BMKG memprediksi Puncak musim kemarau yang dipicu oleh fenomena El Nino akan terjadi pada minggu terakhir Agustus 2023. BMKG menyatakan musim kemarau tahun 2023 menjadi lebih kering dan curah hujan sangat rendah dibanding 3 tahun sebelumnya. Hal ini terjadi karena adanya fenomena El Nino dan Indian ocean di pool yang terjadi di Samudra. Dalam kurun waktu bersamaan untuk menghadapi kondisi tersebut, masyarakat diminta hemat air dan tidak membakar sampah. Meski prediksi dari BMKG demikian nyatanya, di beberapa daerah sudah terjadi kekurangan air bersih, bahkan kekeringan air selama puluhan tahun.
 Warga Desa Binangun Kota Banjar, Jawa Barat kesulitan memperoleh air bersih selama 20 tahun. Air sumur milik warga tidak bisa digunakan untuk minum karena terasa asin. Sementara tidak ada pasokan air bersih dari Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM Tirta Anom. (https://www.tvonenews.com/daerah/jabar/7082023)
Kesulitan mendapat air bersih di tengah kemarau juga melanda warga Kabupaten Bogor. Akibatnya Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor mencatat trend penyakit diare mulai meningkat. Selain itu, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat juga mengalami kesulitan mendapatkan air bersih setelah mengalami penurunan curah hujan yang signifikan. (https://www.bbc.com/)
Kekeringan juga melanda wilayah Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah terus meluas. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Grobogan, mencatat hingga Rabu (16/8/2023), sebanyak 58 desa di 15 kecamatan mengalami krisis air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan, Endang Sulistyoningsih mengatakan bantuan 924.000 liter air sudah disalurkan ke 48 desa. Dalam sehari, kata dia, rata-rata ada empat dusun yang menerima dropping air bersih. (https://regional.kompas.com/read/2023/08/16)
Kapitalisme Menyimpan Akar Masalah
Masalah kekeringan air bukanlah masalah baru. Juru bicara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengatakan pihaknya telah melakukan modifikasi cuaca sejak bulan Maret untuk memitigasi kekeringan. Mirisnya kepemimpinan saat ini hanya mampu memberikan solusi jangka pendek tanpa menyentuh akar masalah. Seperti yang dialami warga Kota Banjar Jawa Barat tersebut, memasuki musim kemarau warga semakin sulit memperoleh air bersih. Akhirnya selain mengandalkan air bersih bantuan dari BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjar, warga harus merogoh kantongnya lebih dalam untuk membeli air bersih.
Demikianlah pengurusan dalam sistem kapitalisme. Penguasa mengurus rakyat dengan setengah hati. Akan tetapi terhadap para pemilik modal mereka sangat sepenuh hati. Buktinya di tengah bencana kekeringan air, masih banyak air kemasan yang dijual di jalan-jalan. Tentu air kemasan ini merupakan produk dari kapitalisasi sumber-sumber air oleh industri air kemasan.
Perusahaan air minum kemasan mengeksploitasi air permukaan dan akuifer (lapisan kulit bumi berpori yang dapat menahan air) --- biasanya dengan biaya yang sangat rendah --- kemudian menjualnya dengan harga 150 hingga 1.000 kali lebih mahal daripada unit air keran di kota yang sama. Ekstraksi sumber daya untuk air minum kemasan dapat membuat wilayah yang kadar air tanahnya menurun semakin kekurangan air. Perkembangan bisnis air minum kemasan juga akan semakin berkontribusi terhadap polusi plastik di daratan dan lautan.
Dalam penelitian yang baru-baru ini terbit, kami mempelajari 109 negara dan menyimpulkan bahwa industri air minum kemasan yang sangat menguntungkan dan berkembang pesat justru berujung menutupi kegagalan sistem publik untuk memasok air minum yang aman bagi seluruh masyarakat.
Industri ini dapat menghalangi progres pembangunan proyek air bersih, terutama di negara berpenghasilan rendah dan menengah, dengan mengalihkan perhatian konsumen ke suatu pilihan yang kurang dapat diandalkan dan kurang terjangkau. (https://theconversation.com/bagaimana-industri-air-kemasan-menyembunyikan-krisis-air-global-203063)
