Mohon tunggu...
Heri Bertus A Toupa
Heri Bertus A Toupa Mohon Tunggu... Wiraswasta - Bijak dalam Berpikir dan Sopan dalam Perkataan

Gemar travelling dan membaca - Ora et Labora

Selanjutnya

Tutup

Hukum

Keberanian KPK Dalam Mengejar Para Koruptor

5 Februari 2023   04:13 Diperbarui: 5 Februari 2023   04:13 205
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Hukum. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Akhirnya KPK berhasil membawa Lukas Enembe ke Jakarta untuk diperiksa lebih lanjut. Lukas Enembe adalah seorang gubernur Papua yang telah dinonaktifkan saat ini, kemudian dijadikan tersangka oleh KPK dengan kasus gratifikasi.

Sejak ditetapkannya Lukas Enembe menjadi tersangka oleh KPK, situasi Papua menjadi agak rawan untuk di provokasi oleh sekelompok orang tertentu yang masih pro terhadap sang gubernur ini. Boleh dikata, Lukas Enembe ini selain seorang gubernur, dia masih punya pengaruh yang sangat kuat sekali di masyarakat Papua, termasuk di wilayah pegunungan dan pedalaman karena dia dianggap sebagai tokoh yang sangat berpengaruh dalam membangun Papua beberapa tahun lalu.

KPK agak sulit sebenarnya untuk membawa orang nomor 1 di Papua ini sebelumnya karena alasan keamanan di Papua sendiri. Ada banyak massa yang menjaga kediaman beliau dan rela melakukan tindakan anarkis ketika akan menangkap Lukas Enembe,  mereka loyal sebagai pengikut dari tokoh yang terkenal di Papua ini. Begitu banyak alasan ketika akan ditangkap oleh polisi dan KPK sendiri, mulai dari masalah kesehatan, keluarga dan sebagainya. Akan tetapi, sang tokoh ini selalu muncul di publik ketika menghadiri suatu acara keramaian dengan kondisi yang fit & bugar. Hal inilah yang membuat KPK merasa di bohongi, dan segera melakukan penangkapan yang tak terduga - duga dengan melakukan dialog khusus sebelumnya dengan beberapa tokoh Agama & Adat Papua dan  TNI/Polri serta masyarakat.

Terlepas dari masalah dia yang terjerat dalam kasus korupsi, memang bumi cendrawasih mengalami banyak pembangunan yang sangat significant selama di bawah pemerintahan Lukas Enembe. Pembangunan Trans Papua dan berbagai sarana serta fasilitas khususnya di daerah kota dan pedalaman dapat dirasakan lansung oleh masyarakat, walaupun beberapa tahun terakhir ini di wilayah Papua terjadi konflik yang menyebabkan banyaknya tenaga medis, tenaga pendidik, TNI/Polri bahkan warga sipil harus meregang nyawa akibat tindakan separatis KKB. Memang patutlah untuk diberikan appresiasi kepada beliau terlepas dari masalah korupsi yang menjeratnya.

Memang masalah yang di Papua sangatlah rumit dan kompleks. Ini dikarenakan oleh kesenjangan sosial dan pemerataan pembangunan yang masih jauh dibawah kata makmur dan maju. Tak tanggung - tanggung anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam membangun segala infrastruktur mencapai angka yang sangat fantastis, mengingat di wilayah Papua masih banyak yang sangat terisolir dan sangat sulit dijangkau oleh transportasi. Dengan nilai nominal yang sangat menggiurkan, banyak orang atau oknum tertentu tergiur untuk melakukan tindakan korupsi karena jumlah uangnya dapat diatur, seolah - olah dananya tepat pada sasarannya.

Para bos - bos perusahaan, khususnya di bagian konstruksi, seperti: pembuatan jalan raya, gedung - gedung pemerintah dan non pemerintah berlomba - lomba mendekati gubernur untuk mendapatkan atau memenangkan tender suatu proyek. Tanpa ACC dari gubernur, segala proyek tidak akan di keluarkan, sehingga pimpinan perusahaan melakukan lobi yang hangat di belakang layar untuk memenangkan proyek tersebut. 

Tak tanggung - tanggung, nilai nominal suatu proyek di Papua itu sangat banyak jumlah nolnya alias bisa mencapai milyaran rupiah. Oleh karena itu, berapapun nilai sogok suatu tender proyek kepada sang penguasa, pasti masih saja ada untungnya bagi para penyogok suatu tender proyek. Sungguh tak masuk akal logika, suatu perusahaan yang bukan bergerak di sektor konstruksi bisa menang dalam lelang proyek pembangunan jalan raya dan berbagai sarana fasilitas publik. 

Kembali lagi terhadap Lukas Enembe, yang terjerat dalam kasus gratifikasi sangatlah mungkin terjadi. Hal ini disebabkan oleh banyak pembangunan yang berjalan atau sedang dilakukan, sehingga berbagai pimpinan perusahaan ingin menang terhadap suatu proyek yang nilai tendernya sangatlah fantastis, walaupun ada ketidakcocokan background perusahaan dengan proyek yang akan dikerjakan. Dengan power yang ia miliki, sangatlah mudah beliau mengatur semuanya dengan melakukan pembicaraan di belakang layar, sehingga memudahkan suatu perusahaan bisa menang dalam pelelangan suatu proyek.

Sebenarnya, di luar sana masih banyak oknum - oknum tertentu di berbagai instansi pemerintahan melakukan tindakan korupsi. Bahkan nilai nominal yang di korupsi lebih besar dari apa yang dilakukan oleh ex gubernur Papua. Tak tanggung - tanggung, mereka juga berani melakukan penyogokan dengan sebuah lembaga atau institusi yang menaungi hukum, seperti: Kepolisian dan Kejaksaan. Maka ada beberapa oknum juga, seperti: Hakim, Jaksa, Pengacara serta Polisi yang ikut andil juga dalam memakai uang hasil korupsi dari orang - orang tertentu demi lancarnya suatu proses urusan dan bisnis.

Korupsi tak akan pernah habis - habisnya di negara kita Indonesia. Para elit politik memanfaatkan momen tertentu untuk bisa memakan uang dari penderitaan rakyat. Sementara orang - orang yang berada dalam keenakan duniawi dari hasil korupsi masih saja bebas kesana kemari untuk bersenang - senang, seolah - olah hukum kebal terhadap mereka. Belum tentu orang yang kita lihat secara kasat mata sangat religious pribadinya, tetapi ketika ada kesempatan untuk melakukan korupsi atau ditawari sejumlah dana, maka mau tak mau hatinya pasti akan luluh oleh sekantong uang. Godaan untuk melakukan korupsi selalu saja datang berbarengan dengan wanita, jabatan, kedudukan dan harta.

Tapi masih saja pribadi - pribadi tertentu yang masih mengutamakan kepentingan rakyat dan umum. Mereka berani mengatakan "Say No To Corruption", walaupun jumlah dari mereka lebih sedikit daripada koruptornya. Inilah yang harus kita salute sama mereka, berani mengatakan "tidak" untuk manjauhi korupsi. 

Beranikah Anda semuanya menolak uang serangan fajar ketika pemilihan kepala daerah (gubernur, bupati dan kepala desa) yang datang mengetuk pintu Anda dan memberikan uang 100 - 500 ribu per kepala dalam rumah tangga? Jawabannya ada pada hati nurani Anda sendiri.

Corruption is not always about  money, but there are many things in our daily life which make us doing something really bad, dishonest, unfair, greedy and snobbish, so all these things can point us to do the corruption.

NL, 4/02/2023

Heri Toupa

 

  

 

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Hukum Selengkapnya
Lihat Hukum Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun