal, negeri ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa melimpah dan bisa menjadi sumber pemasukan besar negara. Lagi-lagi penerapan sistem ekonomi kapitalisme meniscayakan seluruh kekayaan alam tersebut diserahkan kepada pihak swasta atau korporasi. Nyatalah sistem kapitalisme merupakan penyebab utama dalam menetapkan pajak yang membebani rakyat ini sebagai sumber utama pemasukan negara.
Sistem  Islam, Membiayai Negara tanpa Pajak
Umat hari ini, seharusnya melihat bahwa ada sebuah sistem hidup yang mampu mengeluarkan masyarakat dari jeratan pajak. Sistem kehidupan tersebut berasal dari Allah Swt, Al-mudabbir (Maha Pengatur), yakni sistem Islam. Sistem Islam akan mampu membiayai negara tanpa pajak. Negara yang berfungsi sebagai ra'in atau pengurus urusan umat akan memberlakukan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh yang didukung oleh sistem politik Islam .
Paling tidak, ada tiga sumber utama pemasukan negara, pertama sektor kepemilikan individu seperti sedekah, hibah, zakat dan sebagainya. Khusus untuk zakat tidak boleh bercampur dengan harta yang lain. Kedua, sektor kepemilikan umum seperti pertambangan, minyak bumi, gas, batubara, kehutanan dan sebagainya. Ketiga, sektor kepemilikan negara seperti jizyah, kharaj, ghanimah, fa'I, usyr dan sebagainya. Syariat Islam juga telah menetapkan sejumlah kewajiban dan pos yang harus berjalan.
 Jika di baitulmal ada harta, maka dibiayai oleh baitul mal. Jika tidak ada, kewajiban tersebut berpindah pada kaum muslimin dalam bentuk dhoribah atau pajak. Pajak diambil dari kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta setelah mereka mampu memenuhi kebutuhan dasar dan perlengkapan secara sempurna sesuai dengan standar hidup tempat mereka tinggal. Namun hal ini juga tidak berlangsung lama, sebab pungutan yang dikenakan sekedar menutupi kekurangan selisih ketika ada suatu pembiayaan wajib.
 Ketika kebutuhan tersebut telah terpenuhi dan pemasukan dari pos utama telah berjalan dan mencukupi, pajak akan dihentikan. Syekh Abdul Qadim Zalum di dalam kitab al-amwal  halaman 129 mendefinisikan dhoribah sebagai harta yang diwajibkan Allah Swt kepada kaum muslim untuk membiayai kebutuhan dan pos yang diwajibkan kepada mereka dalam kondisi ketika tidak ada harta di baitul mal.
Karena itu, dalam sistem islam tidak akan ada penetapan pajak tidak langsung, pajak pertambahan nilai, pajak barang mewah, pajak hiburan, pajak jual beli, pajak kendaraan bermotor dan berbagai jenis pajak lainnya. Demikianlah, hanya sistem islamlah yang mampu membangun negara tanpa pajak yang membebani rakyat sekaligus bisa menjamin kesejahteraan. InsyaAllah
