Ketiga, sumber daya manusia yang  berasal dari beragam latar belakang pendidikan, profesi hingga network lembaga anti korupsi dari luar negeri yang bisa saling memback-up dan berkolaborasi mendukung kinerja KPK.
Dari ketiga hal tersebut, sepertinya, political will, baik dari jajaran pimpinan KPK maupun dari pemerintah, menjadi kunci. Keduanya harus berada dalam satu mind set dan keinginan yang sama dalam pemberantasan korupsi.
Tidak bisa efektif pemberantasan korupsi, bila terjadi "mis-persepsi", di satu sisi lembaga melaksanakan tugasnya dengan penuh integritas, di satu sisi menganggap keberadaan lembaga anti korupsi sebagai pelengkap kelembagaan dari sebuah negara, mengikuti trend-trend negara lain.
Korupsi harus terbranding sebagai musuh bersama, sehingga segenap komponen bangsa merasa terpanggil sesuai dengan posisi, kewenangan dan kewajibannya dalam memberikan kontribusi bagi pemberantasan korupsi.
Sebagaimana dipublish dalam google.com, administrasi Pajak Finlandia mencegah korupsi melalui pengawasan pajak. Administrasi Pajak Finlandia memungut sebagian besar pajak dan biaya sejenis pajak di Finlandia. Tanggung jawabnya juga mencakup pengawasan pajak. Staf pengawasan pajak dilatih untuk mendeteksi korupsi.
Sedangkan beberapa faktor yang membuat Denmark berhasil dalam mengelola negara dan memerangi korupsi adalah transparansi dan akuntabilitas yang tinggi dalam pemerintahan, partisipasi publik dalam memantau dan mengevaluasi pengeluaran anggota parlemen, dan anggaran negara.
Kedua negara tersebut pada posisi terendah korupsinya di dunia. Pelibatan segenap komponen masyarakat seperti staf pengawasan pajak, untuk di lingkungan pajak misalnya membenarkan teori pelibatan semua komponen dalam masyarakat sangat diperlukan dalam pemberantasan korupsi.
Pelibatan ini menjadi semacam sel atau agen informasi dari semua lini, dari sebuah bidang terutama yang berkaitan dengan lintas dan transaksi keuangan.
Keikutsertaan dan keaktifan semua lapisan masyarakat Indonesia seperti yang tergambar di masyarakat Finlandia dan Denmark, tentunya akan mengalir ke KPK, bila "branding" KPK, kembali ada dan menjadi marwah lembaga dengan Gedung Megah warna Merah dan Putih tersebut, salah satunya ya itu tadi: lebih fokus pada case building perkara dengan kerugian keuangan negara yang besar dengan berkorelasi berbanding lurus pada pengembalian aset negara.
Salam Anti Korupsi
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
